Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kecamatan Balak-Balakang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat menilai ada oknum provokator yang memperkeruh merebaknya isu pencaplokan kepemilikan Pulau Balak-Balakang oleh Pemerintah Kalimantan Timur dalam beberapa pekan terakhir ini.
"Isu pencaplokan Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang oleh Pemerintah Kalimantan Timur terus menggelinding akibat adanya oknum yang sengaja menghasut warga untuk bergabung dengan Kaltim," kata Camat Balak-Balakang, Pius Patabang di Mamuju, Minggu.
Pius Patabang menganggap isu tersebut pada dasarnya hanya dilakukan segelintir orang saja sehingga menjadi isu aktual bagi pekerja media yang ada di Kaltim maupun di Mamuju.
Menurutnya, masyarakat yang mendiami wilayah tersebut justru sama sekali tidak terpengaruh dengan berita yang belakangan ini terus menghiasi berbagai media khususnya di Sulawesi Barat.
Tak hanya itu, dari pengamatan yang dia lakukan di Kepulauan Bala-Balakang, dia menyebut asal mula isu pencaplokan Bala-Balakang sesungguhnya sengaja disebar oleh sebagian kecil masyarakat di wilayah tersebut.
"Tidak semua masyarakat menginginkan bergabung ke Kaltim, masyarakat di sana sesungguhnyua tenang-tenang saja. Memang ada beberapa masyarakat dan itu hanya beberapa orang saja atau warga yang mendiami Pulau Salissingang. Di pulau-pulau lain tidak ada. Saya juga tidak mengerti apa alasannya sehingga ada warga ingin bergabung ke Kaltim," jelas Pius.
Pius menambahkan oknum yang menyebar isu tersebut kebanyakan mereka yang juga berdomisili di Kalimantan Timur.
Ia mempersilahkan sebagian kecil masyarakat tersebut untuk berpindah ke Kalimantan Timur.
"Jika ada warga yang mau pindah ke Kaltim maka silakan saja. Tetapi warga tidak boleh mengaitkan dengan pulau karena hal itu menyangkut batas wilayah," terangnya.
Sebelumnya, Asisten II Pemkab Mamuju Daud Yahya berharap isu pencaplokan pulau ini tidak dibesar-besarkan karena secara historis dan fakta yang ada saat ini maka daerah tersebut jelas masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Mamuju.
"Jangan karena persoalan pengelolaan potensi Migas tersebut malah tersusupi isu yang sengaja diglendingkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," katanya.
Saat ini, kata dia, pemerintah telah melakukan tahap eksplorasi atas potensi kandungan minyak dan gas yang cukup melimpah di wilayah kepulauan itu.
"Inikan baru akan di ekplorasi. Saya harap kedepannya tidak merugikan warga di sana apa lagi penghasilannya dari hasil laut. Tentunya dari Kementerian ESDM akan memberikan kompensasi," kata Daud Yahya.
Daud Yahya juga menambahkan pemerintah daerah juga menyesalkan atas upaya yang dilakukan Pemerintah Kalimantan Timur yang telah berniat merebut Pulau Balak-Balakang. Agus Setiawan
"Isu pencaplokan Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang oleh Pemerintah Kalimantan Timur terus menggelinding akibat adanya oknum yang sengaja menghasut warga untuk bergabung dengan Kaltim," kata Camat Balak-Balakang, Pius Patabang di Mamuju, Minggu.
Pius Patabang menganggap isu tersebut pada dasarnya hanya dilakukan segelintir orang saja sehingga menjadi isu aktual bagi pekerja media yang ada di Kaltim maupun di Mamuju.
Menurutnya, masyarakat yang mendiami wilayah tersebut justru sama sekali tidak terpengaruh dengan berita yang belakangan ini terus menghiasi berbagai media khususnya di Sulawesi Barat.
Tak hanya itu, dari pengamatan yang dia lakukan di Kepulauan Bala-Balakang, dia menyebut asal mula isu pencaplokan Bala-Balakang sesungguhnya sengaja disebar oleh sebagian kecil masyarakat di wilayah tersebut.
"Tidak semua masyarakat menginginkan bergabung ke Kaltim, masyarakat di sana sesungguhnyua tenang-tenang saja. Memang ada beberapa masyarakat dan itu hanya beberapa orang saja atau warga yang mendiami Pulau Salissingang. Di pulau-pulau lain tidak ada. Saya juga tidak mengerti apa alasannya sehingga ada warga ingin bergabung ke Kaltim," jelas Pius.
Pius menambahkan oknum yang menyebar isu tersebut kebanyakan mereka yang juga berdomisili di Kalimantan Timur.
Ia mempersilahkan sebagian kecil masyarakat tersebut untuk berpindah ke Kalimantan Timur.
"Jika ada warga yang mau pindah ke Kaltim maka silakan saja. Tetapi warga tidak boleh mengaitkan dengan pulau karena hal itu menyangkut batas wilayah," terangnya.
Sebelumnya, Asisten II Pemkab Mamuju Daud Yahya berharap isu pencaplokan pulau ini tidak dibesar-besarkan karena secara historis dan fakta yang ada saat ini maka daerah tersebut jelas masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Mamuju.
"Jangan karena persoalan pengelolaan potensi Migas tersebut malah tersusupi isu yang sengaja diglendingkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," katanya.
Saat ini, kata dia, pemerintah telah melakukan tahap eksplorasi atas potensi kandungan minyak dan gas yang cukup melimpah di wilayah kepulauan itu.
"Inikan baru akan di ekplorasi. Saya harap kedepannya tidak merugikan warga di sana apa lagi penghasilannya dari hasil laut. Tentunya dari Kementerian ESDM akan memberikan kompensasi," kata Daud Yahya.
Daud Yahya juga menambahkan pemerintah daerah juga menyesalkan atas upaya yang dilakukan Pemerintah Kalimantan Timur yang telah berniat merebut Pulau Balak-Balakang. Agus Setiawan