Mamuju (ANTARA Sulbar) - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulawesi Barat mengelola anggaran dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebanyak Rp13,5 miliar rupiah.
"Dukungan anggaran yang diberikan sudah sangat memadai dari empat bidang yang ada di BPMD. Alokasi dana sebesar ini sudah maksimal untuk memenuhi pencapaian target RPJMD gubernur dan wakil gubernur hingga 2016," kata Kepala BPMD Sulbar, Arjusman Tamadjoe ketika dihubungi di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, biasanya alokasi dana yang diberikan hanya berkisar 86 persen dari total usulan pada saat pembahasan APBD tetapi kali ini, alokasi dana yang diproyeksikan sudah memenuhi hingga angka 95,96 persen.
Hal ini terjadi, kata dia, berkat dukungan teman-teman yang ada di lembaga legislatif khususnya Komisi I DPRD Sulbar selaku mitra kerja BPMD.
"Kami anggap dukungan teman-teman di DPRD cukup memahami apa yang menjadi kebutuhan BPMD. Apalagi, tugas pokok kami berkaitan pembangunan dan pendampingan masyarakat perdesaan," katanya.
Arjusman menyampaikan, beberapa program penting yang akan menjadi perhatian BPMD diantaranya program pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya pada sektor usaha ekonomi masyarakat, program kelembagaan generasi sehat usia dini, pendidikan luar sekolah termasuk program penguatan kelembagaan PKK.
"Program ini kami anggap cukup penting untuk diberikan perhatian agar pola pembangunan masyarakat desa semakin baik," kata dia.
Selain itu, kata Arjusman, juga telah membuat konsep program pendampingan desa termasuk program nasional lomba desa serta kegiatan monitoring dan evaluasi.
Karena itu, kata dia, jajaran BPMD akan terus pro aktif untuk membangun sinergitas dengan pemerintah desa selaku ujung tombak pembangunan masyarakat di pedesaan.
Dengan disahkannya UU tentang desa, kata dia, maka kelembagaan pemerintahan desa harus menjadi perhatian bersama, khususnya menyangkut tata kelola penggunaan anggaran. Agus Setiawan
"Dukungan anggaran yang diberikan sudah sangat memadai dari empat bidang yang ada di BPMD. Alokasi dana sebesar ini sudah maksimal untuk memenuhi pencapaian target RPJMD gubernur dan wakil gubernur hingga 2016," kata Kepala BPMD Sulbar, Arjusman Tamadjoe ketika dihubungi di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, biasanya alokasi dana yang diberikan hanya berkisar 86 persen dari total usulan pada saat pembahasan APBD tetapi kali ini, alokasi dana yang diproyeksikan sudah memenuhi hingga angka 95,96 persen.
Hal ini terjadi, kata dia, berkat dukungan teman-teman yang ada di lembaga legislatif khususnya Komisi I DPRD Sulbar selaku mitra kerja BPMD.
"Kami anggap dukungan teman-teman di DPRD cukup memahami apa yang menjadi kebutuhan BPMD. Apalagi, tugas pokok kami berkaitan pembangunan dan pendampingan masyarakat perdesaan," katanya.
Arjusman menyampaikan, beberapa program penting yang akan menjadi perhatian BPMD diantaranya program pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya pada sektor usaha ekonomi masyarakat, program kelembagaan generasi sehat usia dini, pendidikan luar sekolah termasuk program penguatan kelembagaan PKK.
"Program ini kami anggap cukup penting untuk diberikan perhatian agar pola pembangunan masyarakat desa semakin baik," kata dia.
Selain itu, kata Arjusman, juga telah membuat konsep program pendampingan desa termasuk program nasional lomba desa serta kegiatan monitoring dan evaluasi.
Karena itu, kata dia, jajaran BPMD akan terus pro aktif untuk membangun sinergitas dengan pemerintah desa selaku ujung tombak pembangunan masyarakat di pedesaan.
Dengan disahkannya UU tentang desa, kata dia, maka kelembagaan pemerintahan desa harus menjadi perhatian bersama, khususnya menyangkut tata kelola penggunaan anggaran. Agus Setiawan