Bula, Maluku (ANTARA Sulsel) - Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath berharap porsi anggaran yang dialokasikan APBD provinsi ke daerah itu lebih rasional dan programnya tidak tumpang tindih sehingga bisa memberikan nilai tambah.
"Kami memahami kekuatan fiskal pemerintah provinsi, namun dana yang dialokasikan ke Kabupaten SBT minimal lebih memadai sesuai kebutuhan dan membawa manfaat besar bagi masyarakat," kata Abdullah Vanath di Bula, Sabtu.
Seram Bagian Timur merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Maluku yang mendapatkan porsi anggaran pemprov melalui APBD relatif kecil, padahal sumbangsih daerah itu untuk pendapatan asli daerah (PAD) melalui minyak bumi cukup realistis dan terbagi untuk semua kabupaten/kota di Maluku.
Sebagai bupati, dirinya juga mengaku sangat memahami kebijakan anggaran pemprov dan diusulkan kalau boleh ke depannya, berapa pun kemampuan provinsi yang diberikan tidak usah banyak-banyak, yang penting usulan pembangunan melalui musrenbang bisa diprioritaskan.
"Saya juga sudah sampaikan ini ke gubernur bahwa kita butuh banyak tapi kemampuan fiskal pemprov juga terbatas, tetapi eloknya melalui musrenbang provinsi itu sudah kita rumuskan, sebenarnya itu adalah plat form perencanaan kita," katanya.
"Misalnya kita butuhkan 20 tapi yang dialokasi hanya lima, itu tidak masalah yang penting skala prioritasnya dikasih ke kita yang menentukan mana-mana yang jadi prioritas dalam pembiayaan itu," ujarnya lagi.
Agar program yang sudah dirancang Pemkab SBT tidak menjadi tumpang tindih dengan yang diturunkan pemerintah provinsi melalui alokasi dana di APBD.
Apalagi kondisi geografis wilayah SBT yang cukup luas dan terdiri dari pulau-pulau membuat daerah itu membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur dasar di berbagai sektor seperti jalan, jembatan, atau pun sarana air bersih.
"Kami berharap agar DPRD Maluku yang melakukan kunjungan pengawasan di daerah ini bisa memperjuangkan dan mengawal kebijakan anggaran provinsi yang dialokasikan ke daerah, termasuk Kabupaten SBB," ujar Abdullah Vanath.
Sementara anggota komisi C DPRD, Raat Rumford menyatakan akan ikut memperjuangkan aspirasi yang disampaikan kepala daerah terkait masalah kebijakan anggaran bagi Kabupaten SBT.
"Ke depannya kita dorong ini lagi dan jadi pekerjaan rumah bagi komisi, kemudian anggaran-anggaran provinsi karena memang keuangan ada pada kami sehingga berapa pun yang dikasih ke SBT kalau bisa sesuai prioritas yang dibutuhkan," katanya. I.K. Sutika
"Kami memahami kekuatan fiskal pemerintah provinsi, namun dana yang dialokasikan ke Kabupaten SBT minimal lebih memadai sesuai kebutuhan dan membawa manfaat besar bagi masyarakat," kata Abdullah Vanath di Bula, Sabtu.
Seram Bagian Timur merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Maluku yang mendapatkan porsi anggaran pemprov melalui APBD relatif kecil, padahal sumbangsih daerah itu untuk pendapatan asli daerah (PAD) melalui minyak bumi cukup realistis dan terbagi untuk semua kabupaten/kota di Maluku.
Sebagai bupati, dirinya juga mengaku sangat memahami kebijakan anggaran pemprov dan diusulkan kalau boleh ke depannya, berapa pun kemampuan provinsi yang diberikan tidak usah banyak-banyak, yang penting usulan pembangunan melalui musrenbang bisa diprioritaskan.
"Saya juga sudah sampaikan ini ke gubernur bahwa kita butuh banyak tapi kemampuan fiskal pemprov juga terbatas, tetapi eloknya melalui musrenbang provinsi itu sudah kita rumuskan, sebenarnya itu adalah plat form perencanaan kita," katanya.
"Misalnya kita butuhkan 20 tapi yang dialokasi hanya lima, itu tidak masalah yang penting skala prioritasnya dikasih ke kita yang menentukan mana-mana yang jadi prioritas dalam pembiayaan itu," ujarnya lagi.
Agar program yang sudah dirancang Pemkab SBT tidak menjadi tumpang tindih dengan yang diturunkan pemerintah provinsi melalui alokasi dana di APBD.
Apalagi kondisi geografis wilayah SBT yang cukup luas dan terdiri dari pulau-pulau membuat daerah itu membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur dasar di berbagai sektor seperti jalan, jembatan, atau pun sarana air bersih.
"Kami berharap agar DPRD Maluku yang melakukan kunjungan pengawasan di daerah ini bisa memperjuangkan dan mengawal kebijakan anggaran provinsi yang dialokasikan ke daerah, termasuk Kabupaten SBB," ujar Abdullah Vanath.
Sementara anggota komisi C DPRD, Raat Rumford menyatakan akan ikut memperjuangkan aspirasi yang disampaikan kepala daerah terkait masalah kebijakan anggaran bagi Kabupaten SBT.
"Ke depannya kita dorong ini lagi dan jadi pekerjaan rumah bagi komisi, kemudian anggaran-anggaran provinsi karena memang keuangan ada pada kami sehingga berapa pun yang dikasih ke SBT kalau bisa sesuai prioritas yang dibutuhkan," katanya. I.K. Sutika