Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya menjadikan daerahnya menjadi kota layak anak dengan memenuhi segala indikator yang menjadi syarat sebuah daerah menjadi kota layak anak.
"Pemerintah di Sulbar akan berupaya menjadikan seluruhnya daerahnya menjadi kota layak anak," kata Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Farida di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan untuk mencapai kota layak anak di seluruh daerah di Sulbar maka 31 indikator akan berupaya untuk terus dipenuhi pemerintah di Sulbar dari tahun ke tahun.
"Butuh anggaran bantuan dari pemerintah untuk mewujudkan ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah di Sulbar, kota layak anak harus diwujudkan sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya generasi muda sebagai aset bangsa ini," katanya.
Sementara itu Ketua LSM Amanat Muda mengatakan yang mesti dilakukan pemerintah di Sulbar untuk mewujudkan kota layak anak maka generasi muda yang putus sekolah harus diatasi.
Menurut dia, anak putus sekolah dan tidak sekolah tersebut karena tidak memiliki biaya untuk bersekolah sehingga membuat mereka harus menjadi anak yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya yang miskin.
"Kami sebagai LSM yang konsen terhadap perlindungan anak, menilai percuma ada program pendidikan gratis di Mamuju karena ternyata tidak berguna bagi anak akibat banyak diantara mereka yang putus sekolah bahkan tidak sekolah, karena sulit mengecap pendidikan karena tidak mampu memenuhi biaya pendidikan yang masih memberatkan," kata Ketua LSM Amanat Muda, Darmawi.
Ia mengatakan, banyak siswa tidak sekolah dan putus sekolah karena tidak mampu membeli buku disamping juga tidak mampu membiayai dirinya untuk membeli kebutuhan sekolah sepeti baju sepatu dan tas serta fasilitas untuk sekolah lainnya.
"Mereka anak yang putus sekolah karena tidak mampu membiayai sekolahnya, akhirnya memilih membantu orang tuanya bekerja untuk mencari nafkah dengan bekerja keras seperti menjadi pemulung, penjual ikan, penambang pasir, buruh bangunan dan sebagainya," katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena seharusnya para anak tersebut tidak harus bekerja dan putus sekolah serta tidak sekolah tetapi mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak lainnya yang lebih beruntung karena dapat mengecap pendidikan tanpa harus bekerja.
Hasil investigasi LSM amanat muda ditemukan sekitar 230 anak di satu kelurahan di Mamuju yang usianya antara 9 sampai 16 tahun telah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Agus Setiawan
"Pemerintah di Sulbar akan berupaya menjadikan seluruhnya daerahnya menjadi kota layak anak," kata Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Farida di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan untuk mencapai kota layak anak di seluruh daerah di Sulbar maka 31 indikator akan berupaya untuk terus dipenuhi pemerintah di Sulbar dari tahun ke tahun.
"Butuh anggaran bantuan dari pemerintah untuk mewujudkan ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah di Sulbar, kota layak anak harus diwujudkan sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya generasi muda sebagai aset bangsa ini," katanya.
Sementara itu Ketua LSM Amanat Muda mengatakan yang mesti dilakukan pemerintah di Sulbar untuk mewujudkan kota layak anak maka generasi muda yang putus sekolah harus diatasi.
Menurut dia, anak putus sekolah dan tidak sekolah tersebut karena tidak memiliki biaya untuk bersekolah sehingga membuat mereka harus menjadi anak yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya yang miskin.
"Kami sebagai LSM yang konsen terhadap perlindungan anak, menilai percuma ada program pendidikan gratis di Mamuju karena ternyata tidak berguna bagi anak akibat banyak diantara mereka yang putus sekolah bahkan tidak sekolah, karena sulit mengecap pendidikan karena tidak mampu memenuhi biaya pendidikan yang masih memberatkan," kata Ketua LSM Amanat Muda, Darmawi.
Ia mengatakan, banyak siswa tidak sekolah dan putus sekolah karena tidak mampu membeli buku disamping juga tidak mampu membiayai dirinya untuk membeli kebutuhan sekolah sepeti baju sepatu dan tas serta fasilitas untuk sekolah lainnya.
"Mereka anak yang putus sekolah karena tidak mampu membiayai sekolahnya, akhirnya memilih membantu orang tuanya bekerja untuk mencari nafkah dengan bekerja keras seperti menjadi pemulung, penjual ikan, penambang pasir, buruh bangunan dan sebagainya," katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena seharusnya para anak tersebut tidak harus bekerja dan putus sekolah serta tidak sekolah tetapi mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak lainnya yang lebih beruntung karena dapat mengecap pendidikan tanpa harus bekerja.
Hasil investigasi LSM amanat muda ditemukan sekitar 230 anak di satu kelurahan di Mamuju yang usianya antara 9 sampai 16 tahun telah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Agus Setiawan