Mamuju (ANTARA Sulbar) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat belum menyiapkan formasi penerimaan CPNS yang baru pada 2015 karena masih fokus menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer Kategori Satu (K1) dan K 2 yang tersisa pada 2014.
"Saat ini kami masih fokus untuk menuntaskan nasib bagi tenaga honorer K1 dan K2 di tahun ini. Makanya, kami belum membuka untuk formasi baru," kata pelaksana tugas Kepala BKD Sulbar, Dominggus Sariang di Mamuju, Sabtu.
Ia menyampaikan, sekitar 590 orang honorer baik K1 dan K2 nasibnya belum jelas sehingga perlu ada perhatian secara serius.
Ratusan tenaga honorer tersebut, ujar dia, kini berkasnya masih berproses di Menpan RB di Jakarta.
"Kami tidak ingin menambah-nambah persoalan dengan menerima penerimaan formasi baru sebelum persoalan lama dituntaskan," ujar Dominggus.
Apalagi, kata dia, ada surat edaran Kemenpan untuk dilakukan moratorium penerimaan CPNS, terkecuali bagi wilayah yang telah dilakukan pemekaran kabupaten seperti di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Mamuju Tengah.
Dominggus menambahkan, tugas berat telah menanti BKD Sulbar sehingga upaya memperjuangkan nasib tenaga honorer harus dimaksimalkan. Paling tidak, semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS di tahun ini juga.
"Tenaga honorer ini telah mengabdi sejak tahun 2005. Sayangnya, masih banyak anak-anak yang belum terangkat menjadi PNS," ungkapnya lagi. Agus Setiawan
"Saat ini kami masih fokus untuk menuntaskan nasib bagi tenaga honorer K1 dan K2 di tahun ini. Makanya, kami belum membuka untuk formasi baru," kata pelaksana tugas Kepala BKD Sulbar, Dominggus Sariang di Mamuju, Sabtu.
Ia menyampaikan, sekitar 590 orang honorer baik K1 dan K2 nasibnya belum jelas sehingga perlu ada perhatian secara serius.
Ratusan tenaga honorer tersebut, ujar dia, kini berkasnya masih berproses di Menpan RB di Jakarta.
"Kami tidak ingin menambah-nambah persoalan dengan menerima penerimaan formasi baru sebelum persoalan lama dituntaskan," ujar Dominggus.
Apalagi, kata dia, ada surat edaran Kemenpan untuk dilakukan moratorium penerimaan CPNS, terkecuali bagi wilayah yang telah dilakukan pemekaran kabupaten seperti di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Mamuju Tengah.
Dominggus menambahkan, tugas berat telah menanti BKD Sulbar sehingga upaya memperjuangkan nasib tenaga honorer harus dimaksimalkan. Paling tidak, semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS di tahun ini juga.
"Tenaga honorer ini telah mengabdi sejak tahun 2005. Sayangnya, masih banyak anak-anak yang belum terangkat menjadi PNS," ungkapnya lagi. Agus Setiawan