Makassar (ANTARA Sulsel) - Musyawarah Nasional Partai Golkar IX yang akan digelar pada 30 November 2014, di Nusa Dua, Bali, akan menjadi pembuktian, apakah kursi ketua umum akan kembali dikuasai oleh petahana atau justru muncul kader lain.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengakui selama musyawarah nasional (Munas) diselenggarakan, tidak pernah ada incumbent memimpin kembali dan selalu tumbang.
"Selama saya menjadi pengurus Golkar dan sejak lama, belum ada itu incumbent ketua umum kembali terpilih sebagai ketua untuk periode berikutnya," ujarnya.
Syahrul yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan, selama Munas Golkar diselenggarakan, belum ada sejarah yang mencatat seorang petahana atau incumbent ketua umum akan kembali memimpin.
Dia mengakui Golkar adalah partai terbesar yang ada sejak dahulu hingga saat ini dan mempunyai banyak kader yang hebat dan telah teruji.
Makanya, dirinya sangat yakin jika dalam Musyawarah Nasional IX Golkar yang akan dilaksanakan akhir tahun ini di Bandung, Jawa Barat akan menghadirkan kisah baru karena di Golkar, kata dia, sangat dinamis.
"Kita tunggu saja hasil akhirnya pasti akan menarik nanti pertarungan. Itu karena, Partai Golkar masih partai besar dengan kader potensial yang banyak dan telah teruji," katanya.
Gubernur Sulsel dua periode itu mengakui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) adalah orang yang mempunyai kekuatan.
"Namun, belum ada itu sejarah incumbent bertahan, kalau pun mengunakan kekuatannya nanti, di munas semua tidak akan berpengaruh," katanya.
Syahrul mencontohkan pada Munas 2004 yang digelar di Bali, Akbar Tanjung yang merupakan incumbent ketua umum kalah oleh Jusuf Kalla dan itu menjadi contoh jika kekuatan incumbent dalam memberikan intervensi tidak berpengaruh.
Bahkan Syahrul mengaku bahwa Munas Golkar ini harus diperjuangkan jangan sampai munas sebagai salah satu ajang mencari figur sehingga melupakan khittah Partai Golkar seutuhnya.
"Munas bukan ajang mencari figur belaka, munas adalah legitimasi kader yang menginginkan pemimpin Partai Golkar, maka itu seharusnya Golkar kembali ke khittahnya bukan justru meninggalkan khittahnya saat ini," ucapnya.
Di tengah tidak menentunya jadwal pelaksanaan Munas IX Golkar itu, sejumlah wacana juga berkembang dan salah satunya adalah wacana akan kembalinya sang Wakil Presiden HM Jusuf Kalla untuk ikut bertarung dalam munas itu karena banyaknya pengurus DPD yang mendukungnya untuk bertarung.
Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di Sulawesi Selatan menyambut baik adanya figur Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mencuat dalam bursa pemilihan ketua umum.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, HM Roem di Makassar, menyatakan, Golkar terbuka bagi siapa pun kadernya yang ingin bertarung di Munas, tidak terkecuali Jusuf Kalla.
"Pak Jusuf Kalla kan kader. Golkar terbuka saja. Apalagi memang sudah ada pengalaman sepuluh tahun lalu di Bali. Tiba-tiba nama JK masuk menjadi calon ketua dan menang melawan Akbar," katanya.
Dia mengatakan, mencuatnya nama mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memang bertepatan dengan momentumnya yakni saat akan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali, 30 November 2014.
HM Roem yang juga Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu mengungkapkan, nama Yusuf Kalla mencuat di Munas Golkar dua hari sebelum kegiatan.
Menurut dia, jika nama wakil presiden itu kembali terjaring dalam Munas IX, maka itu hal yang sangat wajar karena Jusuf Kalla juga merupakan kader Golkar.
"Kalau Pak JK masuk dalam bursa itu wajar. Dulu sebelum pemilihan ketua juga seperti itu, namanya mencuat dua hari sebelum Munas diselenggarakan dan akhirnya beliau terpilih," kata Roem.
Hal serupa juga diungkapkan pelaksana tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Enrekang, Andi Natsir, bahwa dia memastikan akan ikut mendukung Jusuf Kalla jika kembali maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan ia optimistis JK bisa mengalahkan Aburizal Bakrie (ARB).
Dia beranggapan belum ada kader lainnya selain Jusuf Kalla yang mampu menyelesaikan kisruh di internal Golkar menjelang Munas tersebut.
