Makassar (ANTARA Sulsel) - Rapat monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota yang dilakukan DPRD Makassar memperlihatkan kinerja mereka pada triwulan pertama masih buruk.
"Monev yang kita lakukan untuk triwulan pertama ini tidak begitu baik dan boleh kita katakan berkinerja buruk," tegas Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, Senin.
Dia mengatakan, semua SKPD, Badan maupun unit kerja pemerintah kota lainnya pada triwulan pertama 2015 belum menyerap anggaran belanja daerah secara maksimal.
Hingga masa akhir triwulan pertama tahun 2015, rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya mencapai target delapan persen dari total anggaran yang disediakan lewat APBD.
"Harus segera ada langkah tegas untuk percepatan program, agar anggaran terserap secara maksimal. Kepada Pemerintah Kota terutama SKPD hingga akhir April untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau tidak, kami akan rekomendasikan agar menyusun ulang program," katanya.
Komisi A memanggil beberapa pimpinan SKPD, antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Arsip dan Perpustakaan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Dari data yang diperoleh dewan, rata-rata pencapaiannya di bawah target. Itu dianggap berkaitan langsung dengan realisasi program terhadap pelayanan publik.
Sebagai contoh, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tahun ini dianggarkan belanja daerah sebesar Rp11,3 miliar. Namun realisasinya baru mencapai 8,64 persen, atau sebesar Rp948 juta lebih.
Hasil yang lumayan diperoleh Badan Kepegawaian Daerah, meski dianggap tetap kurang maksimal. Tahun ini Belanja Daerah untuk mereka dianggarkan sebesar Rp14,3 miliar. Sedangkan realisasinya baru Rp 2,23 miliar atau 15,5 persen.
Menurut Wahab, keadaan tersebut masih bisa dimaklumi. Sebab pada awal tahun ini, para pejabat Pemerintah Kota banyak tersita waktunya pada pergantian posisi. Banyak SKPD yang mengaku kesulitan mencairkan anggaran, karena terkendala pejabat pembuat komitmen.
"Makanya kita beri toleransi waktu. Tapi program yang ada tetap dievaluasi. Yang kurang bermanfaat, ditinggalkan saja," jelasnya kepada semua mitra kerjanya itu.
Sekretaris Komisi A, Rudianto Lallo, mengatakan, lambannya progres realisasi anggaran dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebab program yang disusun dengan anggaran daerah, bertujuan untuk pelayanan publik. Jika tidak tercapai, masyarakat terkenda dampak langsung.
Menurut Rudi, Wali Kota merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap hal ini. Selama ini, Wali Kota M Ramdhan Pomanto disebut terlalu sibuk dengan hal yang tidak substansial dengan program Pemerintah Kota. Sementara kinerja SKPD cenderung diabaikan.
"Hampir setahun memimpin kota ini, wali kota belum memperlihatkan kinerja yang memuaskan. Misalnya, wali kota terlalu sibuk dengan lelang jabatan dan kunjungan luar negeri serta lainnya," kata dia.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi lainnya, Busranuddin Baso Tika. Dia pesimistis Pemerintah Kota bisa merealisasikan semua target belanjanya tahun ini.
Menurutnya Pemkot harus bisa "berlari kencang" agar dapat mencapai setidaknya setengah dari target, sebelum pembahasan anggaran perubahan pada bulan Juli mendatang. Busranuddin menyebutkan Pemerintah Kota menargetkan belanja total Rp3,2 triliun pada APBD Tahun 2014.
Busranuddin menambahkan, setiap nomenklatur di 52 SKPD Makassar telah mempunyai rancangan penggunaan anggaran. Anggaran tersebut sudah disejutui menjadi APBD, sehingga mesti dipertanggungjawabkan.
"Tidak ada alasan menunda-nunda karena semua sudah dirancang dan direncanakan. Jadi, semua harus dipertanggungjawabkan," ucap Legislator Fraksi Persatuan Pembangunan. Agus Setiawan
"Monev yang kita lakukan untuk triwulan pertama ini tidak begitu baik dan boleh kita katakan berkinerja buruk," tegas Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, Senin.
Dia mengatakan, semua SKPD, Badan maupun unit kerja pemerintah kota lainnya pada triwulan pertama 2015 belum menyerap anggaran belanja daerah secara maksimal.
Hingga masa akhir triwulan pertama tahun 2015, rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya mencapai target delapan persen dari total anggaran yang disediakan lewat APBD.
"Harus segera ada langkah tegas untuk percepatan program, agar anggaran terserap secara maksimal. Kepada Pemerintah Kota terutama SKPD hingga akhir April untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau tidak, kami akan rekomendasikan agar menyusun ulang program," katanya.
Komisi A memanggil beberapa pimpinan SKPD, antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Arsip dan Perpustakaan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Dari data yang diperoleh dewan, rata-rata pencapaiannya di bawah target. Itu dianggap berkaitan langsung dengan realisasi program terhadap pelayanan publik.
Sebagai contoh, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tahun ini dianggarkan belanja daerah sebesar Rp11,3 miliar. Namun realisasinya baru mencapai 8,64 persen, atau sebesar Rp948 juta lebih.
Hasil yang lumayan diperoleh Badan Kepegawaian Daerah, meski dianggap tetap kurang maksimal. Tahun ini Belanja Daerah untuk mereka dianggarkan sebesar Rp14,3 miliar. Sedangkan realisasinya baru Rp 2,23 miliar atau 15,5 persen.
Menurut Wahab, keadaan tersebut masih bisa dimaklumi. Sebab pada awal tahun ini, para pejabat Pemerintah Kota banyak tersita waktunya pada pergantian posisi. Banyak SKPD yang mengaku kesulitan mencairkan anggaran, karena terkendala pejabat pembuat komitmen.
"Makanya kita beri toleransi waktu. Tapi program yang ada tetap dievaluasi. Yang kurang bermanfaat, ditinggalkan saja," jelasnya kepada semua mitra kerjanya itu.
Sekretaris Komisi A, Rudianto Lallo, mengatakan, lambannya progres realisasi anggaran dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebab program yang disusun dengan anggaran daerah, bertujuan untuk pelayanan publik. Jika tidak tercapai, masyarakat terkenda dampak langsung.
Menurut Rudi, Wali Kota merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap hal ini. Selama ini, Wali Kota M Ramdhan Pomanto disebut terlalu sibuk dengan hal yang tidak substansial dengan program Pemerintah Kota. Sementara kinerja SKPD cenderung diabaikan.
"Hampir setahun memimpin kota ini, wali kota belum memperlihatkan kinerja yang memuaskan. Misalnya, wali kota terlalu sibuk dengan lelang jabatan dan kunjungan luar negeri serta lainnya," kata dia.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi lainnya, Busranuddin Baso Tika. Dia pesimistis Pemerintah Kota bisa merealisasikan semua target belanjanya tahun ini.
Menurutnya Pemkot harus bisa "berlari kencang" agar dapat mencapai setidaknya setengah dari target, sebelum pembahasan anggaran perubahan pada bulan Juli mendatang. Busranuddin menyebutkan Pemerintah Kota menargetkan belanja total Rp3,2 triliun pada APBD Tahun 2014.
Busranuddin menambahkan, setiap nomenklatur di 52 SKPD Makassar telah mempunyai rancangan penggunaan anggaran. Anggaran tersebut sudah disejutui menjadi APBD, sehingga mesti dipertanggungjawabkan.
"Tidak ada alasan menunda-nunda karena semua sudah dirancang dan direncanakan. Jadi, semua harus dipertanggungjawabkan," ucap Legislator Fraksi Persatuan Pembangunan. Agus Setiawan