Makassar (ANTARA Sulsel) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan pengetatan dan penghematan dalam belanja pegawai dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan atau kinerja.
"Pemprov Sulsel harus terus berbenah dan perlu melakukan pengetatan dan penghematan belanja pegawai agar proporsi belanja langsung dan tidak langsung itu bisa ideal," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Selatan Dang Pontasik di Makassar, Kamis.
Dalam Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2015 di Lantai III Gedung DPRD Sulsel, menganggap fungsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulsel masih jauh dari kata ideal.
Pertimbangannya, besaran belanja tidak langsung yang mencapai Rp4,415 triliun atau berkisar 68,18 persen dari total belanja daerah, jauh melampaui belanja langsung.
Sementara belanja langsung hanya sebesar Rp1,935 triliun atau hanya 31,28 persen. Dia memandang jika semestinya proporsi antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung mendekati angka 60 berbanding 40 persen.
"Walaupun pada dasarnya kami menyadari jika belanja tidak langsung ini bukan hanya untuk belanja pegawai, bunga dan belanja hibah. Namun untuk bagi hasil dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota ataupun pemerintah desa," jelasnya.
Dang Pongtasik mengatakanm perimbangan anggaran yang lebih baik tidak akan diwujudkan kecuali jika pendapatan asli daerah (PAD) dapat digenjot dan ditingkatkan lagi.
Dimana pada Rancangan APBD 2015, PAD diproyeksikan sebesar Rp3,352 triliun atau mengalami peningkatan mencapai 7,48 persen dibandingkan target 2014 lalu sebesar Rp3,128 triliun.
"Salah satu sumber yang masih bisa diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah adalah perusahaan daerah. Tumbuhnya perusahaan daerah yang sehat perlu mendapat perhatian," katanya.
Sedangkan untuk dana-dana pemberdayaan dan bantuan yang bersifat kreatif perlu disesuaikan skemanya menjadi "two step loan" melalui perusahaan daerah, khususnya di sektor keuangan dalam hal ini Bank Sulsel.
Dang Pongtasik menuturkan, dalam pengantar nota keuangan terkait kebijakan belanja daerah Provinsi Sulsel tahun 2015 mengarahkan pada tujuh proritas program.
Yakni; pengembangan kerjasama dan daya saing daerah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, serta pembangunan kesehatan.
Kemudian, peningkatan infrastruktur wilayah, pengembangan kawasan strategis, peningkatan pengelolaan sumber daya air dan kapasitas infrastruktur irigasi, serta reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.
"Fraksi PDI Perjuangan memahami dan sepakat dengan ketujuh hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang patut diprioritaskan. Namun belum jelas mengenai berapa besaran anggaran masing-masing dan tersebar di sektor mana saja," terangnya. Biqwanto
"Pemprov Sulsel harus terus berbenah dan perlu melakukan pengetatan dan penghematan belanja pegawai agar proporsi belanja langsung dan tidak langsung itu bisa ideal," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Selatan Dang Pontasik di Makassar, Kamis.
Dalam Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2015 di Lantai III Gedung DPRD Sulsel, menganggap fungsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulsel masih jauh dari kata ideal.
Pertimbangannya, besaran belanja tidak langsung yang mencapai Rp4,415 triliun atau berkisar 68,18 persen dari total belanja daerah, jauh melampaui belanja langsung.
Sementara belanja langsung hanya sebesar Rp1,935 triliun atau hanya 31,28 persen. Dia memandang jika semestinya proporsi antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung mendekati angka 60 berbanding 40 persen.
"Walaupun pada dasarnya kami menyadari jika belanja tidak langsung ini bukan hanya untuk belanja pegawai, bunga dan belanja hibah. Namun untuk bagi hasil dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota ataupun pemerintah desa," jelasnya.
Dang Pongtasik mengatakanm perimbangan anggaran yang lebih baik tidak akan diwujudkan kecuali jika pendapatan asli daerah (PAD) dapat digenjot dan ditingkatkan lagi.
Dimana pada Rancangan APBD 2015, PAD diproyeksikan sebesar Rp3,352 triliun atau mengalami peningkatan mencapai 7,48 persen dibandingkan target 2014 lalu sebesar Rp3,128 triliun.
"Salah satu sumber yang masih bisa diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah adalah perusahaan daerah. Tumbuhnya perusahaan daerah yang sehat perlu mendapat perhatian," katanya.
Sedangkan untuk dana-dana pemberdayaan dan bantuan yang bersifat kreatif perlu disesuaikan skemanya menjadi "two step loan" melalui perusahaan daerah, khususnya di sektor keuangan dalam hal ini Bank Sulsel.
Dang Pongtasik menuturkan, dalam pengantar nota keuangan terkait kebijakan belanja daerah Provinsi Sulsel tahun 2015 mengarahkan pada tujuh proritas program.
Yakni; pengembangan kerjasama dan daya saing daerah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, serta pembangunan kesehatan.
Kemudian, peningkatan infrastruktur wilayah, pengembangan kawasan strategis, peningkatan pengelolaan sumber daya air dan kapasitas infrastruktur irigasi, serta reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.
"Fraksi PDI Perjuangan memahami dan sepakat dengan ketujuh hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang patut diprioritaskan. Namun belum jelas mengenai berapa besaran anggaran masing-masing dan tersebar di sektor mana saja," terangnya. Biqwanto