Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta proaktif untuk memperjuangkan dan merebut kembali Pulau Lerelerekang yang jatuh ke Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Kami berkomitmen akan tetap berjuang secara hukum dan politik untuk merebut kembali Lerelerekang dari Provinsi Kalsel, tetapi Pemprov juga harus pro aktif berjuang sesuai dengan kewengannya," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Provinsi Sulawesi Barat, Asri Anas, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, Pemprov Sulbar dalam teori pendekatan hukum paling memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah politik dan hukum merebut Lerelerakang dari tangan Kalsel.
"Sesuai kewenangan, maka Pemprov Sulbar masih paling berwenang merebut wilayah pulau Lerelerekang jadi jangan hanya tinggal diam saja lakukan segala upaya yang sesuai aturan merebut pulau kaya minyak dan gas (Migas) itu," katanya.
Ia mengatakan dirinya selaku anggota DPD-RI Sulbar juga sangat berharap agar pemerintah di Sulbar maupun DPRD Sulbar juga dapat berkomitmen untuk tetap memperjuangkan Lerelerekang masuk dalam wilayah Sulbar.
"Sesungguhnya yang dibutuhkan koordinasi antara para anggota parlemen di tingkat pusat yang mewakili Provinsi Sulbar dengan pemerintah di Sulbar dan kabupatennya serta DPRD Sulbar," katanya.
Menurut dia, langkah perjuangan harus disatukan sehingga terkoordinasi upaya merebut kembali Lerelerekang masuk dalam wilayah Sulbar.
"Semua kita mesti konsisten mengawal ini sampai tuntas, yang jelas Lerelerekang adalah wilayah Sulbar yang mesti terus diperjuangkan untuk dapat direbut," katanya. Nurul H
"Kami berkomitmen akan tetap berjuang secara hukum dan politik untuk merebut kembali Lerelerekang dari Provinsi Kalsel, tetapi Pemprov juga harus pro aktif berjuang sesuai dengan kewengannya," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Provinsi Sulawesi Barat, Asri Anas, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, Pemprov Sulbar dalam teori pendekatan hukum paling memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah politik dan hukum merebut Lerelerakang dari tangan Kalsel.
"Sesuai kewenangan, maka Pemprov Sulbar masih paling berwenang merebut wilayah pulau Lerelerekang jadi jangan hanya tinggal diam saja lakukan segala upaya yang sesuai aturan merebut pulau kaya minyak dan gas (Migas) itu," katanya.
Ia mengatakan dirinya selaku anggota DPD-RI Sulbar juga sangat berharap agar pemerintah di Sulbar maupun DPRD Sulbar juga dapat berkomitmen untuk tetap memperjuangkan Lerelerekang masuk dalam wilayah Sulbar.
"Sesungguhnya yang dibutuhkan koordinasi antara para anggota parlemen di tingkat pusat yang mewakili Provinsi Sulbar dengan pemerintah di Sulbar dan kabupatennya serta DPRD Sulbar," katanya.
Menurut dia, langkah perjuangan harus disatukan sehingga terkoordinasi upaya merebut kembali Lerelerekang masuk dalam wilayah Sulbar.
"Semua kita mesti konsisten mengawal ini sampai tuntas, yang jelas Lerelerekang adalah wilayah Sulbar yang mesti terus diperjuangkan untuk dapat direbut," katanya. Nurul H