"Saya mendukung 1.000 persen karena hanya beliau (JK) yang mampu melawan Aburizal Bakrie. Kenapa saya bilang 1.000 persen karena pengalaman yang membuktikan kalau banyak konflik bisa diselesaikannya dengan damai," katanya.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris menegaskan, dalam rapat pleno DPD I dan DPD II, Golkar Sulsel akan tetap solid di Munas Bali. Golkar Sulsel sudah terbiasa menghadapi dinamika partai seperti saat ini, apalagi Golkar Sulsel pada prinsipnya taat dan patuh terhadap aturan main partai.
Mengenai siapa calon yang diusung Golkar Sulsel, dia menuturkan bahwa Golkar Sulsel belum memutuskan. Menurut dia, wacana mengenai akan didukungnya kembali incumbent Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) itu juga belum pasti karena penegasan untuk maju belum dilontarkan.
"Belum ada itu calon yang dipastikan maju. Konstalasi nanti masih akan berubah, ini berbeda dengan munas sebelumnya di Riau yang hanya `head to head`. Kalau sekarang ini masih politis semuanya," katanya.
Arfandy menyebutkan, jika dalam rapat DPD I dan DPD II itu, beberapa pendapat akan dikembalikan di Munas nantinya, p ihaknya masih akan melihat dulu sejauh mana lompatan-lompatan di munas nantinya, makanya belum ada figur yang bisa didorong.
Meski demikian, sebut dia, semua calon yang akan bertarung sudah masuk kriteria berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Tetapi dalam munas nantinya, Golkar Sulsel tidak akan melihat figur, melainkan sistem yang akan diajukan.
Dalam Munas Golkar itu, sejumlah kader yang digadang-gadang akan maju dalam Munas IX itu, di antaranya petahana Aburizal Bakrie (ARB), MS Hidayat, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Mahyuddin, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Polemik Penentuan Waktu Munas
Penentuan akan digelarnya Munas IX Partai Golkar ini, sebelum ditetapkan di Nusa Dua, Bali, dipenghujung November 2014, juga tidak begitu mulus karena berbagai macam polemik mendera partai yang sudah berpengalaman sejak masa Orde Baru tersebut.
Dimulai dari pascapilpres tahun ini, sejumlah komponen bagian dari Partai Golkar, yakni Eksponen Ormas Tri Karya Golkar memulai kampanye dan desakannya dari Kota Makassar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2014 sesuai dengan amanat konstitusi partai.
"Kampanye mendesak DPP untuk membuat panitia munas, kita lakukan dari Makassar karena ini amanat konstitusi yang harus segera dilaksanakan oleh semua kader dan pengurus partai," kata Ketua Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang di Makassar, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, permintaan Eksponen Ormas Tri Karya Golkar yang di dalamnya terdiri dari Soksi, MKGR dan Kosgoro 57 itu telah melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar untuk segera membentuk panitia munas dan menyelenggarakannya.
Polemik yang terus berlangsung di tubuh Golkar kemudian disikapi oleh elitenya dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar pada 30 November - 3 Desember 2014 di Bali ditunda guna menghindari situasi yang tak kondusif dan perpecahan.
Alasan Akbar menunda pelaksanaan munas itu tidak lain dengan pertimbangan untuk menghindari pertentangan yang tidak kondusif yang bisa mengarah ke perpecahan. Akbar berharap munas sebaiknya dilaksanaan pada awal tahun 2015.
Pertemuan pembahasan agenda penundaan munas digelar di rumah Akbar pada Jumat, 28 November sekitar pukul 20.00 WIB dan berakhir menjelang tengah malam. Pertemuan dihadiri oleh para Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar di antaranya Mahadi Sinambela dan MS Hidayat. Namun, MS Hidayat tampak keluar lebih dulu sekitar pukul 22.40 WIB.
Akbar mengatakan Dewan Pertimbangan akan mengambil langkah aktif memediasi para pihak yang bertikai. Akbar juga menyatakan, dengan pengunduran waktu Munas diharapkan lebih mematangkan materi Munas.
Sebelumnya, Partai Golkar dilanda kekisruhan saat Theo L Sambuaga yang memimpin rapat pleno secara tiba-tiba memutuskan Munas Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Hal itu memicu penolakan sejumlah pihak terhadap keputusan tersebut.
Keputusan tersebut dinilai sepihak oleh sejumlah politisi Golkar. Para pihak yang tidak bersepakat, dimotori Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kemudian membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar.
Agung Laksono yang menjadi Ketua Presidium mengatakan tim itu beranggotakan sejumlah tokoh senior seperti Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Lauren Siburian, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, dan Ibnu Munzir.
