Mamuju (ANTARA Sulbar) - Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak sepakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat kondisi ekonomi masyarakat belum membaik.
"Saya rasa kebijakan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah menetapkan kenaikan harga BBM tidak tepat. Apalagi, saat ini malah harga minyak dunia malah turun," kata Ketua Fraksi Demokrat Sulbar, Andi Mappangarra di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, keputusan pemerintah yang terlanjur menaikkan harga BBM sangatlah terburu-buru tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat sehingga ia menyesalkan dengan kebijakan itu.
"Secara pribadi maupun Fraksi Demokrat maka tentu kami sangat menyesalkan dengan kenaikan harga BBM, sebab akibat kenaikan itu ujungnya masyarakat yang paling merasakan dampaknya," kata Andi.
Andi Mappangarra yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulbar ini tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebab seperti sebelum menjadi presiden, Jokowi selalu menyuarakan dan membela nasib masyarakat bawah.
Ia mengatakan saat ini gelombang aksi dilakukan sejumlah LSM, para sopir angkot maupun buru turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM.
"Demo itu merupakan buntut kekecewaan kepada pemerintah yang menaikkan harga BBM. Ini tak ada ubahnya pemerintah melupakan nasib masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, karena dengan kenaikan harga BBM tersebut membuat masyarakat miskin semakin bertambah," jelasnya.
Dia mengatakan apa yang kemudian mendasari pemerintahan Jokowi-JK yang telah menaikkan harga BBM sebab harga minyak dunia saat ini malah anjlok.
"Biasanya saat harga minyak dunia naik maka presiden sebelumnya pasti menaikkan harga. Tetapi kali ini harga minyak dunia turun malah pemerintah menaikkan harga BBM itu," ungkap Andi.
Ia hanya berharap pengalihan subsidi itu benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat karena bila salah sasaran maka akibatnya rakyat miskin akan semakin miskin. Agus Setiawan
"Saya rasa kebijakan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah menetapkan kenaikan harga BBM tidak tepat. Apalagi, saat ini malah harga minyak dunia malah turun," kata Ketua Fraksi Demokrat Sulbar, Andi Mappangarra di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, keputusan pemerintah yang terlanjur menaikkan harga BBM sangatlah terburu-buru tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat sehingga ia menyesalkan dengan kebijakan itu.
"Secara pribadi maupun Fraksi Demokrat maka tentu kami sangat menyesalkan dengan kenaikan harga BBM, sebab akibat kenaikan itu ujungnya masyarakat yang paling merasakan dampaknya," kata Andi.
Andi Mappangarra yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulbar ini tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebab seperti sebelum menjadi presiden, Jokowi selalu menyuarakan dan membela nasib masyarakat bawah.
Ia mengatakan saat ini gelombang aksi dilakukan sejumlah LSM, para sopir angkot maupun buru turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM.
"Demo itu merupakan buntut kekecewaan kepada pemerintah yang menaikkan harga BBM. Ini tak ada ubahnya pemerintah melupakan nasib masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, karena dengan kenaikan harga BBM tersebut membuat masyarakat miskin semakin bertambah," jelasnya.
Dia mengatakan apa yang kemudian mendasari pemerintahan Jokowi-JK yang telah menaikkan harga BBM sebab harga minyak dunia saat ini malah anjlok.
"Biasanya saat harga minyak dunia naik maka presiden sebelumnya pasti menaikkan harga. Tetapi kali ini harga minyak dunia turun malah pemerintah menaikkan harga BBM itu," ungkap Andi.
Ia hanya berharap pengalihan subsidi itu benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat karena bila salah sasaran maka akibatnya rakyat miskin akan semakin miskin. Agus Setiawan