Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar di bawah kendali Wali Kota Makasasr Moh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal bertekad menciptakan sinergitas pemerintah dan masyarakat dengan melatih para organisasi rukun tetangga/rukun warga (RT-RW) menerima aduan.
"Jika ingin menciptakan sinergitas pemerintah dan masyarakat maka tingkatkan pelayanan. Ujung tombak pelayanan itu ada pada setiap RT/RW, kelurahan dan kecamatan," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Kamis.
Pelatihan yang dilakukan terhadap 100 ketua Rukun Warga (RW) itu fokus pada pelayanan publik dan pengaduan masyarakat, dimana pelayanan prima menjadi modal utama sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota.
Danny Pomanto, sapaan akrab wali kota dalam sambutannya mengatakan, ketua RW adalah ujung tombak pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Keberhasilan sebuah pemerintahan ditentukan dari seberapa efektif peran RW dalam menggerakkan warga dan mensukseskan program serta kebijakan pemerintah.
"Ketua RW itu adalah penggerak, sekaligus motivator di tengah masyarakat. Efektivitas RW menentukan terselenggaranya program pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat," kata Danny.
Pelatihan bagi RW yang digagas oleh bagian hubungan masyarakat (Humas) ini, mendapat apresiasi positif dari Danny. Pelatihan ini memberi tambahan wawasan kepada ketua RW, sehingga berdampak positif dalam mewujudkan Makassar dua kali tambah baik.
Danny menambahkan, target Rp1 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar telah hampir tercapai. Jika target terwujud maka pemkot akan memberikan insentif kepada RT dan RW.
"PAD sudah sekitar Rp900 miliar dan tersisa Rp100 miliar untuk menyentuh angka Rp1 triliun. Insha Allah kita bisa beri insentif, apalagi jika ini terealisasi," ungkapnya.
Kepala Bagian Humas, Tenri A. Palallo mengatakan, 100 peserta pelatihan berasal dari empat kecamatan, yakni Bontoala, Wajo, Ujung Tanah dan Makassar. Seluruh Kecamatan akan mendapatkan bagian dalam pelatihan ini.
"Kita laksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada bulan Maret lalu, hari ini adalah tahap kedua, dan tahap ketiga kita laksanakan Jumat besok (21/11). Semua utusan di tentukan oleh masing-masing Kecamatan," kata Tenri.
Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat, Khaeruddin Awing mengatakan, peserta akan diberikan wawasan terkait Undang-Undang keterbukaan informasi, perbaikan layanan publik, dan sistem alur pengaduan masyarakat.
"Peserta diberi pemahaman sistem pelaporan aduan masyarakat, jadi kalau ada pegawai pemkot yang pungli atau tidak memberikan pelayanan yang baik, maka laporkan ke bagian humas," katanya.
Hadir sebagai pemateri, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Dr Aswar Hasan, Ketua Ombudsman Makassar Khudri Arsyad, Ketua Bamus FIk Ornop Almujahid Akmal, Akademisi Dr Novanti Eny Dungga dan penggiat media Fahruddin Palapa. FC Kuen
"Jika ingin menciptakan sinergitas pemerintah dan masyarakat maka tingkatkan pelayanan. Ujung tombak pelayanan itu ada pada setiap RT/RW, kelurahan dan kecamatan," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Kamis.
Pelatihan yang dilakukan terhadap 100 ketua Rukun Warga (RW) itu fokus pada pelayanan publik dan pengaduan masyarakat, dimana pelayanan prima menjadi modal utama sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota.
Danny Pomanto, sapaan akrab wali kota dalam sambutannya mengatakan, ketua RW adalah ujung tombak pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Keberhasilan sebuah pemerintahan ditentukan dari seberapa efektif peran RW dalam menggerakkan warga dan mensukseskan program serta kebijakan pemerintah.
"Ketua RW itu adalah penggerak, sekaligus motivator di tengah masyarakat. Efektivitas RW menentukan terselenggaranya program pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat," kata Danny.
Pelatihan bagi RW yang digagas oleh bagian hubungan masyarakat (Humas) ini, mendapat apresiasi positif dari Danny. Pelatihan ini memberi tambahan wawasan kepada ketua RW, sehingga berdampak positif dalam mewujudkan Makassar dua kali tambah baik.
Danny menambahkan, target Rp1 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar telah hampir tercapai. Jika target terwujud maka pemkot akan memberikan insentif kepada RT dan RW.
"PAD sudah sekitar Rp900 miliar dan tersisa Rp100 miliar untuk menyentuh angka Rp1 triliun. Insha Allah kita bisa beri insentif, apalagi jika ini terealisasi," ungkapnya.
Kepala Bagian Humas, Tenri A. Palallo mengatakan, 100 peserta pelatihan berasal dari empat kecamatan, yakni Bontoala, Wajo, Ujung Tanah dan Makassar. Seluruh Kecamatan akan mendapatkan bagian dalam pelatihan ini.
"Kita laksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada bulan Maret lalu, hari ini adalah tahap kedua, dan tahap ketiga kita laksanakan Jumat besok (21/11). Semua utusan di tentukan oleh masing-masing Kecamatan," kata Tenri.
Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat, Khaeruddin Awing mengatakan, peserta akan diberikan wawasan terkait Undang-Undang keterbukaan informasi, perbaikan layanan publik, dan sistem alur pengaduan masyarakat.
"Peserta diberi pemahaman sistem pelaporan aduan masyarakat, jadi kalau ada pegawai pemkot yang pungli atau tidak memberikan pelayanan yang baik, maka laporkan ke bagian humas," katanya.
Hadir sebagai pemateri, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Dr Aswar Hasan, Ketua Ombudsman Makassar Khudri Arsyad, Ketua Bamus FIk Ornop Almujahid Akmal, Akademisi Dr Novanti Eny Dungga dan penggiat media Fahruddin Palapa. FC Kuen