Mamuju (ANTARA Sulbar) - Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh ditantang oleh Fraksi Partai Demokrat (FKD) DPRD Sulbar, untuk ikut melakukan lelang jabatan bagi pejabatnya sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
Hal ini dikemukakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Sulbar, Sukri Umar kepada sejumlah wartawan usai mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota DPD RI di Mamuju, Senin.
Sukri mengatakan, tawaran FPD ini dimaksudkan untuk merubah pola pengisian jabatan tingkat eselon II (kepala SKPD) hingga eselon I (Sekprov) sehingga pemerintahan gubernur bisa mencapai target clean and good governance.
"Lelang jabatan itu cara paling efektif untuk menghindarkan gubernur dari kesan suka tidak suka dalam pengangkatan pejabat. Kami di DPRD sebagai mitra kerja pemprov, tentu memiliki tanggungjawab untuk membantu gubernur menghadirkan pemerintahan yang bersih. Makanya kami ajukan tawaran seperti ini," katanya.
Ia menjelaskan, Undang-undang Aratur Sipilih Negara (ASN) sesungguhnya lahir untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih. Sudah ada beberapa daerah yang terbukti berhasil pemerintahannya karena kepala daerahnya berani melakukan lelang jabatan.
"Lihat saja Provinsi Gorontalo dan Kota Makassar. Kepala daerahnya sama-sama berani melakukan lelang jabatan, dan sekarang kita kan bisa lihat hasilnya," ujar Sukri.
Tak kalah pentingnya kata dia, dalam mengangkat pejabat eselon maka gubernur sejatinya membuat ikatan dengan penyelenggara "kabinet"-nya atau setiap pejabat yang diangkat harus membuat pakta integritas dan menyerahkan laporan harta kekakayan pejabat negara (LHKPN) untuk kemudian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dengan demikian para pejabat yang diberi amanah untuk menjalankan program dan visi pembangunan di provinsi ini juga memiliki tanggungjawab tinggi, serta selalu mawas diri dalam mengelola anggaran negara," papar Sukri.
Sikap kritis ini kata dia, jangan diasumsikan sebagai opisisi terhadap pemerintahan sebab daya kritis dari fraksi ini dibangun demi terciptanya pemerintahan yang benar-benar bersih.
"Jika gubernur gagal dalam pemerintahannya, maka DPRD juga akan dianggap gagal. Sebab DPRD dan pemprov sama-sama bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini," ujarnya. Agus Setiawan
Hal ini dikemukakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Sulbar, Sukri Umar kepada sejumlah wartawan usai mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota DPD RI di Mamuju, Senin.
Sukri mengatakan, tawaran FPD ini dimaksudkan untuk merubah pola pengisian jabatan tingkat eselon II (kepala SKPD) hingga eselon I (Sekprov) sehingga pemerintahan gubernur bisa mencapai target clean and good governance.
"Lelang jabatan itu cara paling efektif untuk menghindarkan gubernur dari kesan suka tidak suka dalam pengangkatan pejabat. Kami di DPRD sebagai mitra kerja pemprov, tentu memiliki tanggungjawab untuk membantu gubernur menghadirkan pemerintahan yang bersih. Makanya kami ajukan tawaran seperti ini," katanya.
Ia menjelaskan, Undang-undang Aratur Sipilih Negara (ASN) sesungguhnya lahir untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih. Sudah ada beberapa daerah yang terbukti berhasil pemerintahannya karena kepala daerahnya berani melakukan lelang jabatan.
"Lihat saja Provinsi Gorontalo dan Kota Makassar. Kepala daerahnya sama-sama berani melakukan lelang jabatan, dan sekarang kita kan bisa lihat hasilnya," ujar Sukri.
Tak kalah pentingnya kata dia, dalam mengangkat pejabat eselon maka gubernur sejatinya membuat ikatan dengan penyelenggara "kabinet"-nya atau setiap pejabat yang diangkat harus membuat pakta integritas dan menyerahkan laporan harta kekakayan pejabat negara (LHKPN) untuk kemudian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dengan demikian para pejabat yang diberi amanah untuk menjalankan program dan visi pembangunan di provinsi ini juga memiliki tanggungjawab tinggi, serta selalu mawas diri dalam mengelola anggaran negara," papar Sukri.
Sikap kritis ini kata dia, jangan diasumsikan sebagai opisisi terhadap pemerintahan sebab daya kritis dari fraksi ini dibangun demi terciptanya pemerintahan yang benar-benar bersih.
"Jika gubernur gagal dalam pemerintahannya, maka DPRD juga akan dianggap gagal. Sebab DPRD dan pemprov sama-sama bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini," ujarnya. Agus Setiawan