Sementara Kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie beserta Sekjen Idrus Marham mendukung keputusan tersebut dan menegaskan akan tetap menyelenggarakan Munas di Bali tiga hari lagi. Kaswir
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengakui selama musyawarah nasional (Munas) diselenggarakan, tidak pernah ada incumbent memimpin kembali dan selalu tumbang.
"Selama saya menjadi pengurus Golkar dan sejak lama, belum ada itu incumbent ketua umum kembali terpilih sebagai ketua untuk periode berikutnya," ujarnya.
Syahrul yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan, selama Munas Golkar diselenggarakan, belum ada sejarah yang mencatat seorang petahana atau incumbent ketua umum akan kembali memimpin.
Dia mengakui Golkar adalah partai terbesar yang ada sejak dahulu hingga saat ini dan mempunyai banyak kader yang hebat dan telah teruji.
Makanya, dirinya sangat yakin jika dalam Musyawarah Nasional IX Golkar yang akan dilaksanakan akhir tahun ini di Bandung, Jawa Barat akan menghadirkan kisah baru karena di Golkar, kata dia, sangat dinamis.
"Kita tunggu saja hasil akhirnya pasti akan menarik nanti pertarungan. Itu karena, Partai Golkar masih partai besar dengan kader potensial yang banyak dan telah teruji," katanya.
Gubernur Sulsel dua periode itu mengakui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) adalah orang yang mempunyai kekuatan.
"Namun, belum ada itu sejarah incumbent bertahan, kalau pun mengunakan kekuatannya nanti, di munas semua tidak akan berpengaruh," katanya.
Syahrul mencontohkan pada Munas 2004 yang digelar di Bali, Akbar Tanjung yang merupakan incumbent ketua umum kalah oleh Jusuf Kalla dan itu menjadi contoh jika kekuatan incumbent dalam memberikan intervensi tidak berpengaruh.
Bahkan Syahrul mengaku bahwa Munas Golkar ini harus diperjuangkan jangan sampai munas sebagai salah satu ajang mencari figur sehingga melupakan khittah Partai Golkar seutuhnya.
"Munas bukan ajang mencari figur belaka, munas adalah legitimasi kader yang menginginkan pemimpin Partai Golkar, maka itu seharusnya Golkar kembali ke khittahnya bukan justru meninggalkan khittahnya saat ini," ucapnya.
Di tengah tidak menentunya jadwal pelaksanaan Munas IX Golkar itu, sejumlah wacana juga berkembang dan salah satunya adalah wacana akan kembalinya sang Wakil Presiden HM Jusuf Kalla untuk ikut bertarung dalam munas itu karena banyaknya pengurus DPD yang mendukungnya untuk bertarung.
Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di Sulawesi Selatan menyambut baik adanya figur Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mencuat dalam bursa pemilihan ketua umum.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, HM Roem di Makassar, menyatakan, Golkar terbuka bagi siapa pun kadernya yang ingin bertarung di Munas, tidak terkecuali Jusuf Kalla.
"Pak Jusuf Kalla kan kader. Golkar terbuka saja. Apalagi memang sudah ada pengalaman sepuluh tahun lalu di Bali. Tiba-tiba nama JK masuk menjadi calon ketua dan menang melawan Akbar," katanya.
Dia mengatakan, mencuatnya nama mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memang bertepatan dengan momentumnya yakni saat akan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali, 30 November 2014.
HM Roem yang juga Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu mengungkapkan, nama Yusuf Kalla mencuat di Munas Golkar dua hari sebelum kegiatan.
Menurut dia, jika nama wakil presiden itu kembali terjaring dalam Munas IX, maka itu hal yang sangat wajar karena Jusuf Kalla juga merupakan kader Golkar.
"Kalau Pak JK masuk dalam bursa itu wajar. Dulu sebelum pemilihan ketua juga seperti itu, namanya mencuat dua hari sebelum Munas diselenggarakan dan akhirnya beliau terpilih," kata Roem.
Hal serupa juga diungkapkan pelaksana tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Enrekang, Andi Natsir, bahwa dia memastikan akan ikut mendukung Jusuf Kalla jika kembali maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan ia optimistis JK bisa mengalahkan Aburizal Bakrie (ARB).
Dia beranggapan belum ada kader lainnya selain Jusuf Kalla yang mampu menyelesaikan kisruh di internal Golkar menjelang Munas tersebut.
