Mamuju (ANTARA Sulsel) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Asmanuddin mengaku tak tahu menahu soal pengajuan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten itu ke Kementerian Dalam Negeri.
"Terkait usulan Bupati Majene ke Kemendagri senilai Rp27 miliar, saya tidak tahu menahu," kata Asmanuddin di Majene, Selasa, menanggapi ditolaknya permintaan bantuan anggaran Pilkada yang diajukan Bupati Majene Kalma Katta ke Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri.
Asmanuddin menyatakan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang diusulkan KPU kepada Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp19 miliar.
Asmanuddin mengaku tak tahu menahu perihal hitung-hitungan anggaran Pilkada yang diajukan pemerintah daerah tersebut.
"Pemkab Majene hanya bersedia memberikan dana sebesar Rp15 miliar, sedangkan kebutuhan ditaksir mencapai Rp19 miliar. Dari mana dana tersebut diambil, secara teknis kami serahkan ke Pemkab Majene," terang Asmanuddin.
Sementara itu, Ketua KPU Sulbar Usman Suhuria meminta kepada Pemerintah Kabupaten Majene untuk segera menyelesaikan persoalan anggaran pelaksanaan Pilkada.
Usman mengatakan, pekerjaan penyelenggara Pilkada dapat terhambat jika persoalan anggaran belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Majene.
"KPU tentu berharap persoalan anggaran ini bisa segera diselesaikan. Setidaknya, kita bisa segera melaksanakan tahap demi tahap pelaksanaan Pilkada di Majene," kata Usman.
Tentang permintaan tambahan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majene ke Kemendagri, Usman menganggap langkah tersebut sesungguhnya tak perlu dilakukan. Pasalnya, aturan telah memberikan celah kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan di APBD agar pelaksanaan Pilkada pada Desember tahun ini bisa direalisasikan. Sigit Pinardi
"Terkait usulan Bupati Majene ke Kemendagri senilai Rp27 miliar, saya tidak tahu menahu," kata Asmanuddin di Majene, Selasa, menanggapi ditolaknya permintaan bantuan anggaran Pilkada yang diajukan Bupati Majene Kalma Katta ke Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri.
Asmanuddin menyatakan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang diusulkan KPU kepada Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp19 miliar.
Asmanuddin mengaku tak tahu menahu perihal hitung-hitungan anggaran Pilkada yang diajukan pemerintah daerah tersebut.
"Pemkab Majene hanya bersedia memberikan dana sebesar Rp15 miliar, sedangkan kebutuhan ditaksir mencapai Rp19 miliar. Dari mana dana tersebut diambil, secara teknis kami serahkan ke Pemkab Majene," terang Asmanuddin.
Sementara itu, Ketua KPU Sulbar Usman Suhuria meminta kepada Pemerintah Kabupaten Majene untuk segera menyelesaikan persoalan anggaran pelaksanaan Pilkada.
Usman mengatakan, pekerjaan penyelenggara Pilkada dapat terhambat jika persoalan anggaran belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Majene.
"KPU tentu berharap persoalan anggaran ini bisa segera diselesaikan. Setidaknya, kita bisa segera melaksanakan tahap demi tahap pelaksanaan Pilkada di Majene," kata Usman.
Tentang permintaan tambahan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majene ke Kemendagri, Usman menganggap langkah tersebut sesungguhnya tak perlu dilakukan. Pasalnya, aturan telah memberikan celah kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan di APBD agar pelaksanaan Pilkada pada Desember tahun ini bisa direalisasikan. Sigit Pinardi