Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pembahasan anggaran APBD Mamuju Provinsi Sulawesi Barat diminta transparan dan tidak perlu disembunyikan kepada publik ketika dibahas.
"Ada kesan sejumlah anggota DPRD Sulbar tidak transparan dalam membahas APBD Sulbar, padahal itu tidak perlu," kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sulbar, Sukri Umar, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, sejumlah jurnalis di Sulbar beberapa waktu lalu protes karena tidak dibiarkan meliput pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA).
"Saya selaku anggota dewan kecewa dengan sikap sebagian besar besar teman teman di parlemen ini, rupanya mereka tidak reformis," katanya.
Menurut dia, pada era reformasi ini tidak selayaknya kebijakan pembangunan ditutup-tutupi karena publik berhak tahu dan wartawan jangan dilarang meliput.
Ia mengatakan, pembahasan APBD bukan dokumen negara yang harus dirahasiakan, jadi diharapkan hal seperti itu tidak terulang kembali.
Menurut dia, pembahasan APBD Sulbar semoga tidak lagi sengaja ditutupi bagi semua pemangku kepentingan dan jangan lagi wartawan dilarang meliput.
"Semua harus dewasa, termasuk pemerintah di Sulbar, jangan ada persekongkolan yang melarang jurnalis meliput, apalagi tidak ada yang patut dirahasiakan," katanya.
"Ada kesan sejumlah anggota DPRD Sulbar tidak transparan dalam membahas APBD Sulbar, padahal itu tidak perlu," kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sulbar, Sukri Umar, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, sejumlah jurnalis di Sulbar beberapa waktu lalu protes karena tidak dibiarkan meliput pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA).
"Saya selaku anggota dewan kecewa dengan sikap sebagian besar besar teman teman di parlemen ini, rupanya mereka tidak reformis," katanya.
Menurut dia, pada era reformasi ini tidak selayaknya kebijakan pembangunan ditutup-tutupi karena publik berhak tahu dan wartawan jangan dilarang meliput.
Ia mengatakan, pembahasan APBD bukan dokumen negara yang harus dirahasiakan, jadi diharapkan hal seperti itu tidak terulang kembali.
Menurut dia, pembahasan APBD Sulbar semoga tidak lagi sengaja ditutupi bagi semua pemangku kepentingan dan jangan lagi wartawan dilarang meliput.
"Semua harus dewasa, termasuk pemerintah di Sulbar, jangan ada persekongkolan yang melarang jurnalis meliput, apalagi tidak ada yang patut dirahasiakan," katanya.