Mamuju (ANTARA Sulbar) - Lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat diminta mendukung langkah pemerintah dalam upaya melestarikan hutan agar tetap terjaga dan lestari.
"Peran LSM sangat akan membantu pemerintah menjaga hutan agar tetap lestari," kata kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Fakruddin di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, LSM dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun korporasi untuk tetap menjaga hutan dan lingkungan agar tetap terjaga dan lestari.
Menurut dia, semua pihak mesti berperan menjaga kelestarian hutan sebagai paru paru dunia dan untuk kelangsungan hidup manusia karena hutan adalah sumber penghidupan manusia.
Fakruddin mengatakan, selama orde baru perusahaan pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH) beroperasi di Provinsi Sulbar, selama orde baru mereka melakukan pembalakan.
Ia mengatakan perusahaan HPH yang membalak hutan mengakibatkan 1,5 persen hutan di Sulbar atau sekitar 200 ribu hektare mengalami kerusakan disamping juga kerusakan akibat ulah masyarakat yang melakukan pembalakan liar.
Menurut dia, kondisi hutan di Sulbar yang mengalami kerusakan akan terus diperbaiki agar hutan di Sulbar tetap terjaga dan lestari.
Dia mengatakan hutan rusak dan kritis di Sulbar sementara ini telah dilakukan reboisasi sebanyak 0,3 hektare dari 1,5 hektare hutan yang rusak.
"Hutan rusak Sulbar yang direboisasi sebanyak 0,3 persen itu membutuhkan waktu selama tiga tahun mengelolanya, sehingga untuk mereboisasi seluruh hutan yang rusak di Sulbar masih membutuhkan waktu sekitar 12 tahun, sehingga butuh keterlibatan semua pihak," katanya. Yuniardi
"Peran LSM sangat akan membantu pemerintah menjaga hutan agar tetap lestari," kata kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Fakruddin di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, LSM dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun korporasi untuk tetap menjaga hutan dan lingkungan agar tetap terjaga dan lestari.
Menurut dia, semua pihak mesti berperan menjaga kelestarian hutan sebagai paru paru dunia dan untuk kelangsungan hidup manusia karena hutan adalah sumber penghidupan manusia.
Fakruddin mengatakan, selama orde baru perusahaan pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH) beroperasi di Provinsi Sulbar, selama orde baru mereka melakukan pembalakan.
Ia mengatakan perusahaan HPH yang membalak hutan mengakibatkan 1,5 persen hutan di Sulbar atau sekitar 200 ribu hektare mengalami kerusakan disamping juga kerusakan akibat ulah masyarakat yang melakukan pembalakan liar.
Menurut dia, kondisi hutan di Sulbar yang mengalami kerusakan akan terus diperbaiki agar hutan di Sulbar tetap terjaga dan lestari.
Dia mengatakan hutan rusak dan kritis di Sulbar sementara ini telah dilakukan reboisasi sebanyak 0,3 hektare dari 1,5 hektare hutan yang rusak.
"Hutan rusak Sulbar yang direboisasi sebanyak 0,3 persen itu membutuhkan waktu selama tiga tahun mengelolanya, sehingga untuk mereboisasi seluruh hutan yang rusak di Sulbar masih membutuhkan waktu sekitar 12 tahun, sehingga butuh keterlibatan semua pihak," katanya. Yuniardi