Mamuju (ANTARA Sulbar) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (LPDB-KUMKM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,5 miliar untuk membantu KUMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Barat pada 2015.
"Dana yang dialokasikan (LPDB-KUMKM) untuk Sulbar sebesar Rp13,5 miliar pada 2015, semoga bisa mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di Sulbar ke depannya," kata Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisnojuwono saat mensosialisasikan program dana bergulir di Mamuju, Kamis.
Acara sosialisasi itu dihadiri 300 pelaku Koperasi dan UKM maupun pejabat serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM se-Sulawesi Barat dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Jamil Barambangi.
Adi Trisnojuwono mengatakan, dana yang digelontorkan LPDB-KUMKM untuk Provinsi Sulbar tersebut bukanlah dana melainkan dana pinjaman dengan bunga rendah yang wajib dikembalikan.
Ia mengatakan, PDB-KUMKM merupakan Satuan Kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang bertugas untuk mengelola dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UKM.
"LPDB-KUMKM yang beroperasi sejak tahun 2008 sampai saat ini telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp5,14 triliun, yang disalurkan kepada 612.195 UMKM melalui 3.469 Mitra Koperasi dan Non Koperasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulbar," katanya.
Menurut dia, dana Bergulir LPDB-KUMKM ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena tingkat bunganya yang rendah bila dibandingkan dengan perbankan pada umumnya.
Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sulbar, Jamil Barambangi akumulasi realisasi pencairan dana bergulir dari LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat sudah mencapai sebesar Rp10,8 miliar.
"LPDB-KUMKM telah menunjukkan kinerja unggulnya dengan memperoleh predikat sebagai BLU (Badan Layanan Umum) terbaik dalam pengelolaan dana khusus oleh Kementerian Keuangan dengan nilai skor 76,33 dan berhasil mengungguli penilaian atas kinerja BLU sejenisnya," katanya.
Selain itu, LPDB-KUMKM juga memperoleh penilaian sebesar 7,15 dari hasil survey KPK tahun 2012 terhadap Integritas Pelayanan Publik, hal tersebut sejalan dengan komitmen Direksi dan manajemen dalam mencapai Good Government Governance (GGG) dan pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian mendorong pembangunan di Provinsi Sulbar. FC Kuen
"Dana yang dialokasikan (LPDB-KUMKM) untuk Sulbar sebesar Rp13,5 miliar pada 2015, semoga bisa mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di Sulbar ke depannya," kata Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisnojuwono saat mensosialisasikan program dana bergulir di Mamuju, Kamis.
Acara sosialisasi itu dihadiri 300 pelaku Koperasi dan UKM maupun pejabat serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM se-Sulawesi Barat dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Jamil Barambangi.
Adi Trisnojuwono mengatakan, dana yang digelontorkan LPDB-KUMKM untuk Provinsi Sulbar tersebut bukanlah dana melainkan dana pinjaman dengan bunga rendah yang wajib dikembalikan.
Ia mengatakan, PDB-KUMKM merupakan Satuan Kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang bertugas untuk mengelola dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UKM.
"LPDB-KUMKM yang beroperasi sejak tahun 2008 sampai saat ini telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp5,14 triliun, yang disalurkan kepada 612.195 UMKM melalui 3.469 Mitra Koperasi dan Non Koperasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulbar," katanya.
Menurut dia, dana Bergulir LPDB-KUMKM ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena tingkat bunganya yang rendah bila dibandingkan dengan perbankan pada umumnya.
Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sulbar, Jamil Barambangi akumulasi realisasi pencairan dana bergulir dari LPDB-KUMKM di Provinsi Sulawesi Barat sudah mencapai sebesar Rp10,8 miliar.
"LPDB-KUMKM telah menunjukkan kinerja unggulnya dengan memperoleh predikat sebagai BLU (Badan Layanan Umum) terbaik dalam pengelolaan dana khusus oleh Kementerian Keuangan dengan nilai skor 76,33 dan berhasil mengungguli penilaian atas kinerja BLU sejenisnya," katanya.
Selain itu, LPDB-KUMKM juga memperoleh penilaian sebesar 7,15 dari hasil survey KPK tahun 2012 terhadap Integritas Pelayanan Publik, hal tersebut sejalan dengan komitmen Direksi dan manajemen dalam mencapai Good Government Governance (GGG) dan pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian mendorong pembangunan di Provinsi Sulbar. FC Kuen