Makassar (ANTARA Sulsel) - Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Pemerintah Kota Makassar dalam rangka menyerap aspirasi mendapatkan pemaparan langsung mengenai program "smart card" yang kemudian diapresiasi hingga diusulkan menjadi proyek percontohan pemerintah pusat.

"Kunjungan kerja yang kami lakukan ini untuk menyerap aspirasi dan setelah mendengarkan langsung pemaparan wali kota, kita kemudian sepakat mengusulkannya menjadi `pilot project` pusat," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Dia bersama 13 orang anggota Komisi VIII lainnya itu diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didampingi para pejabat utama lainnya.

Dia mengatakannya, kunjungannya ini berkaitan penambahan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah pusat untuk program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

"Tahun ini anggaran PSKS di Kemensos bertambah sebesar Rp 6,7 triliun pada APBN-P 2015. Karena itu, Komisi VIII ingin mendengarkan aspirasi dari Pemkot Makassar, apakah ini tepat sasaran atau tidak," katanya.

Saleh menuturkan, program yang dijabarkan langsung oleh wali kota yang tidak lain adalah ahli tata ruang itu sangat bagus, apalagi dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya.

Menurut dia, program kartu pintar yang dijelaskannya itu sangat brilian karena hanya dengan satu kartu semua manfaat akan berada dalam kartu tersebut.

Apalagi, kartu tersebut diklaimnya multifungsi, mulai dari ATM, biodata, `medical record`, pembayaran pajak, hingga alat pendeteksi bagi orang tua dalam mengawasi anak-anaknya terangkum dalam kartu tersebut.

"Programnya `smart card` itu bagus karena banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh pemiliknya, terlebih lagi kartu itu diperuntukkan bagi semua warga yang terdata dalam pendataan catatan sipil," katanya.

Saleh mengingatkan, sebagus apapun program yang dijalankan oleh pemerintah jika tidak tepat sasaran akan tetap dianggap sebagai kekurangan.

"Namun jika program ini tidak tepat sasaran, sama saja tidak memberikan manfaat. Misalnya beberapa daerah persoalan pendataan yang tidak akurat. Ada orang yang seharusnya tidak dapat (PSKS), justru dapat, begitupun sebaliknya," katanya.

Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan persolan data menjadi kendala. Terjadi perbedaan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) warga di Kota Makassar.

"Contoh pendataan BPS, sekedar perbandingan, data di BPS jumlah penduduk di Makassar 1,4 juta jiwa. Sementara data kami yang real time sebanyak 1,7 juta jiwa pada malam hari. Kemarin penerima BPJS asumsinya juga sama," kata mantan konsultan tata kota ini. S Muryono