Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dakiri mengingatkan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) di Kawasan Industri Makassar (KIMA) jangan hanya deklarasi.
"Butuh komitmen untuk mengentaskan anak-anak dari lapangan pekerjaan dan mengembalikan mereka ke sekolah. Komitmen ini tidak cukup hanya di atas kertas, tidak cukup hanya di podium pidato," tegas Menaker saat memberi sambutan dalam deklarasi Zona Bebas Pekerja Anak di KIMA, Makassar, Senin.
Dia menyatakan, pada saat KIMA sudah dideklarasikan sebagai ZBPA, maka tidak boleh lagi ditemukan pekerja anak di kawasan ini.
Menurut Hanif, saat ini dimana-mana para pejabat mendeklarasikan berbagai komitmen. Hal ini menunjukkan niat yang baik. Namun seringkali komitmen ini tidak sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan.
"Problem kita sering kali nggak nyambung apa yang menjadi aturan dengan fakta di lapangan," ujarnya.
Karena itu dalam Deklarasi Zona Bebas Pekerja Anak ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan hal ini benar-benar berjalan.
"Ini tidak hanya amanah undang-undang, tetapi juga tanggung jawab moril kita untuk memastikan agar anak-anak bisa menikmati masa bermain dan masa belajar mereka agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, sosial, moral, dan intelektual," tambahnya.
Hanif menekankan bahwa era pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang berorientasi pada capaian dan kerja konkrit. Sehingga, kata dia, kalau di atas kertasnya bagus, tetapi di lapangan tidak bagus, maka yang diukur adalah apa yang ada di lapangan.
"Inilah alasan perlunya melakukan blusukan, untuk memastikan bahwa apa yang ada di atas kertas sesuai dengan fakta yang ada di lapangan," tutupnya. S Muryono
"Butuh komitmen untuk mengentaskan anak-anak dari lapangan pekerjaan dan mengembalikan mereka ke sekolah. Komitmen ini tidak cukup hanya di atas kertas, tidak cukup hanya di podium pidato," tegas Menaker saat memberi sambutan dalam deklarasi Zona Bebas Pekerja Anak di KIMA, Makassar, Senin.
Dia menyatakan, pada saat KIMA sudah dideklarasikan sebagai ZBPA, maka tidak boleh lagi ditemukan pekerja anak di kawasan ini.
Menurut Hanif, saat ini dimana-mana para pejabat mendeklarasikan berbagai komitmen. Hal ini menunjukkan niat yang baik. Namun seringkali komitmen ini tidak sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan.
"Problem kita sering kali nggak nyambung apa yang menjadi aturan dengan fakta di lapangan," ujarnya.
Karena itu dalam Deklarasi Zona Bebas Pekerja Anak ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan hal ini benar-benar berjalan.
"Ini tidak hanya amanah undang-undang, tetapi juga tanggung jawab moril kita untuk memastikan agar anak-anak bisa menikmati masa bermain dan masa belajar mereka agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, sosial, moral, dan intelektual," tambahnya.
Hanif menekankan bahwa era pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang berorientasi pada capaian dan kerja konkrit. Sehingga, kata dia, kalau di atas kertasnya bagus, tetapi di lapangan tidak bagus, maka yang diukur adalah apa yang ada di lapangan.
"Inilah alasan perlunya melakukan blusukan, untuk memastikan bahwa apa yang ada di atas kertas sesuai dengan fakta yang ada di lapangan," tutupnya. S Muryono