Mamuju (ANTARA Sulbar) - Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulawesi Barat, turut prihatin terhadap dualisme pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) DPP Partai Golkar karena bisa memperburuk eksistensi dan citra partai berlambang pohon beringin di mata publik.
"Dualisme kepengurusan hasil Munas Bali dan Munas Jakarta 2014, kami pandang bahwa situasi ini akan menghancurkan eksistensi Partai Golkar sebagai partai yang besar, yang kelahirannya ditujukan untuk pembangunan Bangsa. Kondisi ini juga, memperlihatkan secara telanjang dan massif, sikap kekanak-kanakan, tidak cerdas, serta perilaku akrobatik menunggangi Partai Golkar hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok," kata Sekretaris Umum DPD AMPG Sulbar, Arsyad Idrus di Mamuju, Selasa.
Menurut dia, sikap kementerian Hukum dan HAM yang mengakui pelaksanaan dua Munas (Bali dan Jakarta) sebagai Munas yang sah, tentu menunjukkan bahwa perbedaan yang berujung pada dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar adalah tafsir yang berbeda terhadap AD/ART, PO dan aturan Organisasi lainnya.
Karena itu, lanjutnya, hal ini harus dibicarakan secara bijak kepada kedua belah pihak. Dualisme pengurus Golkar tentu tidak menguntungkan sehingga keduanya mesti bersikap lebih dewasa dan bertindak layak.
"Kita harus berpikir untuk kepentingan partai atau bukan ngotot pada agenda agenda personal dan kelompok semata. Sikap Kementerian Hukum dan HAM terhadap penyelesaian sengketa melalui upaya rekonsiliasi (islah) adalah jalan bijaksana bagi kepentingan partai secara menyeluruh," ungkap Arsyad.
Sayangnya, kata dia, upaya rekonsiliasi (islah) pasca dikeluarkannya keputusan Kementerian Hukum dan HAM, sejauh ini tidak memperlihatkan progres yang cukup bagus, bahkan cenderung seperti saling menyalahkan dengan mencari cari kesalahan dari pihak lawan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak pihak yang bersengketa tidak serius melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan Rekonsiliasi (islah).
Karena itu kata dia, AMPG Sulbar menyatakan sikap untuk ikut mendorong penyelesaian dualisme DPP Partai Golkar diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi terhadap pihak pihak yang bersengketa.
Kemudian meminta kepada kedua kubu yang bersengketa perihal kepengurusan DPP Partai Golkar agar mengusahakan secara lebih keras dan sungguh sungguh upaya upaya rekonsiliasi, demi kepentingan partai Golkar secara menyeluruh.
"Kami juga meminta kepada kedua kubu yang bersengketa, agar mengutamakan kepentingan rekonsi�iasi Partai Golkar di atas kepentingan yang lain seperti, afiliasi dalam KMP dan keinginan untuk memdukung pemerintah," jelasnya.
Idrus juga menyesalkan sikap dan langkah Aburizal Bakrie, yang memilih berlibur keluar negeri ketimbang terlibat aktif dan serius mengupayakan langkah rekonsiliasi partai.
"Ketika Partai Golkar dalam Kondisi hampir Karam. Hal ini menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kepentingan Partai Golkar secara menyeluruh. Ini yang membuat kami sedikit kecewa," ungkapnya lagi.
Sehingga kata dia, kepada DPD Golkar provinsi dan kabupaten, serta unsur unsur keluarga besar Partai Golkar, agar terlibat aktif dalam upaya rekonsiliasi DPP partai Golkar dan tidak melakukan manuver Politik yang kontraproduktif dengan upaya upaya rekonsiliasi. FC Kuen
"Dualisme kepengurusan hasil Munas Bali dan Munas Jakarta 2014, kami pandang bahwa situasi ini akan menghancurkan eksistensi Partai Golkar sebagai partai yang besar, yang kelahirannya ditujukan untuk pembangunan Bangsa. Kondisi ini juga, memperlihatkan secara telanjang dan massif, sikap kekanak-kanakan, tidak cerdas, serta perilaku akrobatik menunggangi Partai Golkar hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok," kata Sekretaris Umum DPD AMPG Sulbar, Arsyad Idrus di Mamuju, Selasa.
Menurut dia, sikap kementerian Hukum dan HAM yang mengakui pelaksanaan dua Munas (Bali dan Jakarta) sebagai Munas yang sah, tentu menunjukkan bahwa perbedaan yang berujung pada dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar adalah tafsir yang berbeda terhadap AD/ART, PO dan aturan Organisasi lainnya.
Karena itu, lanjutnya, hal ini harus dibicarakan secara bijak kepada kedua belah pihak. Dualisme pengurus Golkar tentu tidak menguntungkan sehingga keduanya mesti bersikap lebih dewasa dan bertindak layak.
"Kita harus berpikir untuk kepentingan partai atau bukan ngotot pada agenda agenda personal dan kelompok semata. Sikap Kementerian Hukum dan HAM terhadap penyelesaian sengketa melalui upaya rekonsiliasi (islah) adalah jalan bijaksana bagi kepentingan partai secara menyeluruh," ungkap Arsyad.
Sayangnya, kata dia, upaya rekonsiliasi (islah) pasca dikeluarkannya keputusan Kementerian Hukum dan HAM, sejauh ini tidak memperlihatkan progres yang cukup bagus, bahkan cenderung seperti saling menyalahkan dengan mencari cari kesalahan dari pihak lawan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak pihak yang bersengketa tidak serius melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan Rekonsiliasi (islah).
Karena itu kata dia, AMPG Sulbar menyatakan sikap untuk ikut mendorong penyelesaian dualisme DPP Partai Golkar diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi terhadap pihak pihak yang bersengketa.
Kemudian meminta kepada kedua kubu yang bersengketa perihal kepengurusan DPP Partai Golkar agar mengusahakan secara lebih keras dan sungguh sungguh upaya upaya rekonsiliasi, demi kepentingan partai Golkar secara menyeluruh.
"Kami juga meminta kepada kedua kubu yang bersengketa, agar mengutamakan kepentingan rekonsi�iasi Partai Golkar di atas kepentingan yang lain seperti, afiliasi dalam KMP dan keinginan untuk memdukung pemerintah," jelasnya.
Idrus juga menyesalkan sikap dan langkah Aburizal Bakrie, yang memilih berlibur keluar negeri ketimbang terlibat aktif dan serius mengupayakan langkah rekonsiliasi partai.
"Ketika Partai Golkar dalam Kondisi hampir Karam. Hal ini menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kepentingan Partai Golkar secara menyeluruh. Ini yang membuat kami sedikit kecewa," ungkapnya lagi.
Sehingga kata dia, kepada DPD Golkar provinsi dan kabupaten, serta unsur unsur keluarga besar Partai Golkar, agar terlibat aktif dalam upaya rekonsiliasi DPP partai Golkar dan tidak melakukan manuver Politik yang kontraproduktif dengan upaya upaya rekonsiliasi. FC Kuen