Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat tetap bersikukuh menolak keinginan pemerintah provinsi terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional dengan mengandalkan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp239 miliar.
"Kita pada dasarnya sepaham dengan keinginan eksekutif untuk membangun rumah sakit rujukan. Tidak ada yang keliru dengan rencana tersebut. Tapi yang kami persoalkan adalah mengapa harus bersikeras untuk membangun RS Internasional. Sementara RS Regional yang ada saat ini masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah," kata Sekretaris Partai Demokrat Sulbar, Andi Mappangarra di Mamuju, Kamis.
Bukan hanya itu, penganggaran Detail Engineering Design (DED) sekira Rp8 Miliar juga telah ditolak oleh Komisi IV. Kemudian dialihkan untuk program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan.
"Jadi kami di Komisi IV mendesak agar pihak Eksekutif untuk tidak lagi membicarakan soal RS. Internasional itu. Tidak juga bicara soal pinjaman PIP. Sekarang ini yang kita inginkan bersama adalah peningkatan status RS Regional agar pelayanannya dapat benar-benar terwujud sebagai pusat rujukan kesehatan di Sulbar," tandasnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar juga menyesalkan sikap pemerintah yang ngotot menandatangani nota kesepahaman terkait Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) karena hal itu malah menjadi beban APBD.
Sukri menyayangkan sikap pemerintah yang telah menandatangani dana PIP, termasuk menyesalkan adanya unsur pimpinan yang ikut serta memberikan persetujuannya. Persetujuan unsur pimpinan DPRD Sulbar terhadap dana PIP ini merupakan keputusan ilegal karena tak sesuai dengan hasil rapat pimpinan diperluas yang dihadiri sebagian besar anggota dewan beberapa waktu lalu.
"Saat rapat pimpinan diperluas terkait rencana dana PIP untuk pembangunan RS Internasional maka sebetulnya kelembagaan DPRD menolak itu. Entah mengapa ada unsur pimpinan yang memberikan persetujuan," kata politisi Demokrat ini.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Achmad Azis beralasan berdasarkan analisa, disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan keberadaan RS Rujukan. Sehingga mendesak untuk direalisasikan.
"Bayangkan saja, berapa biaya yang harus dikeluarkan pasien dan keluarganya kalau harus keluar daerah. Jadi kenapa tidak kita berikan bantuan kepada masyarakay dengan membangun RS rujukan di Provinsi ini," ujar Azis.
Jika anggaran daerah di Sulbar yang diandalkan untuk membangun RS. Rujukan, katanya, kemungkinan hingga 20 tahun mendatang masih sulit untuk diwujudkan. Sebab kekuatan APBD sangat minim dan hanya cukup untuk melakukan pemelharaan dan biaya operasional Rumah Sakit. Itulah yang menyebabkan Gubernur Sulbar meminta pinjaman anggaran pembangunan RS Internasional ke PIP," imbuhnya. Agus Setiawan
"Kita pada dasarnya sepaham dengan keinginan eksekutif untuk membangun rumah sakit rujukan. Tidak ada yang keliru dengan rencana tersebut. Tapi yang kami persoalkan adalah mengapa harus bersikeras untuk membangun RS Internasional. Sementara RS Regional yang ada saat ini masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah," kata Sekretaris Partai Demokrat Sulbar, Andi Mappangarra di Mamuju, Kamis.
Bukan hanya itu, penganggaran Detail Engineering Design (DED) sekira Rp8 Miliar juga telah ditolak oleh Komisi IV. Kemudian dialihkan untuk program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan.
"Jadi kami di Komisi IV mendesak agar pihak Eksekutif untuk tidak lagi membicarakan soal RS. Internasional itu. Tidak juga bicara soal pinjaman PIP. Sekarang ini yang kita inginkan bersama adalah peningkatan status RS Regional agar pelayanannya dapat benar-benar terwujud sebagai pusat rujukan kesehatan di Sulbar," tandasnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar juga menyesalkan sikap pemerintah yang ngotot menandatangani nota kesepahaman terkait Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) karena hal itu malah menjadi beban APBD.
Sukri menyayangkan sikap pemerintah yang telah menandatangani dana PIP, termasuk menyesalkan adanya unsur pimpinan yang ikut serta memberikan persetujuannya. Persetujuan unsur pimpinan DPRD Sulbar terhadap dana PIP ini merupakan keputusan ilegal karena tak sesuai dengan hasil rapat pimpinan diperluas yang dihadiri sebagian besar anggota dewan beberapa waktu lalu.
"Saat rapat pimpinan diperluas terkait rencana dana PIP untuk pembangunan RS Internasional maka sebetulnya kelembagaan DPRD menolak itu. Entah mengapa ada unsur pimpinan yang memberikan persetujuan," kata politisi Demokrat ini.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Achmad Azis beralasan berdasarkan analisa, disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan keberadaan RS Rujukan. Sehingga mendesak untuk direalisasikan.
"Bayangkan saja, berapa biaya yang harus dikeluarkan pasien dan keluarganya kalau harus keluar daerah. Jadi kenapa tidak kita berikan bantuan kepada masyarakay dengan membangun RS rujukan di Provinsi ini," ujar Azis.
Jika anggaran daerah di Sulbar yang diandalkan untuk membangun RS. Rujukan, katanya, kemungkinan hingga 20 tahun mendatang masih sulit untuk diwujudkan. Sebab kekuatan APBD sangat minim dan hanya cukup untuk melakukan pemelharaan dan biaya operasional Rumah Sakit. Itulah yang menyebabkan Gubernur Sulbar meminta pinjaman anggaran pembangunan RS Internasional ke PIP," imbuhnya. Agus Setiawan