Makassar (ANTARA Sulsel) - Setelah pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh DPR-RI, Partai Gerindra langsung membuka pendaftaran calon bupati dengan "mahar politik" Rp250 juta.
"Perppu telah ditetapkan dan kami juga sudah mendapat petunjuk untuk membuka pendaftaran calon bupati. Mengenai biaya pendaftaran, memang itu ada angka Rp250 juta total keseluruhan," ujar Ketua Tim Pendaftaran Cabup Partai Gerindra Pangkep, Adil Badar yang dikonfirmasi dari Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, angka mahar politik yang dipatok Rp250 juta itu selain untuk keperluan pendaftaran juga akan digunakan melakukan survei serta membiayai kegiatan lainnya selama tahapan pilkada dilangsungkan.
Bukan hanya itu, dana ratusan juta tersebut tidak hanya dipakai sebagai biaya administrasi pendaftaran melainkan juga digunakan untuk biaya survei.
Kendati demikian, angka Rp250 juta tersebut juga belum bisa dikatakan final karena DPC Gerindra Pangkep baru mengonsultasikan serta membicarakan hal tersebut, termasuk teknis pendaftaran cabup.
"Jadi angka ini sebenarnya belum final, bisa saja berubah. Angka ini akan kita bicarakan dulu dan semua berdasarkan keputusan dari DPP," katanya.
Meski Gerindra Pangkep sudah membuka pendaftaran cabup sejak awal Januari lalu, namun hingga sekarang belum satupun bakal calon bupati yang mengambil formulir.
Sepinya peminat mengincar Gerindra sebagai kendaraan politik disinyalir terkait tingginya biaya pendaftaran yang dipatok sebesar Rp250 juta.
Sementara, Ketua DPC Gerindra Pangkep Kamrussamad yang dikonfirmasi melalui teleponnya, membenarkan adanya biaya pendaftaran di partainya.
Dia membantah jika biaya pendaftaran itu dianggap mahal. Kamrussamad menegaskan, bahwa baik kader maupun figur eksternal ingin "mengendari" Gerindra untuk ikut pilkada diwajibkan menyetor dana sebagaimana yang ditentukan partai.
Oleh karena itu, dirinya mengingatkan kepada semua bakal calon yang ingin maju melalui partai besutan Prabowo Subianto itu untuk mengurungkan niatnya jika tidak punya uang yang cukup.
"Murah sekali itu, kalau uang pendaftaran saja tidak bisa dipenuhi tidak usah jadi bupati. Kalau tidak punya dana, bagaimana caranya mengalahkan kader lain," pungkasnya. T Susilo
"Perppu telah ditetapkan dan kami juga sudah mendapat petunjuk untuk membuka pendaftaran calon bupati. Mengenai biaya pendaftaran, memang itu ada angka Rp250 juta total keseluruhan," ujar Ketua Tim Pendaftaran Cabup Partai Gerindra Pangkep, Adil Badar yang dikonfirmasi dari Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, angka mahar politik yang dipatok Rp250 juta itu selain untuk keperluan pendaftaran juga akan digunakan melakukan survei serta membiayai kegiatan lainnya selama tahapan pilkada dilangsungkan.
Bukan hanya itu, dana ratusan juta tersebut tidak hanya dipakai sebagai biaya administrasi pendaftaran melainkan juga digunakan untuk biaya survei.
Kendati demikian, angka Rp250 juta tersebut juga belum bisa dikatakan final karena DPC Gerindra Pangkep baru mengonsultasikan serta membicarakan hal tersebut, termasuk teknis pendaftaran cabup.
"Jadi angka ini sebenarnya belum final, bisa saja berubah. Angka ini akan kita bicarakan dulu dan semua berdasarkan keputusan dari DPP," katanya.
Meski Gerindra Pangkep sudah membuka pendaftaran cabup sejak awal Januari lalu, namun hingga sekarang belum satupun bakal calon bupati yang mengambil formulir.
Sepinya peminat mengincar Gerindra sebagai kendaraan politik disinyalir terkait tingginya biaya pendaftaran yang dipatok sebesar Rp250 juta.
Sementara, Ketua DPC Gerindra Pangkep Kamrussamad yang dikonfirmasi melalui teleponnya, membenarkan adanya biaya pendaftaran di partainya.
Dia membantah jika biaya pendaftaran itu dianggap mahal. Kamrussamad menegaskan, bahwa baik kader maupun figur eksternal ingin "mengendari" Gerindra untuk ikut pilkada diwajibkan menyetor dana sebagaimana yang ditentukan partai.
Oleh karena itu, dirinya mengingatkan kepada semua bakal calon yang ingin maju melalui partai besutan Prabowo Subianto itu untuk mengurungkan niatnya jika tidak punya uang yang cukup.
"Murah sekali itu, kalau uang pendaftaran saja tidak bisa dipenuhi tidak usah jadi bupati. Kalau tidak punya dana, bagaimana caranya mengalahkan kader lain," pungkasnya. T Susilo