Makassar (ANTARA Sulsel) - Empat dari lima anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan asal Partai Golkar terancam diganti atau Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah kubu kepengurusan Agung Laksono mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Surat Keputusan Kemenhum HAM sudah kami masukkan ke sekertariat DPR RI termasuk menyusun reposisi untuk seluruh anggota legislator Partai Golkar di senayan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Munas Ancol Jakarta, Sabil Rachman saat dihubungi Senin.
Menurut dia, setelah dikeluarkan SK bernomor M.HH-01.AH.11.01 yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly reposisi legislator Partai Golkar akan segera dilakukan dengan melakukan verifikasi ulang.
"Kalau ada legislator yang tidak mengakui SK tersebut maka tentunya kami akan melakukan langkah PAW sebagai bentuk ketegasan," ujarnya.
Empat legislator kubu Aburizal Bakrie hasil Munas Bali asal Daerah Pemilihan Sulsel yang terancam PAW yakni Hamka B Kadi, Markus Nari, Syamsul Bahri, dan Andi Fujiwati Marakarma.
Sedangkan Andi Rio Padjalangi yang merupakan gerbong Agung Laksono tetap dipasang menjadi anggota DPR dan masuk pada jajaran pengurus teras sebagai Wakil Sekertaris Jenderal bersama Sabil Rachman.
Sabil menambahkan reposisi tersebut tidak hanya dilakukan pada Fraksi Golkar di DPR RI, namun dilakukan di tingkat provinsi serta kabupaten kota yang tidak mengakui kepengurusan yang sah.
"Nama-nama sudah kami siapkan untuk DPR RI, tetap tentunya mekanisme partai tetap didahulukan. Evaluasi untuk susunan fraksi akan disusun ulang dengan melihat kinerjanya, kalau bagus tentu tidak diganti," ujarnya.
Sementara itu Syamsul Bahri menyatakan siap meninggalkan Fraksi Golkar apabila upaya hukum yang diajukan ARB tidak berhasil dan masih memihak pada kubu Agung Laksono.
"Saya tidak punya masalah pribadi dengan Pak Agung, tetapi bila beliau berkeras melakukan bersih-bersih di fraksi, saya rasa belum waktunya, karena Pak ARB masih menempuh upaya hukum PTUN dan pengadilan," katanya.
Legislator empat periode di senayan ini mengemukakan dirinya duduk di senayan tidak dilakukan secara mengemis, tetapi kompetensinya selama duduk menjadi anggota dewan di Partai Golkar.
"Saya ini orang Bugis. Anda tahu orang Bugis itu tidak suka mengemis. Kalau pun nama saya masuk dalam bersih-bersih nanti, tidak menjadi masalah. Lagipula bukan kita yang punya jabatan," tandasnya.
Saat dikonfirmasi tiga politisi Golkar lainnya seperti Hamka B Kadi, Markus Nari, dan Andi Fujiwati Marakarma tidak berhasil dihubungi begitupun saat disampaikan melalui pesan pendek (SMS) tidak direspon.
Sementara pandangan berbeda disampaikan Andi Rio Padjalangi sebagai legislator DPR RI menyatakan tidak ada pemecatan atau PAW empat legislator asal Sulsel tersebut.
"Tidak ada pemecatan dan PAW, untuk itu teman-teman tidak perlu takut karena semua akan dirangkul bersama untuk membangun Partai Golkar ke depan lebih baik," ujar Rio saat dihubungi.
Dia menambahkan bahwa reposisi kepengurusan untuk susunan fraksi dan alat kelengkapan dewan tetap akan dilakukan namun rencananya diumumkan pada pekan depan. Agus Setiawan
"Surat Keputusan Kemenhum HAM sudah kami masukkan ke sekertariat DPR RI termasuk menyusun reposisi untuk seluruh anggota legislator Partai Golkar di senayan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Munas Ancol Jakarta, Sabil Rachman saat dihubungi Senin.
Menurut dia, setelah dikeluarkan SK bernomor M.HH-01.AH.11.01 yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly reposisi legislator Partai Golkar akan segera dilakukan dengan melakukan verifikasi ulang.
"Kalau ada legislator yang tidak mengakui SK tersebut maka tentunya kami akan melakukan langkah PAW sebagai bentuk ketegasan," ujarnya.
Empat legislator kubu Aburizal Bakrie hasil Munas Bali asal Daerah Pemilihan Sulsel yang terancam PAW yakni Hamka B Kadi, Markus Nari, Syamsul Bahri, dan Andi Fujiwati Marakarma.
Sedangkan Andi Rio Padjalangi yang merupakan gerbong Agung Laksono tetap dipasang menjadi anggota DPR dan masuk pada jajaran pengurus teras sebagai Wakil Sekertaris Jenderal bersama Sabil Rachman.
Sabil menambahkan reposisi tersebut tidak hanya dilakukan pada Fraksi Golkar di DPR RI, namun dilakukan di tingkat provinsi serta kabupaten kota yang tidak mengakui kepengurusan yang sah.
"Nama-nama sudah kami siapkan untuk DPR RI, tetap tentunya mekanisme partai tetap didahulukan. Evaluasi untuk susunan fraksi akan disusun ulang dengan melihat kinerjanya, kalau bagus tentu tidak diganti," ujarnya.
Sementara itu Syamsul Bahri menyatakan siap meninggalkan Fraksi Golkar apabila upaya hukum yang diajukan ARB tidak berhasil dan masih memihak pada kubu Agung Laksono.
"Saya tidak punya masalah pribadi dengan Pak Agung, tetapi bila beliau berkeras melakukan bersih-bersih di fraksi, saya rasa belum waktunya, karena Pak ARB masih menempuh upaya hukum PTUN dan pengadilan," katanya.
Legislator empat periode di senayan ini mengemukakan dirinya duduk di senayan tidak dilakukan secara mengemis, tetapi kompetensinya selama duduk menjadi anggota dewan di Partai Golkar.
"Saya ini orang Bugis. Anda tahu orang Bugis itu tidak suka mengemis. Kalau pun nama saya masuk dalam bersih-bersih nanti, tidak menjadi masalah. Lagipula bukan kita yang punya jabatan," tandasnya.
Saat dikonfirmasi tiga politisi Golkar lainnya seperti Hamka B Kadi, Markus Nari, dan Andi Fujiwati Marakarma tidak berhasil dihubungi begitupun saat disampaikan melalui pesan pendek (SMS) tidak direspon.
Sementara pandangan berbeda disampaikan Andi Rio Padjalangi sebagai legislator DPR RI menyatakan tidak ada pemecatan atau PAW empat legislator asal Sulsel tersebut.
"Tidak ada pemecatan dan PAW, untuk itu teman-teman tidak perlu takut karena semua akan dirangkul bersama untuk membangun Partai Golkar ke depan lebih baik," ujar Rio saat dihubungi.
Dia menambahkan bahwa reposisi kepengurusan untuk susunan fraksi dan alat kelengkapan dewan tetap akan dilakukan namun rencananya diumumkan pada pekan depan. Agus Setiawan