Mamuju (ANTARA Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan menolak program pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang diajukan pemerintah provinsi Sulbar karena dinilai akan membebani APBD Sulbar.
"Kami menolak adanya program pinjaman yang diajukan pemerintah di Sulbar kepada PIP untuk membangun rumah sakit Sulbar senilai Rp250 miliar," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, penolakan yang dilakukan DPRD Sulbar telah diputuskan dalam rapat bersama antara seluruh unusur pimpinan anggota DPRD Sulbar.
"DPRD menilai proses pinjaman yang dilakukan pemerintah di Sulbar kepada PIP untuk membangun rumah sakit dianggap tanpa melalui prosedur karena tidak diketahui dan tidak dikoordinasikan dengan DPRD Sulbar," kata legislator Partai Gerindra ini.
Menurut dia, DPRD Sulbar menyesalkan sikap Pemerintah di Sulbar yang memutuskan kebijakan secara sepihak untuk melaksanakan pembangunan di Sulbar.
"Akan kita tolak dan pertemuan pemerintah dan PIP Kementrian Keuangan tidak akan dihadiri DPRD Sulbar, untuk membahas kerjasama atas pinjaman tersebut," katanya.
Sekertaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan, seluruh fraksi di DPRD Sulbar menolak adanya pinjaman PIP karena menilai pinjaman itu akan membebani APBD Sulbar.
"Kalau utang pemerintah dilakukan diakhir masa jabatan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh maka yang akan terjadi pemerintahan dan masyarakat di Sulbar yang selanjutnya menanggung itu, ini kami pertanyakan," katanya.
Sukri mengatakan, pinjaman PIP Sulbar ditolak DPRD Sulbar juga karena akan menguras APBD Sulbar yang sementara ini sedang diarahkan untuk program pro rakyat memaksimalkan pembangunan di Sulbar.
"Jangan sampai anggaran APBD Sulbar yang terbatas tidak mampu diarahkan untuk program pro rakyat dibidang pertanian perkebunan perikanan peternakan dan infrastruktur karena digunakan untuk membayar utang dimasa mendatang," kata Sukri yang juga legislator partai Demokrat.
Ia mengatakan, Sulbar sebagai daerah baru belum saatnya menanggung utang karena anggaran APBD Sulbar masih dibutuhkan untuk program pro rakyat itu. Agus Setiawan
"Kami menolak adanya program pinjaman yang diajukan pemerintah di Sulbar kepada PIP untuk membangun rumah sakit Sulbar senilai Rp250 miliar," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, penolakan yang dilakukan DPRD Sulbar telah diputuskan dalam rapat bersama antara seluruh unusur pimpinan anggota DPRD Sulbar.
"DPRD menilai proses pinjaman yang dilakukan pemerintah di Sulbar kepada PIP untuk membangun rumah sakit dianggap tanpa melalui prosedur karena tidak diketahui dan tidak dikoordinasikan dengan DPRD Sulbar," kata legislator Partai Gerindra ini.
Menurut dia, DPRD Sulbar menyesalkan sikap Pemerintah di Sulbar yang memutuskan kebijakan secara sepihak untuk melaksanakan pembangunan di Sulbar.
"Akan kita tolak dan pertemuan pemerintah dan PIP Kementrian Keuangan tidak akan dihadiri DPRD Sulbar, untuk membahas kerjasama atas pinjaman tersebut," katanya.
Sekertaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan, seluruh fraksi di DPRD Sulbar menolak adanya pinjaman PIP karena menilai pinjaman itu akan membebani APBD Sulbar.
"Kalau utang pemerintah dilakukan diakhir masa jabatan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh maka yang akan terjadi pemerintahan dan masyarakat di Sulbar yang selanjutnya menanggung itu, ini kami pertanyakan," katanya.
Sukri mengatakan, pinjaman PIP Sulbar ditolak DPRD Sulbar juga karena akan menguras APBD Sulbar yang sementara ini sedang diarahkan untuk program pro rakyat memaksimalkan pembangunan di Sulbar.
"Jangan sampai anggaran APBD Sulbar yang terbatas tidak mampu diarahkan untuk program pro rakyat dibidang pertanian perkebunan perikanan peternakan dan infrastruktur karena digunakan untuk membayar utang dimasa mendatang," kata Sukri yang juga legislator partai Demokrat.
Ia mengatakan, Sulbar sebagai daerah baru belum saatnya menanggung utang karena anggaran APBD Sulbar masih dibutuhkan untuk program pro rakyat itu. Agus Setiawan