Mamuju (ANTARA Sulbar) - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kembali berunjuk rasa mendatangi DPRD Sulbar agar segera mengeluarkan rekomendasi pengusutan tuntas kepada Kapolda Sulselbar, atas kasus penganiayaan yang dilakukan oknum aparat terhadap aktivis di Makassar.
"Kami minta agar pimpinan DPRD Sulbar mengeluarkan rekomendasi berupa desakan kepada Kapolda Sulselbar untuk menuntaskan kasus penganiayaan yang menimpa saudara kami di kota Makassar," kata Ketua Umum HMI Cabang Manakarra Mamuju, Nanang Wahidin saat berorasi di depan gedung DPRD Sulbar, Jumat.
Menurutnya, aksi demonstran yang dilakukan saat ini juga merupakan reaksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tetapi kata dia, sangat disesalkan karena mahasiswa yang melakukan aksi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat malah mendapat perlakukan kekerasan dari oknum aparat.
"Aktivis HMI yang rela berdarah demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat akibat dirampas kemerdekaannya oleh antek-antek neolib. Karena itu, kami minta agar pimpinan DPRD menyikapi tuntutan kami," kata Nanang.
Nanang juga menyampaikan, kebijakan pemerintah dengan mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM juga dinilai keliru karena belum melakukan proteksi pada 25 persen rumah tangga berpenghasilan rendah juga menunjukkan pemerintah lalai dalam memperhatikan kelompok kurang mampu.
"Kebijakan pemerataan itu bentuk kezaliman. Bahkan, pola proteksi dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu tidak mendidik masyarakat untuk mandiri," jelasnya.
Aksi puluhan aktivis HMI Cabang Manakarra ini diterima langsung tiga anggota DPRD Sulbar yakni, Syamsul Samad (Demokrat), Sukri Umar (Demokrat) dan Andi Usman (Gerindra).
Dialog antara wakil rakyat ini dengan para aktivitas ini diterima di depan gedung DPRD awalnya akan dilangsungkan di dalam ruangan, namun karena permintaan mahasiswa memaksa tiga anggota DPRD ini juga ikut duduk melantai menerima aspirasi mahasiswa.
"Apa yang disuarakan dari teman-teman mahasiswa tetap saya apresiasi. Saya memahami apa yang menjadi tuntutan mahasiswa yang menolak harga BBM dan menentang aksi represif yang dilakukan oknum aparat di Makassar," kata Sukri.
Mantan aktivis PMII ini menyampaikan, segala tuntutan mahasiswa akan menjadi perhatiannya. Namun hal itu akan dikomunikasikan dengan pimpinan karena lembaga DPRD memiliki mekanisme yang harus dilalui.
Hal senada disampaikan, Syamsul Samad yang juga mantan aktivis HMI menyampaikan, segala tuntutan mahasiswa akan menjadi perhatian untuk dibicarakan pada level pimpinan DPRD.
"Teman-teman tidak perlu ragu akan konsistensi kami. Saya ini mantan pengurus HMI. Ini saya sampaikan agar teman-teman tidak ragu atas komitmen saya," jelasnya. Nurul H
"Kami minta agar pimpinan DPRD Sulbar mengeluarkan rekomendasi berupa desakan kepada Kapolda Sulselbar untuk menuntaskan kasus penganiayaan yang menimpa saudara kami di kota Makassar," kata Ketua Umum HMI Cabang Manakarra Mamuju, Nanang Wahidin saat berorasi di depan gedung DPRD Sulbar, Jumat.
Menurutnya, aksi demonstran yang dilakukan saat ini juga merupakan reaksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tetapi kata dia, sangat disesalkan karena mahasiswa yang melakukan aksi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat malah mendapat perlakukan kekerasan dari oknum aparat.
"Aktivis HMI yang rela berdarah demi memperjuangkan kesejahteraan rakyat akibat dirampas kemerdekaannya oleh antek-antek neolib. Karena itu, kami minta agar pimpinan DPRD menyikapi tuntutan kami," kata Nanang.
Nanang juga menyampaikan, kebijakan pemerintah dengan mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM juga dinilai keliru karena belum melakukan proteksi pada 25 persen rumah tangga berpenghasilan rendah juga menunjukkan pemerintah lalai dalam memperhatikan kelompok kurang mampu.
"Kebijakan pemerataan itu bentuk kezaliman. Bahkan, pola proteksi dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu tidak mendidik masyarakat untuk mandiri," jelasnya.
Aksi puluhan aktivis HMI Cabang Manakarra ini diterima langsung tiga anggota DPRD Sulbar yakni, Syamsul Samad (Demokrat), Sukri Umar (Demokrat) dan Andi Usman (Gerindra).
Dialog antara wakil rakyat ini dengan para aktivitas ini diterima di depan gedung DPRD awalnya akan dilangsungkan di dalam ruangan, namun karena permintaan mahasiswa memaksa tiga anggota DPRD ini juga ikut duduk melantai menerima aspirasi mahasiswa.
"Apa yang disuarakan dari teman-teman mahasiswa tetap saya apresiasi. Saya memahami apa yang menjadi tuntutan mahasiswa yang menolak harga BBM dan menentang aksi represif yang dilakukan oknum aparat di Makassar," kata Sukri.
Mantan aktivis PMII ini menyampaikan, segala tuntutan mahasiswa akan menjadi perhatiannya. Namun hal itu akan dikomunikasikan dengan pimpinan karena lembaga DPRD memiliki mekanisme yang harus dilalui.
Hal senada disampaikan, Syamsul Samad yang juga mantan aktivis HMI menyampaikan, segala tuntutan mahasiswa akan menjadi perhatian untuk dibicarakan pada level pimpinan DPRD.
"Teman-teman tidak perlu ragu akan konsistensi kami. Saya ini mantan pengurus HMI. Ini saya sampaikan agar teman-teman tidak ragu atas komitmen saya," jelasnya. Nurul H