Mamuju (ANTARA Sulbar) - Anggaran Humas Pemprov Sulawesi Barat pada APBD 2015 kembali turun dari Rp2,5 miliar menjadi Rp2 miliar berdasarkan pagu yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar.
"Anggaran yang dikelola Humas Pemprov Sulbar kembali diturunkan Bappeda Sulbar setelah APBD 2015 ditetapkan pemerintah di Sulbar," kata pelaksana tugas Biro Humas Pemprov Sulbar, Ibrahim di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, sebelumnya anggaran yang akan dikelola Humas sebesar Rp2,5 miliar namun turun Rp2 miliar sehingga tugas kehumasan Sulbar kedepan akan semakin terkendala kedepan.
Menurut dia, anggaran APBD pokok yang dikelola Humas Sulbar terus dipangkas setiap tahun dari Rp8 miliar pada 2013 menjadi Rp4 miliar kemudian turun lagi menjadi Rp2,5 miliar pada 2015.
"Pemangkasan yang dilakukan Bappeda terhadap anggaran kehumasan sangat memprihatinkan karena posisi Humas yang sangat penting sebagai ujung tombak pemberi informasi dari pemerintah kepada masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, kalau anggaran Humas dikurangi maka pemerintah tidak akan maksimal menyampaikan informasi kepada masyarakat
"Seharusnya anggaran humas perlu ditambah agar masyarakat memahami informasi pembangunan dari pemerintah, fungsi kehumasan harus dimaksimalkan pemerintah atas perannya menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Berharap, anggaran kehumasan harus ditambah pada APBF perubahan kedepansehingga pemerintah dapat kembali maksimal menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas sehingga masyarakat dapat mendukung suksesnya pembangunan di Sulbar. Agus Setiawan
"Anggaran yang dikelola Humas Pemprov Sulbar kembali diturunkan Bappeda Sulbar setelah APBD 2015 ditetapkan pemerintah di Sulbar," kata pelaksana tugas Biro Humas Pemprov Sulbar, Ibrahim di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, sebelumnya anggaran yang akan dikelola Humas sebesar Rp2,5 miliar namun turun Rp2 miliar sehingga tugas kehumasan Sulbar kedepan akan semakin terkendala kedepan.
Menurut dia, anggaran APBD pokok yang dikelola Humas Sulbar terus dipangkas setiap tahun dari Rp8 miliar pada 2013 menjadi Rp4 miliar kemudian turun lagi menjadi Rp2,5 miliar pada 2015.
"Pemangkasan yang dilakukan Bappeda terhadap anggaran kehumasan sangat memprihatinkan karena posisi Humas yang sangat penting sebagai ujung tombak pemberi informasi dari pemerintah kepada masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, kalau anggaran Humas dikurangi maka pemerintah tidak akan maksimal menyampaikan informasi kepada masyarakat
"Seharusnya anggaran humas perlu ditambah agar masyarakat memahami informasi pembangunan dari pemerintah, fungsi kehumasan harus dimaksimalkan pemerintah atas perannya menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Berharap, anggaran kehumasan harus ditambah pada APBF perubahan kedepansehingga pemerintah dapat kembali maksimal menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas sehingga masyarakat dapat mendukung suksesnya pembangunan di Sulbar. Agus Setiawan