Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuat kebijakan yang mampu mendorong kinerja PNS.
"Kemenpan RB seharusnya membuat kebijakan untuk mendorong agar kinerja PNS makin baik dan bergairah untuk bekerja, dan mendorong para PNS untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dengan baik," kata gubernur di Makassar, Rabu, dalam menanggapi rencana Kemenpan RB untuk menghapus tunjangan Istri dan Anak PNS.
Gubernur mengatakan bahwa pihaknya tidak berada pada posisi mengeluhkan kebijakan tersebut karena ia belum melihatnya secara langsung.
Meski demikian, gubernur menilai efisiensi yang hendak dilakukan oleh pemerintah pusat tidak berarti harus memotong tunjangan PNS.
"Masih banyak hal lain yang mungkin saja bisa diefisiensi," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa masalah kesejahteraan akan mendukung kinerja PNS di pemerintahan, dan hal inilah yang mestinya menjadi perhatian.
"Biarkan PNS sejahtera, kalau sekarang, mereka bekerja sambil memikirkan bagaimana anaknya mau sekolah, inikan persoalan," tutupnya.
Sebagai informasi, Kemenpan RB tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian. Di dalam RPP tersebut, struktur gaji pegawai hanya terdiri dari tiga komponen. Yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Tunjangan anak dan istri, tunjangan jabatan, tidak ada lagi. Semuanya disatukan di tunjangan kinerja.
"Kemenpan RB seharusnya membuat kebijakan untuk mendorong agar kinerja PNS makin baik dan bergairah untuk bekerja, dan mendorong para PNS untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dengan baik," kata gubernur di Makassar, Rabu, dalam menanggapi rencana Kemenpan RB untuk menghapus tunjangan Istri dan Anak PNS.
Gubernur mengatakan bahwa pihaknya tidak berada pada posisi mengeluhkan kebijakan tersebut karena ia belum melihatnya secara langsung.
Meski demikian, gubernur menilai efisiensi yang hendak dilakukan oleh pemerintah pusat tidak berarti harus memotong tunjangan PNS.
"Masih banyak hal lain yang mungkin saja bisa diefisiensi," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa masalah kesejahteraan akan mendukung kinerja PNS di pemerintahan, dan hal inilah yang mestinya menjadi perhatian.
"Biarkan PNS sejahtera, kalau sekarang, mereka bekerja sambil memikirkan bagaimana anaknya mau sekolah, inikan persoalan," tutupnya.
Sebagai informasi, Kemenpan RB tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian. Di dalam RPP tersebut, struktur gaji pegawai hanya terdiri dari tiga komponen. Yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Tunjangan anak dan istri, tunjangan jabatan, tidak ada lagi. Semuanya disatukan di tunjangan kinerja.