Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sebagian warga miskin di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengakui belum menerima tiga "Kartu Sakti" Jokowi sebagai bentuk kompensasi hasil pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai digulirkan diawal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.
"Hingga kini kami belum menerima tiga `kartu sakti` Jokowi. Selaku masyarakat berpenghasilan rendah tentu ikut mengharapkan bisa menerima kartu itu," kata Yasnida salah seorang warga Kelurahan Binanga, Mamuju, Minggu.
Menurutnya, tiga kartu sakti itu ia ketahui setelah sejumlah warga lainnya telah menerima uang tunai langsung sejenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor POS Mamuju.
"Saya hanya mendengar kabar dari warga lainnya jika ada pembagian dana di kantor POS bagi yang mendapatkan Kartu Sakti. Pembagian dana sebesar Rp400.000 untuk jatah dua bulan itu untuk sektor Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Sejahtera. Kita harap, proses distribusi kartu ini merata sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.
Sebab kata dia, masih banyak warga miskin rupanya belum menerima kartu sakti Jokowi sehingga banyak masyarakat di daerah ini merasa keberatan karena tak mendapatkan subsidi itu.
Mestinya kata dia, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM maka proses pembagian kartu sakti itu telah terdistribusi secara merata bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Hal senada diungkapkan Jumriani, warga Desa Sumare, Kecamatan Simboro juga mengaku belum mendapatkan kartu sakti Jokowi. Padahal, dengan naiknya sejumlah harga bahan pokok di pasaran bisa mendapat suntikan dana segar dari pemerintah.
"Mestinya proses distribusi kartu yang dimantapkan baru menaikkan harga BBM. Tapi nyatanya, kebijakan pemerintah diawali dengan menaikkan harga BBM. Hal ini berimbas bagi warga ekonomi lemah karena sejumlah kebutuhan pokok telah bergerak naik," jelasnya. Yuniardi
"Hingga kini kami belum menerima tiga `kartu sakti` Jokowi. Selaku masyarakat berpenghasilan rendah tentu ikut mengharapkan bisa menerima kartu itu," kata Yasnida salah seorang warga Kelurahan Binanga, Mamuju, Minggu.
Menurutnya, tiga kartu sakti itu ia ketahui setelah sejumlah warga lainnya telah menerima uang tunai langsung sejenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor POS Mamuju.
"Saya hanya mendengar kabar dari warga lainnya jika ada pembagian dana di kantor POS bagi yang mendapatkan Kartu Sakti. Pembagian dana sebesar Rp400.000 untuk jatah dua bulan itu untuk sektor Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Sejahtera. Kita harap, proses distribusi kartu ini merata sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.
Sebab kata dia, masih banyak warga miskin rupanya belum menerima kartu sakti Jokowi sehingga banyak masyarakat di daerah ini merasa keberatan karena tak mendapatkan subsidi itu.
Mestinya kata dia, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM maka proses pembagian kartu sakti itu telah terdistribusi secara merata bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Hal senada diungkapkan Jumriani, warga Desa Sumare, Kecamatan Simboro juga mengaku belum mendapatkan kartu sakti Jokowi. Padahal, dengan naiknya sejumlah harga bahan pokok di pasaran bisa mendapat suntikan dana segar dari pemerintah.
"Mestinya proses distribusi kartu yang dimantapkan baru menaikkan harga BBM. Tapi nyatanya, kebijakan pemerintah diawali dengan menaikkan harga BBM. Hal ini berimbas bagi warga ekonomi lemah karena sejumlah kebutuhan pokok telah bergerak naik," jelasnya. Yuniardi