Mamuju (ANTARA Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta agar jabatan lowong di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar segera diisi dengan pejabat defenitif.
"Kami berharap agar Gubernur Sulbar segera merealisasikan janjinya untuk mengisi jabatan lowong di Pemprov Sulbar agar tidak menghambat pembahasan APBD Sulbar 2015 yang saat ini berlansung di DPRD Sulbar," kata anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, kalau jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas, maka pembahasan anggaran tidak akan berjalan efektif karena persoalan kewenangan.
"Pemerintah sudah bertekad meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam mengelola anggaran, namun jabatan lowong tidak diisi dengan pejabat defenitif, tentu ini akan menjadi penghambat meraih WTP," katanya.
Menurut dia, jabatan SKPD merupakan jabatan starategis dalam kebijakan pengelolaan anggaran untuk pembangunan maka mesti dijabat pejabat yang sudah defenitif.
Oleh karena itu ia meminta agar masalah jabatan lowong segera diselesaikan pemerintah di Sulbar dengan melantik pejabat defenitif agar tidak menjadi penghambat maksimalnya pembahasan anggaran APBD di dewan.
"Kami menilai dengan pejabat yang tidak defenitif, pembahasan tidak maksimal dan terganggu sehingga kami minta pejabat defenitif segara dilantik, dan Gubernur Sulbar segera harus menetapkan pejabat defenitif melalui mutasi," katanya.
Menurut dia, sebanyak enam posisi jabatan eselon II lingkup Pemprov Sulbar selama tahun ini diisi pelaksana tugas, karena ada pejabat yang pensiun dan pindah tugas.
Jabatan lowong itu antara lain, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, yang dijabat pelaksanakan tugas Dominggus Sariang karena pejabat di dinas tersebut telah memasuki masa pensiun.
Kemudian jabatan Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulbar, yang juga pejabat lamanya telah pensiun yakni Rasyid Tumpang telah pensiun dan kini Ibrahim sebagai pelaksana tugas.
Jabatan kosong lainnya yang pejabatnya telah pensiun yakni Kepala Kesbangpol Sulbar, yang sebelumnya dijabat Najib dan Kepala BPMPD Sulbar dijabat Surung Katta.
Dua jabatan lainnya, kata dia, juga lowong yakni Dinas Kehutanan yang dijabat pelaksana tugas Fahruddin dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang dijabat pelaksana tugas Amri Eka Sakti. Agus Setiawan
"Kami berharap agar Gubernur Sulbar segera merealisasikan janjinya untuk mengisi jabatan lowong di Pemprov Sulbar agar tidak menghambat pembahasan APBD Sulbar 2015 yang saat ini berlansung di DPRD Sulbar," kata anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, kalau jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas, maka pembahasan anggaran tidak akan berjalan efektif karena persoalan kewenangan.
"Pemerintah sudah bertekad meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam mengelola anggaran, namun jabatan lowong tidak diisi dengan pejabat defenitif, tentu ini akan menjadi penghambat meraih WTP," katanya.
Menurut dia, jabatan SKPD merupakan jabatan starategis dalam kebijakan pengelolaan anggaran untuk pembangunan maka mesti dijabat pejabat yang sudah defenitif.
Oleh karena itu ia meminta agar masalah jabatan lowong segera diselesaikan pemerintah di Sulbar dengan melantik pejabat defenitif agar tidak menjadi penghambat maksimalnya pembahasan anggaran APBD di dewan.
"Kami menilai dengan pejabat yang tidak defenitif, pembahasan tidak maksimal dan terganggu sehingga kami minta pejabat defenitif segara dilantik, dan Gubernur Sulbar segera harus menetapkan pejabat defenitif melalui mutasi," katanya.
Menurut dia, sebanyak enam posisi jabatan eselon II lingkup Pemprov Sulbar selama tahun ini diisi pelaksana tugas, karena ada pejabat yang pensiun dan pindah tugas.
Jabatan lowong itu antara lain, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, yang dijabat pelaksanakan tugas Dominggus Sariang karena pejabat di dinas tersebut telah memasuki masa pensiun.
Kemudian jabatan Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulbar, yang juga pejabat lamanya telah pensiun yakni Rasyid Tumpang telah pensiun dan kini Ibrahim sebagai pelaksana tugas.
Jabatan kosong lainnya yang pejabatnya telah pensiun yakni Kepala Kesbangpol Sulbar, yang sebelumnya dijabat Najib dan Kepala BPMPD Sulbar dijabat Surung Katta.
Dua jabatan lainnya, kata dia, juga lowong yakni Dinas Kehutanan yang dijabat pelaksana tugas Fahruddin dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang dijabat pelaksana tugas Amri Eka Sakti. Agus Setiawan