Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tahun ini telah menyiapkan pusat layanan publik dengan membangun gedung berlantai tiga dengan dana sekira Rp15 miliar.
"Tidak lama lagi kita akan mengoperasikan gedung pelayanan publik. Nantinya, semua bentuk pelayanan perizinan akan dipusatkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)," kata Bupati Mamuju, Suhardi Duka saat meninjau proses perampungan gedung itu di Mamuju, Senin.
Menurutnya, pemerintah membangun gedung ini menjadi kebanggaan karena salah satu model Indonesia dalam pelayanan. Bahkan, gedung ini juga dijadikan pusat pelayanan dari 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyangkut perizinan untuk memberi layanan memadai kepada masyarakat.
Ia mengatakan, sistem layanan satu pintu tersebut merupakan konsep yang dirumuskan bersama-sama oleh sejumlah alumni Harvard Amerika Serikat.
"Hasil rumusan ini kemudian dilakukan uji coba di Denpasar Bali. Hasilnya, sangat baik sehingga kita mulai mengadopsi hal itu dengan membangun Gedung yang representatif, bahkan diklaim sebagai gedung BPM-PTSP kedua termegah se-Indonesia setelah yang ada di Bali," terang SDK sapaan akrab Suhardi Duka.
Meski mengakui sarana pelayanan yang disiapkan masih memiliki kekurangan bila dibandingkan hal yang sama di Bali, namun BPM-PTSP Mamuju dipastikan akan memiliki nilai lebih dengan kehadiran sejumlah pelayanan yang tidak dimiliki PTSP di Bali, seperti adanya layanan BPJS dan lainnya.
"Gedung layanan di Bali anggarannya banyak, gedungnya bagus, tapi seluruh layanan yang ada di Bali juga ada di Mamuju. Tapi tidak semua layanan yang ada di Mamuju telah dimiliki Bali," terangnya.
Dengan hadirnya BPM-PTSP diharapkan akan semakin memudahkan masyarakat menerima layanan yang akan lebih murah, dengan tingkat penyimpangan dana lewat pungli yang semakin kecil, karena semua telah sesuai dengan SOP.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Mamuju H. Muh. Rusli Muis mengatakan pembangunan Gedung BPM-PTSP tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp15 Miliar, dan sampai saat ini gedung yang rencananya akan diresmikan pada 26 Maret tersebut telah menelan Rp9,6 miliar pada tahap pertama dan Rp1,9 miliar lebih disiapkan pada tahap kedua.
Muh. Rusli memastikan, terdapat 15 satuan kerja akan bergabung di BPM-PTSP di antaranya Dinasduk Capil, Dishub Kominfo, Dinkes, Disnakertrans, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Bapedalda, Dinas Tataruang, Pertambangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dispenda, PDAM, BPD dan BPJS.
"Kami targetkan semua instansi yang menjadi pusat pelayanan publik dapat segera menyatu di kantor BPM-PTSP. Saya kira ruangan ini masih cukup besar untuk kita bagi-bagi menurut loket-loket masing-masing," kata Rusli Muis. Nurul H
"Tidak lama lagi kita akan mengoperasikan gedung pelayanan publik. Nantinya, semua bentuk pelayanan perizinan akan dipusatkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)," kata Bupati Mamuju, Suhardi Duka saat meninjau proses perampungan gedung itu di Mamuju, Senin.
Menurutnya, pemerintah membangun gedung ini menjadi kebanggaan karena salah satu model Indonesia dalam pelayanan. Bahkan, gedung ini juga dijadikan pusat pelayanan dari 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyangkut perizinan untuk memberi layanan memadai kepada masyarakat.
Ia mengatakan, sistem layanan satu pintu tersebut merupakan konsep yang dirumuskan bersama-sama oleh sejumlah alumni Harvard Amerika Serikat.
"Hasil rumusan ini kemudian dilakukan uji coba di Denpasar Bali. Hasilnya, sangat baik sehingga kita mulai mengadopsi hal itu dengan membangun Gedung yang representatif, bahkan diklaim sebagai gedung BPM-PTSP kedua termegah se-Indonesia setelah yang ada di Bali," terang SDK sapaan akrab Suhardi Duka.
Meski mengakui sarana pelayanan yang disiapkan masih memiliki kekurangan bila dibandingkan hal yang sama di Bali, namun BPM-PTSP Mamuju dipastikan akan memiliki nilai lebih dengan kehadiran sejumlah pelayanan yang tidak dimiliki PTSP di Bali, seperti adanya layanan BPJS dan lainnya.
"Gedung layanan di Bali anggarannya banyak, gedungnya bagus, tapi seluruh layanan yang ada di Bali juga ada di Mamuju. Tapi tidak semua layanan yang ada di Mamuju telah dimiliki Bali," terangnya.
Dengan hadirnya BPM-PTSP diharapkan akan semakin memudahkan masyarakat menerima layanan yang akan lebih murah, dengan tingkat penyimpangan dana lewat pungli yang semakin kecil, karena semua telah sesuai dengan SOP.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Mamuju H. Muh. Rusli Muis mengatakan pembangunan Gedung BPM-PTSP tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp15 Miliar, dan sampai saat ini gedung yang rencananya akan diresmikan pada 26 Maret tersebut telah menelan Rp9,6 miliar pada tahap pertama dan Rp1,9 miliar lebih disiapkan pada tahap kedua.
Muh. Rusli memastikan, terdapat 15 satuan kerja akan bergabung di BPM-PTSP di antaranya Dinasduk Capil, Dishub Kominfo, Dinkes, Disnakertrans, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Bapedalda, Dinas Tataruang, Pertambangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dispenda, PDAM, BPD dan BPJS.
"Kami targetkan semua instansi yang menjadi pusat pelayanan publik dapat segera menyatu di kantor BPM-PTSP. Saya kira ruangan ini masih cukup besar untuk kita bagi-bagi menurut loket-loket masing-masing," kata Rusli Muis. Nurul H