Mamuju (ANTARA Sulbar) - Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mengharapkan program pro rakyat yang dicanangkan Presiden Jokowi dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Program pro rakyat memanfaatkan pengalihan subsidi BBM mesti disalurkan dengan tepat sasaran agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamuju," kata legislator DPRD Mamuju dari Partai PDI Perjuangan Ado Masud pada dalam diskusi publik dengan tema kupas tuntas pengalihan subsidi BBM di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi telah menaikkan BBM untuk pengalihan subsidi BBM untuk kegiatan produktif dan program pro rakyat yang diantaranya seperti kartu indonesia sehat (KIS) dan kartu indonesia pintar (KIP) dan pembangunan infrastruktur diberbagai sektor.
"Program itu akan diawasi agar tepat sasaran dan masyarakat yang berhak mendapatkannya betul betul menerima," katanya.
Menurut dia, kenaikan BBM juga telah menimbulkan dampak penimbunan yang meresahkan masyarakat terbukti dengan terjadinya kelangkaan BBM, seharusnya itu ditindak tegas aparat penegak hukum.
"Demikian juga spekulasi harga harga sembako yang naik dipasaran akibat BBM naik,spekulasi seperti ini harus diawasi mesti diawasi semua pihak agar tidak terjadi.
Ia menyampaikan PDI perjuangan sebelum menjadi partai penguasa menilai minyak belum bisa naik karena cadangan minyak masih stabil dan saat ini cadangan minyak sudah habis buktinya investor migas sudah masuk ke sulbar untuk mengelola minyak.
"Sehingga agar minyak sebagai energi tidak terbarukan agar tidak cepat habis maka mafia migas harus diawasi salah satunya dengan menaikkan BBM, selama ini mafia telah bermain dengan cara membeli jerigen di industri ditampung yang dijual kepada industri padahal untuk masyarakat umum, ini harus ditindak tegas aparat hukum," katanya. Agus Setiawan
"Program pro rakyat memanfaatkan pengalihan subsidi BBM mesti disalurkan dengan tepat sasaran agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamuju," kata legislator DPRD Mamuju dari Partai PDI Perjuangan Ado Masud pada dalam diskusi publik dengan tema kupas tuntas pengalihan subsidi BBM di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi telah menaikkan BBM untuk pengalihan subsidi BBM untuk kegiatan produktif dan program pro rakyat yang diantaranya seperti kartu indonesia sehat (KIS) dan kartu indonesia pintar (KIP) dan pembangunan infrastruktur diberbagai sektor.
"Program itu akan diawasi agar tepat sasaran dan masyarakat yang berhak mendapatkannya betul betul menerima," katanya.
Menurut dia, kenaikan BBM juga telah menimbulkan dampak penimbunan yang meresahkan masyarakat terbukti dengan terjadinya kelangkaan BBM, seharusnya itu ditindak tegas aparat penegak hukum.
"Demikian juga spekulasi harga harga sembako yang naik dipasaran akibat BBM naik,spekulasi seperti ini harus diawasi mesti diawasi semua pihak agar tidak terjadi.
Ia menyampaikan PDI perjuangan sebelum menjadi partai penguasa menilai minyak belum bisa naik karena cadangan minyak masih stabil dan saat ini cadangan minyak sudah habis buktinya investor migas sudah masuk ke sulbar untuk mengelola minyak.
"Sehingga agar minyak sebagai energi tidak terbarukan agar tidak cepat habis maka mafia migas harus diawasi salah satunya dengan menaikkan BBM, selama ini mafia telah bermain dengan cara membeli jerigen di industri ditampung yang dijual kepada industri padahal untuk masyarakat umum, ini harus ditindak tegas aparat hukum," katanya. Agus Setiawan