Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memperkuat kolaborasi lintas lembaga, salah satunya dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulbar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kerja sama dengan Bank Indonesia bertujuan mensinergikan tugas dan fungsi Bapperida dengan Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah," kata Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Sulbar Darwis Damir, di Mamuju, Kamis.
Kerja sama itu, kata Darwis Damir, menjadi kunci di tengah keterbatasan fiskal dan kompleksitas tantangan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Sulbar kata dia, telah mengidentifikasi sembilan isu strategis, dengan fokus utama pada tiga permasalahan fundamental, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kami melihat ketiga isu ini saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak kuat akan meningkatkan kemiskinan, sementara kualitas SDM yang rendah menghambat percepatan pembangunan," ujar Darwis Damir.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulbar saat ini kata Darwis Damir, dipengaruhi belum optimalnya sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan dan perkebunan, padahal sektor tersebut memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi jika didukung kebijakan yang tepat.
"Keterbatasan fiskal menuntut sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan dukungan APBN dan kementerian terkait. Kami juga berharap sektor perikanan, pariwisata dan UMKM dapat dikembangkan secara terintegrasi," jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Bapperida Sulbar mengusulkan empat strategi utama, yakni sinkronisasi program APBD dengan program BI, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kualitas dan pemetaan SDM serta penguatan komitmen bersama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.
Bapperida Sulbar menegaskan perannya sebagai koordinator dan fasilitator pembangunan, serta membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk memanfaatkan data dan fasilitas yang tersedia.
Pemprov Sulbar tambah Darwis Damir, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, dengan sembilan langkah konkret, termasuk pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Sementara, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Eka Putra Budi Nugroho menyambut baik inisiatif tersebut dan mengusulkan pelaksanaan workshop perumusan strategi pengembangan ekonomi daerah sebagai langkah awal kolaborasi.
Terkait penganggaran, dia menyampaikan bahwa keputusan program dan jadwal pelaksanaan masih menunggu proses internal dan diharapkan dapat disampaikan pada pekan kedua Januari 2026 untuk ditindaklanjuti bersama.
Ia menyampaikan prinsip utama Bank Indonesia di daerah adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Sebagai lembaga perwakilan pusat, Bank Indonesia tambahnya, menjalankan fungsi asesori kebijakan, pengelolaan sistem pembayaran dan pengedaran uang, namun tidak memiliki kewenangan eksekutorial.
"Dalam pelaksanaan fungsi asesori, Bank Indonesia tidak dapat bertindak secara eksekutorial, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama," katanya.
Ia menyatakan bahwa Bank Indonesia sejalan dengan fokus pembangunan Sulbar, terutama pada pertumbuhan ekonomi sebagai faktor kunci yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
"Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui tiga pilar utama, yakni penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor," ujarnya.
Bank Indonesia kata dia, sedang menyusun blueprint pengembangan ekonomi daerah yang akan memetakan potensi komoditas, lapangan usaha, dan pendekatan kewilayahan, serta menetapkan proyek percontohan, khususnya pada sektor ketahanan pangan dan UMKM.
"Pendekatan yang dirancang bersifat terintegrasi dari hulu ke hilir," kata Eka Putra Budi Nugroho.