Makassar (ANTARA Sulsel) - PT Pos Indonesia langsung menyalurkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang merupakan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak Rp58 miliar lebih setelah Presiden Joko Widodo menetapkan harga baru BBM.
"Kami menyalurkan program SKS ini setelah adanya perintah dari Kemensos sebagai bagian dari kompensasi atas kenaikan harga BBM," ujar Kepala PT Pos X Regional Sulawesi, Maluku (Suma), Rahmat Eka Haryanto di Makassar, Selasa.
Kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar Rp2.000 per liter dari harga sebelumnya untuk jenis premium dan solar itu direspon langsung oleh Kementerian Sosial dengan mendistribusikan PSKS kepada warga yang berhak.
Untuk tahap awal ini, PT Pos Indonesia menyalurkannya kepada 145.132 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sudah memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Rahmat mengaku, untuk wilayah Makassar, Kabupaten Maros, Takalar, Gowa, dan Kabupaten Pangkep tercatat ada sekitar 145.132 RTS yang memegang KPS.
Untuk pencairan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp58 miliar lebih. Setiap RTS yang memegang kartu perlindungan sosial ini berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp400 ribu hanya untuk bulan November dan Desember.
"Tahap awal ini, pemegang KPS bisa mendapatkan Rp400 ribu untuk bulan November dan Desember. Masyarakat bisa menarik semua anggaran bantuan, bisa juga menyimpan dahulu. Karena PSKS ini sistemnya seperti tabungan masyarakat," paparnya.
Rahmat menambahkan, untuk sistem pencairan PSKS, masih sama seperti saat pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang pernah diterapkan presiden sebelumnya.
"Tidak ada perubahan sistem pencairannya. Yang terpenting masyarakat membawa tanda pengenal seperti Kartu Keluarga (KK) ataupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KPS. Pencairan dana juga tidak bisa diwakili, harus yang bersangkutan datang langsung mencairkan di 11 lokasi yang disiapkan PT Pos," tuturnya.
Kepala Kantor PT Pos Wilayah Makassar, Iskandar mengatakan, lokasi pembayaran akan dilakukan di 11 lokasi yang tersebar di lima kantor pos yakni Kantor Pos Bongaya, AP Pettarani, Daya, Tello Baru dan Slamet Riadi.
Serta ditambah enam kantor kecamatan di Kota Makassar. Yaitu, Kantor Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Tallo, Panakkukang dan Manggala.
"Jadi memang tidak hanya di kantor pos saja kami buka loket. Ini agar masyarakat rumah tangga sasaran yang jadi penerima di Kota Makassar dapat mengakses lebih mudah lokasi pembayaran," ucapnya.
Selain itu, untuk menghindari antrean panjang di setiap lokasi pembayaran, pihak kantor pos juga akan menyediakan dua sampai tiga loket pembayaran.
Masyarakat penerima dipersilahkan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dilengkapi dengan kode baris (barkode) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menghindari terjadinya kecurangan. FC Kuen
"Kami menyalurkan program SKS ini setelah adanya perintah dari Kemensos sebagai bagian dari kompensasi atas kenaikan harga BBM," ujar Kepala PT Pos X Regional Sulawesi, Maluku (Suma), Rahmat Eka Haryanto di Makassar, Selasa.
Kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar Rp2.000 per liter dari harga sebelumnya untuk jenis premium dan solar itu direspon langsung oleh Kementerian Sosial dengan mendistribusikan PSKS kepada warga yang berhak.
Untuk tahap awal ini, PT Pos Indonesia menyalurkannya kepada 145.132 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sudah memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Rahmat mengaku, untuk wilayah Makassar, Kabupaten Maros, Takalar, Gowa, dan Kabupaten Pangkep tercatat ada sekitar 145.132 RTS yang memegang KPS.
Untuk pencairan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp58 miliar lebih. Setiap RTS yang memegang kartu perlindungan sosial ini berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp400 ribu hanya untuk bulan November dan Desember.
"Tahap awal ini, pemegang KPS bisa mendapatkan Rp400 ribu untuk bulan November dan Desember. Masyarakat bisa menarik semua anggaran bantuan, bisa juga menyimpan dahulu. Karena PSKS ini sistemnya seperti tabungan masyarakat," paparnya.
Rahmat menambahkan, untuk sistem pencairan PSKS, masih sama seperti saat pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang pernah diterapkan presiden sebelumnya.
"Tidak ada perubahan sistem pencairannya. Yang terpenting masyarakat membawa tanda pengenal seperti Kartu Keluarga (KK) ataupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KPS. Pencairan dana juga tidak bisa diwakili, harus yang bersangkutan datang langsung mencairkan di 11 lokasi yang disiapkan PT Pos," tuturnya.
Kepala Kantor PT Pos Wilayah Makassar, Iskandar mengatakan, lokasi pembayaran akan dilakukan di 11 lokasi yang tersebar di lima kantor pos yakni Kantor Pos Bongaya, AP Pettarani, Daya, Tello Baru dan Slamet Riadi.
Serta ditambah enam kantor kecamatan di Kota Makassar. Yaitu, Kantor Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Tallo, Panakkukang dan Manggala.
"Jadi memang tidak hanya di kantor pos saja kami buka loket. Ini agar masyarakat rumah tangga sasaran yang jadi penerima di Kota Makassar dapat mengakses lebih mudah lokasi pembayaran," ucapnya.
Selain itu, untuk menghindari antrean panjang di setiap lokasi pembayaran, pihak kantor pos juga akan menyediakan dua sampai tiga loket pembayaran.
Masyarakat penerima dipersilahkan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dilengkapi dengan kode baris (barkode) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menghindari terjadinya kecurangan. FC Kuen