Makassar (ANTARA Sulsel) - Sejumlah anggota DPRD Makassar meminta kepada Pemerintah Kota Makassar untuk segera membuat waduk tunggu di sekitar Danau Balang Tonjong, Kecamatan Manggala, jelang masuknya musim penghujan ini.
"Reses yang kami lakukan bersama teman-teman di Dapil IV ini berhasil menyerap masukan-masukan konstituen dan yang paling banyak dikeluhkan itu masalah banjir," ujar legislator DPRD Makassar Supratman di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, ancaman genangan dan banjir selama beberapa tahun terakhir ini memang sangat serius, apalagi di Kecamatan Manggala yang merupakan daerah paling tinggi tingkat kekhawatirannya akan banjir.
Karenanya, sejumlah anggota dewan meminta kepada pemerintah kota khususnya Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat langkah nyata yang salah satunya adalah membuat waduk tunggu.
"Waduk tunggu adalah salah satu solusi untuk mengatasi banjir langganan di Kecamatan Manggala. Wali kota sendiri punya program untuk membuat waduk tunggu, sebaiknya ini segera direalisasikan," katanya.
Supratman yang juga legislator dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Makassar itu mendukung langkah-langkah pemerintah jika memang untuk membuat waduk tunggu atau menggunakan cara lain sebagai solusinya.
Selain membangun waduk tunggu, bisa juga dengan membuat bendungan karet. Waduk tunggu bisa diprioritaskan di Kecamatan Biringkanaya dan Manggala.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Muh Anshar mengatakan, membangun waduk tunggu itu kewenangan Balai Besar Nasional Sungai dan Pompengan serta PSDA Provinsi Sulawesi selatan.
"Jangan persoalan banjir hanya dibebankan pada kita. Urusan banjir dibutuhkan koordinasi dengan tiga instansi selain Dinas PU Kota Makassar, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Proviinsi Sulawesi selatan, Balai Besar Sungai," katanya.
Anshar menyebutkan, waduk tunggu yang sudah ada baru satu yang dibangun yang membagi dua Kanal Jalan Borong Raya. Dahulu, waduk tunggu itu mampu menampung aliran air dengan volume besar, sehingga Kecamatan Manggala dan sekitarnya terbebas dari banjir.
Namun akibat pendangkalan waduk dengan semakin meningginya sedimen yang ada di dasarnya, maka waduk ini tidak lagi dapat menampung volume air dengan curah hujan intensitas yang cukup tinggi.
Bukan cuma itu, kanal juga dipenuhi dengan pertumbuhan enceng gondok dan dipenuhi sampah-sampah dari rumah tangga masyarakat di sekitarnya yang menjadi penyebab dari tidak mampunya waduk itu menampung air.
Pengangkutan sedimentasi di saluran-saluran drainase kata Anshar, memang masih terus diprogramkan. Pengangkatan sedimentasi itu paling tidak dapat menampung air bila hujan turun.
"Yang menjadi persoalan kalau drainase sudah penuh, apalagi bersamaan air laut yang pasang, lantas air mau mengalir kemana, itulah yang kadang menyebabkan banjir karena kondisi seperti itu," jelasnya. FC Kuen
"Reses yang kami lakukan bersama teman-teman di Dapil IV ini berhasil menyerap masukan-masukan konstituen dan yang paling banyak dikeluhkan itu masalah banjir," ujar legislator DPRD Makassar Supratman di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, ancaman genangan dan banjir selama beberapa tahun terakhir ini memang sangat serius, apalagi di Kecamatan Manggala yang merupakan daerah paling tinggi tingkat kekhawatirannya akan banjir.
Karenanya, sejumlah anggota dewan meminta kepada pemerintah kota khususnya Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat langkah nyata yang salah satunya adalah membuat waduk tunggu.
"Waduk tunggu adalah salah satu solusi untuk mengatasi banjir langganan di Kecamatan Manggala. Wali kota sendiri punya program untuk membuat waduk tunggu, sebaiknya ini segera direalisasikan," katanya.
Supratman yang juga legislator dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Makassar itu mendukung langkah-langkah pemerintah jika memang untuk membuat waduk tunggu atau menggunakan cara lain sebagai solusinya.
Selain membangun waduk tunggu, bisa juga dengan membuat bendungan karet. Waduk tunggu bisa diprioritaskan di Kecamatan Biringkanaya dan Manggala.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Muh Anshar mengatakan, membangun waduk tunggu itu kewenangan Balai Besar Nasional Sungai dan Pompengan serta PSDA Provinsi Sulawesi selatan.
"Jangan persoalan banjir hanya dibebankan pada kita. Urusan banjir dibutuhkan koordinasi dengan tiga instansi selain Dinas PU Kota Makassar, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Proviinsi Sulawesi selatan, Balai Besar Sungai," katanya.
Anshar menyebutkan, waduk tunggu yang sudah ada baru satu yang dibangun yang membagi dua Kanal Jalan Borong Raya. Dahulu, waduk tunggu itu mampu menampung aliran air dengan volume besar, sehingga Kecamatan Manggala dan sekitarnya terbebas dari banjir.
Namun akibat pendangkalan waduk dengan semakin meningginya sedimen yang ada di dasarnya, maka waduk ini tidak lagi dapat menampung volume air dengan curah hujan intensitas yang cukup tinggi.
Bukan cuma itu, kanal juga dipenuhi dengan pertumbuhan enceng gondok dan dipenuhi sampah-sampah dari rumah tangga masyarakat di sekitarnya yang menjadi penyebab dari tidak mampunya waduk itu menampung air.
Pengangkutan sedimentasi di saluran-saluran drainase kata Anshar, memang masih terus diprogramkan. Pengangkatan sedimentasi itu paling tidak dapat menampung air bila hujan turun.
"Yang menjadi persoalan kalau drainase sudah penuh, apalagi bersamaan air laut yang pasang, lantas air mau mengalir kemana, itulah yang kadang menyebabkan banjir karena kondisi seperti itu," jelasnya. FC Kuen