Makassar (ANTARA Sulsel) - Puluhan mahasiswa dari Front Pemuda Bersatu Universitas Muslim Indonesia melakukan pengrusakan dengan memecahkan kaca di lantai dua gedung DPRD Makassar karena merasa diabaikan dan tidak adanya legislatot yang menerima aspirasinya.
"Kami kecewa karena tak ditanggapi. Anggota dewan di sini hanya makan gaji buta. Kami akan datang lagi besok dengan jumlah massa yang lebih besar," kata Jenderal Lapangan, Akbar Wijaya dalam orasinya, Selasa.
Sekitar 50-an mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ini bertujuan untuk mempertanyakan banyaknya tempat prostitusi yang berkedok tempat hiburan malam dan panti pijat.
Mereka mendesak agar anggota DPRD bisa bertindak lebih tegas dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota untuk menindaki para pengusaha nakal.
"Kami datang ingin meminta ketegasan anggota dewan mengenai banyaknya THM yang menjadi tempat prostitusi. Kami juga mempertanyakan kemacetan yang terjadi di mana karena lahan parkir yang tak beraturan," ujarnya
Para mahasiswa yang datang ke DPRD Makassar dengan menggunakan sepeda motor itu langsung naik ke lantai dua dan melakukan orasi secara bergiliran.
Namun karena tidak ditanggapi, kemudian berkeliling ruangan komisi dan tidak menemui anggota dewan hingga membuat para pengunjuk rasa ini menjadi kesal.
Sebelum meninggalkan lokasi, mahasiswa menendang salah satu kaca pada dinding pembatas di lantai dua kantor DPRD hingga pecah. Kegaduhannya memancing perhatian pegawai setempat untuk berkumpul, tapi tidak ada yang mampu menghentikan mereka.
Berdasarkan pantauan, kantor DPRD Makassar sepi dari aktivitas dewan. Sepanjang hari, hanya ada sejumlah legislator yang kelihatan di ruangannya. Tapi rata-rata mengaku tidak berwewenang menyambut aspirasi masyarakat.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, Syamsuddin Badollahi yang ditemui di ruangannya mengatakan, jadwal penerimaan aspirasi di DPRD ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Untuk hari Selasa, merupakan giliran legislator dapil II (Wajo, Tallo, Ujung Tanah, dan Bontoala).
"Kita ada tugas masing-masing dan semuanya sudah diatur sesuai dengan mekanismenya," katanya.
Untuk diketahui, ada sepuluh legislator Makassar asal Dapil II. Mereka adalah Fatma Wahyuddin (Demokrat), Saharuddin Said (Golkar), Andi Pahlevi (Gerindra), Sampara Said (PPP), William (PDI P), HM. Yunus (Hanura), Rudianto Lallo (Nasdem), Basdir (Demokrat), Wahab Tahir (Golkar), dan Irwan ST (PKS).
Ditemui sore hari, Rudianto Lallo mengaku tidak tahu kejadian di DPRD. Sebab ia baru saja mengikuti Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di kecamatan Ujung Tanah.
"Saya hadir di sana sesuai tugas sebagail wakil dari masyarakat yang memilih saya dan itu sesuai dengan sumpah dan janji kami saat dilantik," tegas Rudi yang berlatarbelakang pengacara itu.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Makassar, Adwi Umar mengatakan, sebanyak 25 Anggota dewan sedang mengikuti kunjungan kerja. Mereka yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) berangkat ke Surabaya dan Jakarta selama empat hari.
"Dua hari di Surabaya, dua hari di Jakarta," katanya.
Menurut Adwi, kunjungan Banggar antara lain di DPRD Surabaya dan Kementerian Keuangan. Anggota Banggar bermaksud mengkonsultasikan surat edaran dari Kementerian beberapa waktu lalu, serta membandingkan Banggar di kota lain. Agus Setiawan
"Kami kecewa karena tak ditanggapi. Anggota dewan di sini hanya makan gaji buta. Kami akan datang lagi besok dengan jumlah massa yang lebih besar," kata Jenderal Lapangan, Akbar Wijaya dalam orasinya, Selasa.
Sekitar 50-an mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ini bertujuan untuk mempertanyakan banyaknya tempat prostitusi yang berkedok tempat hiburan malam dan panti pijat.
Mereka mendesak agar anggota DPRD bisa bertindak lebih tegas dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota untuk menindaki para pengusaha nakal.
"Kami datang ingin meminta ketegasan anggota dewan mengenai banyaknya THM yang menjadi tempat prostitusi. Kami juga mempertanyakan kemacetan yang terjadi di mana karena lahan parkir yang tak beraturan," ujarnya
Para mahasiswa yang datang ke DPRD Makassar dengan menggunakan sepeda motor itu langsung naik ke lantai dua dan melakukan orasi secara bergiliran.
Namun karena tidak ditanggapi, kemudian berkeliling ruangan komisi dan tidak menemui anggota dewan hingga membuat para pengunjuk rasa ini menjadi kesal.
Sebelum meninggalkan lokasi, mahasiswa menendang salah satu kaca pada dinding pembatas di lantai dua kantor DPRD hingga pecah. Kegaduhannya memancing perhatian pegawai setempat untuk berkumpul, tapi tidak ada yang mampu menghentikan mereka.
Berdasarkan pantauan, kantor DPRD Makassar sepi dari aktivitas dewan. Sepanjang hari, hanya ada sejumlah legislator yang kelihatan di ruangannya. Tapi rata-rata mengaku tidak berwewenang menyambut aspirasi masyarakat.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, Syamsuddin Badollahi yang ditemui di ruangannya mengatakan, jadwal penerimaan aspirasi di DPRD ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Untuk hari Selasa, merupakan giliran legislator dapil II (Wajo, Tallo, Ujung Tanah, dan Bontoala).
"Kita ada tugas masing-masing dan semuanya sudah diatur sesuai dengan mekanismenya," katanya.
Untuk diketahui, ada sepuluh legislator Makassar asal Dapil II. Mereka adalah Fatma Wahyuddin (Demokrat), Saharuddin Said (Golkar), Andi Pahlevi (Gerindra), Sampara Said (PPP), William (PDI P), HM. Yunus (Hanura), Rudianto Lallo (Nasdem), Basdir (Demokrat), Wahab Tahir (Golkar), dan Irwan ST (PKS).
Ditemui sore hari, Rudianto Lallo mengaku tidak tahu kejadian di DPRD. Sebab ia baru saja mengikuti Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di kecamatan Ujung Tanah.
"Saya hadir di sana sesuai tugas sebagail wakil dari masyarakat yang memilih saya dan itu sesuai dengan sumpah dan janji kami saat dilantik," tegas Rudi yang berlatarbelakang pengacara itu.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Makassar, Adwi Umar mengatakan, sebanyak 25 Anggota dewan sedang mengikuti kunjungan kerja. Mereka yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) berangkat ke Surabaya dan Jakarta selama empat hari.
"Dua hari di Surabaya, dua hari di Jakarta," katanya.
Menurut Adwi, kunjungan Banggar antara lain di DPRD Surabaya dan Kementerian Keuangan. Anggota Banggar bermaksud mengkonsultasikan surat edaran dari Kementerian beberapa waktu lalu, serta membandingkan Banggar di kota lain. Agus Setiawan