Makassar (ANTARA Sulsel) - Puluhan massa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengelar aksi di Kantor DPRD Sulsel sebagai dukungan moral atas kisruh antara KPK dan Polri.
"Kami mencintai dan mengharapkan kinerja KPK dan Polri bekerja menegakkan hukum sesuai ketentuan perundangan dan terbebas dari tekanan politik," kata Korlap aksi Rahmawati Idrus, Jumat.
Menurutnya, Presiden Jokowi sebagai kepala negara harus menujukkan ketegasan dan kewibawaan sebegai pemimpin dengan mengambil langkah kongkrit atas suasana yang terjadi saat ini.
"Kami meminta dengan segala hormat bapak Presiden Jokowi segera menyelesaikan kegaduhan antara kedua lembaga hukum ini guna memberikan rasa aman serta suasana menjadi tenang," sebut aktivis perempuan itu.
Ia menyatakan dukungan moral terus diberikan kepada kedua institusi hukum agar tidak melupakan sejumlah kasus korupsi yang sementara berjalan.
"Dengan kisruh ini tentu menguntungkan koruptor, sebaiknya KPK dan Polri bisa menahan diri dan tidak saling menjatuhkan martabat negara dengan tetap menjalankan tugas sesuia fungsinya," ujarnya.
Dalam aksi itu mereka meminta pernyataan sikap dikirimkan melalui Fax ke Sekertariat Negara agar aksi tersebut bisa menjadi masukan buat pemerintah.
Anggota DPRD Provinsi Sulsel Syamsuddin Karlos saat menerima aksi mengatakan akan menampung aspirasi itu. Mengenai tindaklanjutnya itu merupakan keputusan pusat.
"Saya hanya bisa menerima aspirasi kalau pernyataan ini ingin di fax langsung ke Sekertariat Negara kita akan fax-kan, keputusannya semua di pusat. Kami pun ikut prihatin," ujar legislatir dari PAN ini.
"Kami mencintai dan mengharapkan kinerja KPK dan Polri bekerja menegakkan hukum sesuai ketentuan perundangan dan terbebas dari tekanan politik," kata Korlap aksi Rahmawati Idrus, Jumat.
Menurutnya, Presiden Jokowi sebagai kepala negara harus menujukkan ketegasan dan kewibawaan sebegai pemimpin dengan mengambil langkah kongkrit atas suasana yang terjadi saat ini.
"Kami meminta dengan segala hormat bapak Presiden Jokowi segera menyelesaikan kegaduhan antara kedua lembaga hukum ini guna memberikan rasa aman serta suasana menjadi tenang," sebut aktivis perempuan itu.
Ia menyatakan dukungan moral terus diberikan kepada kedua institusi hukum agar tidak melupakan sejumlah kasus korupsi yang sementara berjalan.
"Dengan kisruh ini tentu menguntungkan koruptor, sebaiknya KPK dan Polri bisa menahan diri dan tidak saling menjatuhkan martabat negara dengan tetap menjalankan tugas sesuia fungsinya," ujarnya.
Dalam aksi itu mereka meminta pernyataan sikap dikirimkan melalui Fax ke Sekertariat Negara agar aksi tersebut bisa menjadi masukan buat pemerintah.
Anggota DPRD Provinsi Sulsel Syamsuddin Karlos saat menerima aksi mengatakan akan menampung aspirasi itu. Mengenai tindaklanjutnya itu merupakan keputusan pusat.
"Saya hanya bisa menerima aspirasi kalau pernyataan ini ingin di fax langsung ke Sekertariat Negara kita akan fax-kan, keputusannya semua di pusat. Kami pun ikut prihatin," ujar legislatir dari PAN ini.