Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat siap memberikan dukungan penuh guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dengan cara melaksanakan pembangunan di sektor kelautan.
Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas DKP Sulbar, Parman Parakkasi dalam acara forum SKPD lingkup DKP tingkat Provinsi Sulbar yang dilaksanakan di Mamuju, Kamis.
Menurutnya, deklarasi poros maritim dunia yang dibacakan ketika peringatan Hari Nusantara yang digelar di Kotabaru, Kalimantan Selatan, telah dituangkan beberapa poin kesepakatan yang harus dilaksanakan.
"Deklarasi waktu itu bukan hanya dilakukan oleh kementerian maupun lembaga. Namun juga diserukan kepada seluruh gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia," kata Parman.
Ia mengatakan ada lima poin utama dalam acara deklarasi diantaranya melaksanakan pembangunan kelautan guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat dan berwibawa untuk kepentingan nasional.
Dalam deklarasi ini, kata Parman, juga diminta untuk segera melakukan proteksi bagi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari penjarahan, penguasaan dan intervensi pihak asing demi terjaga kedaulatan NKRI.
Pada poin ketiga juga ditekankan untuk dilakukan pengendalian, pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas usaha wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang merusak lingkungan serta sumber daya kelautan, demi terjaga dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya laut sehingga bisa dikelola serta dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Sementara pada poin keempat dan kelima, kata Parman, diminta untuk melakukan langkah-langkah kongkret dalam melindungi nelayan sesuai intruksi presiden nomor 15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan.
Bukan sekedar itu, tetapi juga ditekankan untuk mendukung kebijakan untuk tidak melakukan pungutan terhadap kapal nelayan dibawah 10 GT guna menghidupkan usaha nelayan kecil agar kelak dapat tumbuh dan terus berkembang.
"Kelima poin ini tentu diharapkan agar forum SKPD lingkup DKP se Sulbar bisa memperhatikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen bersama menjadikan Indonesia sebagai negara maritim," jelas Parman. Agus Setiawan
Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas DKP Sulbar, Parman Parakkasi dalam acara forum SKPD lingkup DKP tingkat Provinsi Sulbar yang dilaksanakan di Mamuju, Kamis.
Menurutnya, deklarasi poros maritim dunia yang dibacakan ketika peringatan Hari Nusantara yang digelar di Kotabaru, Kalimantan Selatan, telah dituangkan beberapa poin kesepakatan yang harus dilaksanakan.
"Deklarasi waktu itu bukan hanya dilakukan oleh kementerian maupun lembaga. Namun juga diserukan kepada seluruh gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia," kata Parman.
Ia mengatakan ada lima poin utama dalam acara deklarasi diantaranya melaksanakan pembangunan kelautan guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat dan berwibawa untuk kepentingan nasional.
Dalam deklarasi ini, kata Parman, juga diminta untuk segera melakukan proteksi bagi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari penjarahan, penguasaan dan intervensi pihak asing demi terjaga kedaulatan NKRI.
Pada poin ketiga juga ditekankan untuk dilakukan pengendalian, pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas usaha wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang merusak lingkungan serta sumber daya kelautan, demi terjaga dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya laut sehingga bisa dikelola serta dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Sementara pada poin keempat dan kelima, kata Parman, diminta untuk melakukan langkah-langkah kongkret dalam melindungi nelayan sesuai intruksi presiden nomor 15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan.
Bukan sekedar itu, tetapi juga ditekankan untuk mendukung kebijakan untuk tidak melakukan pungutan terhadap kapal nelayan dibawah 10 GT guna menghidupkan usaha nelayan kecil agar kelak dapat tumbuh dan terus berkembang.
"Kelima poin ini tentu diharapkan agar forum SKPD lingkup DKP se Sulbar bisa memperhatikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen bersama menjadikan Indonesia sebagai negara maritim," jelas Parman. Agus Setiawan