Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Negara Sulawesi Selatan, Alfiker Siringoringo mengatakan bahwa penyerapan anggaran di Provinsi Sulsel masih belum optimal.
"Realisasi belanja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 30 November 2014 sebesar Rp11,9 triliun atau hanya sebesar 73,47 persen dari pagu Rp16,2 triliun," kata Alfiker di Makassar, Selasa.
Dari nilai tersebut, lanjutnya, realisasi untuk belanja barang sebesar Rp3,6 triliun atau 75,49 persen dari pagu dan belanja modal sebesar Rp2,5 triliun atau 55,79 persen dari pagu.
Ia mengatakan bahwa kecenderungan penyerapan anggaran juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun.
"Pola penyerapan anggaran ini tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan maupun manajemen kas," ujarnya.
Untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja, kata dia, kementerian keuangan telah mengkomunikasikan dari awal kepada masing-masing pimpinan kementerian/lembaga.
"Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sengaja dilaksanakan lebih awal sebagai wujud komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu," tambahnya.
Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan dengan diserahkannya DIPA, maka sejak minggu pertama di bulan Januari, kantor perbendaharaan dan keuangan negara di daerah harus sudah siap melayani pencairan. Dengan demikian, kata dia, kantor-kantor pemerintah daerah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani kepentingan masyarakat.
Gubernur juga mengatakan bahwa tidak ada tender pelelangan barang dan jasa yang melewati bulan Maret.
"Harus ada evaluasi khusus jika ada tender yang melewati bulan Maret," pungkas gubernur. Adi Lazuardi
"Realisasi belanja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 30 November 2014 sebesar Rp11,9 triliun atau hanya sebesar 73,47 persen dari pagu Rp16,2 triliun," kata Alfiker di Makassar, Selasa.
Dari nilai tersebut, lanjutnya, realisasi untuk belanja barang sebesar Rp3,6 triliun atau 75,49 persen dari pagu dan belanja modal sebesar Rp2,5 triliun atau 55,79 persen dari pagu.
Ia mengatakan bahwa kecenderungan penyerapan anggaran juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun.
"Pola penyerapan anggaran ini tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan maupun manajemen kas," ujarnya.
Untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja, kata dia, kementerian keuangan telah mengkomunikasikan dari awal kepada masing-masing pimpinan kementerian/lembaga.
"Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sengaja dilaksanakan lebih awal sebagai wujud komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu," tambahnya.
Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan dengan diserahkannya DIPA, maka sejak minggu pertama di bulan Januari, kantor perbendaharaan dan keuangan negara di daerah harus sudah siap melayani pencairan. Dengan demikian, kata dia, kantor-kantor pemerintah daerah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani kepentingan masyarakat.
Gubernur juga mengatakan bahwa tidak ada tender pelelangan barang dan jasa yang melewati bulan Maret.
"Harus ada evaluasi khusus jika ada tender yang melewati bulan Maret," pungkas gubernur. Adi Lazuardi