Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo telah mempersiapkan 10 pejabat eselon II yang akan dipersiapkan sebagai caretaker atau pelaksana tugas (Plt) bupati yang masa baktinya telah habis pada pertengahan tahun ini.
"Berdasarkan tahapan Pilkada dari KPU itu akan dimulai pada bulan Februari dan pemilihannya sendiri dijadwalkan akhir tahun ini sedangkan di pertengahan tahun, 10 bupati sudah habis masa baktinya," ujarnya di Makassar, Minggu.
Syahrul mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan di 10 kabupaten tahun ini. Pemilihannya baru akan digelar pada November, sedangkan masa bakti 10 bupati itu telah berakhir, sehingga satu-satunya cara yakni menunjuk caretaker.
Dia mengaku jika caretaker yang disiapkan itu tidak asal menunjuk pejabat eselon II saja, melainkan telah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan cara melakukan uji kelayakan dan menjaringnya.
"Caretaker yang akan disimpan nantinya tidak berasal dari daerah mereka. Kemudian pelaksana tugas itu harus memiliki uji kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Syahrul.
10 kepala daerah periode 2010-205 yang habis masa baktinya itu yakni Bupati Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Barru, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Utara (Lutra) dan Luwu Timur (Lutim).
Menurut gubernur, calon caretaker tersebut tidak akan melalui penunjukan langsung, melainkan dari sistem penjaringan.
Syahrul beralasan, sistem itu diberlakukan demi menghasilkan pelaksana tugas kepala daerah yang berkualitas.
Syahrul menambahkan, sistem penjaringan dan uji kompetensi diterapkan agar kualitas pelaksana tugas dalam menjalanjakn roda pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun pengumuman hasil penjaringan itu akan dilakukan setelah seluruh masa bakti kepala daerah dinyatakan berakhir.
"Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan pemerintahan. Jadi setelah masa bakti bupati di 10 daerah itu dinyatakan berakhir, mereka (caretaker) langsung dilantik bersamaan," terang Syahrul.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja, Rizal Randa yang ditemui di KPU Sulsel beberapa waktu lalu menyatakan bahwa dengan berakhirnya masa bakti kepala daerah, maka bisa dipastikan tidak ada incumbent yang ikut bertarung di pilkada kali ini.
"Status incumbent itu kalau masa bakti bupati masih tersisa di saat tahapan pilkada hingga pemungutan suara berlangsung. Sementara mereka sudah habis masa baktinya sebelum pemungutan suara," jelasnya.
KPU Toraja sendiri, lanjut Rizal, siap melaksanakan pilkada serentak. Apalagi anggaran yang diusulkan pihaknya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja disetujui sebesar Rp10 miliar.
"Besaran anggaran Pilkada 2015 itu merujuk pada biaya pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 yang menelan anggaran sekitar Rp18 miliar. Tapi anggaran Rp10 miliar itu hanya untuk satu putaran," terangnya. Agus Setiawan
"Berdasarkan tahapan Pilkada dari KPU itu akan dimulai pada bulan Februari dan pemilihannya sendiri dijadwalkan akhir tahun ini sedangkan di pertengahan tahun, 10 bupati sudah habis masa baktinya," ujarnya di Makassar, Minggu.
Syahrul mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan di 10 kabupaten tahun ini. Pemilihannya baru akan digelar pada November, sedangkan masa bakti 10 bupati itu telah berakhir, sehingga satu-satunya cara yakni menunjuk caretaker.
Dia mengaku jika caretaker yang disiapkan itu tidak asal menunjuk pejabat eselon II saja, melainkan telah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan cara melakukan uji kelayakan dan menjaringnya.
"Caretaker yang akan disimpan nantinya tidak berasal dari daerah mereka. Kemudian pelaksana tugas itu harus memiliki uji kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Syahrul.
10 kepala daerah periode 2010-205 yang habis masa baktinya itu yakni Bupati Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Barru, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Utara (Lutra) dan Luwu Timur (Lutim).
Menurut gubernur, calon caretaker tersebut tidak akan melalui penunjukan langsung, melainkan dari sistem penjaringan.
Syahrul beralasan, sistem itu diberlakukan demi menghasilkan pelaksana tugas kepala daerah yang berkualitas.
Syahrul menambahkan, sistem penjaringan dan uji kompetensi diterapkan agar kualitas pelaksana tugas dalam menjalanjakn roda pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun pengumuman hasil penjaringan itu akan dilakukan setelah seluruh masa bakti kepala daerah dinyatakan berakhir.
"Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan pemerintahan. Jadi setelah masa bakti bupati di 10 daerah itu dinyatakan berakhir, mereka (caretaker) langsung dilantik bersamaan," terang Syahrul.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja, Rizal Randa yang ditemui di KPU Sulsel beberapa waktu lalu menyatakan bahwa dengan berakhirnya masa bakti kepala daerah, maka bisa dipastikan tidak ada incumbent yang ikut bertarung di pilkada kali ini.
"Status incumbent itu kalau masa bakti bupati masih tersisa di saat tahapan pilkada hingga pemungutan suara berlangsung. Sementara mereka sudah habis masa baktinya sebelum pemungutan suara," jelasnya.
KPU Toraja sendiri, lanjut Rizal, siap melaksanakan pilkada serentak. Apalagi anggaran yang diusulkan pihaknya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja disetujui sebesar Rp10 miliar.
"Besaran anggaran Pilkada 2015 itu merujuk pada biaya pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 yang menelan anggaran sekitar Rp18 miliar. Tapi anggaran Rp10 miliar itu hanya untuk satu putaran," terangnya. Agus Setiawan