Mamuju (ANTARA Sulbar) - Anwar Adnan Saleh sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar versi Agung Laksono menyatakan, arah politik partai Golkar dalam menghadapi pilkada di Provinsi Sulawesi Barat menunggu hasil pengadilan.
"Kita tahu bersama konflik Golkar sedang dipengadilankan di Jakarta, jadi belum bisa ditetapkan arah kebijakan politik menghadapi pilkada serentak di Sulbar," kata Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat.
Anwar yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulbar sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulbar, namun Anwar kemudian diberhentikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Abu Rizal Bakrie karena dianggap membelot dari arah kebijakan partai sewaktu pemilihan Presiden 2014.
Anwar kemudian digantikan Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas DPD Partai Golkar Sulbar.
Ketika konflik Golkar mencuat, Anwar kembali mengklaim diri sebagai Ketua DPD Golkar kubu Agung Laksono dan tidak mengakui Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas DPD Golkar Sulbar.
"Versi kami belum akan melakukan pertemuan apapun untuk membahas persiapan menghadapi pilkada Sulbar, meskipun sejumlah pengurus Golkar ditingkat Kabupaten akan bergabung dengan kepengurusan kami ditingkat Provinsi dalam rangka membahas bersama persiapan menghadapi pilkada di tiga Kabupaten di Sulbar tahun ini," kata Anwar
Ia mengatakan, Golkar akan menunggu hasil keputusan pengadilan konflik Golkar antara kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakrie.
"Tunggu saja nanti ketika konflik selesai starategi akan disiapkan menghadapi pilkada serentak di Sulbar tahun ini diantaranya di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara," katanya.
"Kita tahu bersama konflik Golkar sedang dipengadilankan di Jakarta, jadi belum bisa ditetapkan arah kebijakan politik menghadapi pilkada serentak di Sulbar," kata Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat.
Anwar yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulbar sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulbar, namun Anwar kemudian diberhentikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Abu Rizal Bakrie karena dianggap membelot dari arah kebijakan partai sewaktu pemilihan Presiden 2014.
Anwar kemudian digantikan Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas DPD Partai Golkar Sulbar.
Ketika konflik Golkar mencuat, Anwar kembali mengklaim diri sebagai Ketua DPD Golkar kubu Agung Laksono dan tidak mengakui Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas DPD Golkar Sulbar.
"Versi kami belum akan melakukan pertemuan apapun untuk membahas persiapan menghadapi pilkada Sulbar, meskipun sejumlah pengurus Golkar ditingkat Kabupaten akan bergabung dengan kepengurusan kami ditingkat Provinsi dalam rangka membahas bersama persiapan menghadapi pilkada di tiga Kabupaten di Sulbar tahun ini," kata Anwar
Ia mengatakan, Golkar akan menunggu hasil keputusan pengadilan konflik Golkar antara kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakrie.
"Tunggu saja nanti ketika konflik selesai starategi akan disiapkan menghadapi pilkada serentak di Sulbar tahun ini diantaranya di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara," katanya.