"Saya mendukung 1.000 persen karena hanya beliau (JK) yang mampu melawan Aburizal Bakrie. Kenapa saya bilang 1.000 persen karena pengalaman yang membuktikan kalau banyak konflik bisa diselesaikannya dengan damai," katanya.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris menegaskan, dalam rapat pleno DPD I dan DPD II, Golkar Sulsel akan tetap solid di Munas Bali. Golkar Sulsel sudah terbiasa menghadapi dinamika partai seperti saat ini, apalagi Golkar Sulsel pada prinsipnya taat dan patuh terhadap aturan main partai.
Mengenai siapa calon yang diusung Golkar Sulsel, dia menuturkan bahwa Golkar Sulsel belum memutuskan. Menurut dia, wacana mengenai akan didukungnya kembali incumbent Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) itu juga belum pasti karena penegasan untuk maju belum dilontarkan.
"Belum ada itu calon yang dipastikan maju. Konstalasi nanti masih akan berubah, ini berbeda dengan munas sebelumnya di Riau yang hanya `head to head`. Kalau sekarang ini masih politis semuanya," katanya.
Arfandy menyebutkan, jika dalam rapat DPD I dan DPD II itu, beberapa pendapat akan dikembalikan di Munas nantinya, p ihaknya masih akan melihat dulu sejauh mana lompatan-lompatan di munas nantinya, makanya belum ada figur yang bisa didorong.
Meski demikian, sebut dia, semua calon yang akan bertarung sudah masuk kriteria berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Tetapi dalam munas nantinya, Golkar Sulsel tidak akan melihat figur, melainkan sistem yang akan diajukan.
Dalam Munas Golkar itu, sejumlah kader yang digadang-gadang akan maju dalam Munas IX itu, di antaranya petahana Aburizal Bakrie (ARB), MS Hidayat, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Mahyuddin, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Polemik Penentuan Waktu Munas
Penentuan akan digelarnya Munas IX Partai Golkar ini, sebelum ditetapkan di Nusa Dua, Bali, dipenghujung November 2014, juga tidak begitu mulus karena berbagai macam polemik mendera partai yang sudah berpengalaman sejak masa Orde Baru tersebut.
Dimulai dari pascapilpres tahun ini, sejumlah komponen bagian dari Partai Golkar, yakni Eksponen Ormas Tri Karya Golkar memulai kampanye dan desakannya dari Kota Makassar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2014 sesuai dengan amanat konstitusi partai.
"Kampanye mendesak DPP untuk membuat panitia munas, kita lakukan dari Makassar karena ini amanat konstitusi yang harus segera dilaksanakan oleh semua kader dan pengurus partai," kata Ketua Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang di Makassar, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, permintaan Eksponen Ormas Tri Karya Golkar yang di dalamnya terdiri dari Soksi, MKGR dan Kosgoro 57 itu telah melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar untuk segera membentuk panitia munas dan menyelenggarakannya.
Polemik yang terus berlangsung di tubuh Golkar kemudian disikapi oleh elitenya dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar pada 30 November - 3 Desember 2014 di Bali ditunda guna menghindari situasi yang tak kondusif dan perpecahan.
Alasan Akbar menunda pelaksanaan munas itu tidak lain dengan pertimbangan untuk menghindari pertentangan yang tidak kondusif yang bisa mengarah ke perpecahan. Akbar berharap munas sebaiknya dilaksanaan pada awal tahun 2015.
Pertemuan pembahasan agenda penundaan munas digelar di rumah Akbar pada Jumat, 28 November sekitar pukul 20.00 WIB dan berakhir menjelang tengah malam. Pertemuan dihadiri oleh para Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar di antaranya Mahadi Sinambela dan MS Hidayat. Namun, MS Hidayat tampak keluar lebih dulu sekitar pukul 22.40 WIB.
Akbar mengatakan Dewan Pertimbangan akan mengambil langkah aktif memediasi para pihak yang bertikai. Akbar juga menyatakan, dengan pengunduran waktu Munas diharapkan lebih mematangkan materi Munas.
Sebelumnya, Partai Golkar dilanda kekisruhan saat Theo L Sambuaga yang memimpin rapat pleno secara tiba-tiba memutuskan Munas Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Hal itu memicu penolakan sejumlah pihak terhadap keputusan tersebut.
Keputusan tersebut dinilai sepihak oleh sejumlah politisi Golkar. Para pihak yang tidak bersepakat, dimotori Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kemudian membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar.
Agung Laksono yang menjadi Ketua Presidium mengatakan tim itu beranggotakan sejumlah tokoh senior seperti Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Lauren Siburian, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, dan Ibnu Munzir.
Sementara Kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie beserta Sekjen Idrus Marham mendukung keputusan tersebut dan menegaskan akan tetap menyelenggarakan Munas di Bali tiga hari lagi. Kaswir