Makassar (ANTARA Sulsel) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 11 kabupaten, Sulawesi Selatan, yang baru ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu telah merampungkan masing-masing biaya penganggarannya dan hasilnya terakumulasi senilai Rp71 miliar.
"Tahun ini kita akan menggelar Pilkada serentak dan semua pihak telah bekerja untuk menyukseskannya termasuk KPU. Kita juga sudah menyaring sejumlah pendaftar hingga terpilih 33 anggota Panwaslu yang kemudian nantinya dibantu dengan penganggaran," ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, Panwaslu di 11 kabupaten telah memasukkan usulan anggaran untuk pelaksanan pilkada serentak tahun ini. Sebagian anggaran telah disetujui dan akan dicairkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah bersamaan dengan pelantikan komisioner Panwaslu, pada Jumat (24/4) pekan depan.
Berdasarkan data dari Bawaslu, tidak ada satu pun yang mendapatkan pencairan sesuai yang diusulkan. Panwaslu Bulukumba dengan usulan terbesar yakni, Rp12 miliar hanya mendapatkan Rp2 miliar.
Sedangkan Tana Toraja, dengan usulan terkecil sejumlah Rp3 miliar, juga mendapatkan besaran yang sama. Jumlah yang disetujui pada sebelas kabupaten adalah Rp21,35 miliar.
Laode Arumahi mengatakan, setiap daerah memasukkan usulan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian besar akan digunakan untuk urusan akomodasi.
Jumlahnya berbeda-beda karena sesuai dengan wilayah geografis, jumlah penduduk, dan pembagian wilayah administrasi seperti kecamatan dan kelurahan.
Panitia yang dimaksud adalah panitia pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan yang masing-masing sebanyak tiga orang. Perekrutannya akan dilakukan segera setelah komisioner Panwas kabupaten dilantik.
"Selain akomodasi, anggaran juga akan banyak tersedot pada perekrutan panitia pengawas di tingkat bawah seperti Panwas tingkat kecamatan," katanya.
Menurut Laode Arumahi yang juga mantan wartawan itu, terbatasnya anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Daerah karena pengusulannya jauh setelah APBD setempat disahkan.
Sebelumnya, setiap pemerintah daerah sudah menganggarkan perkiraan anggaran, meski banyak yang melenceng dari permintaan Panwas. Rencananya, kekurangan dana akan kembali diupayakan melalui pembahasan APBD-perubahan tahun ini. FC Kuen
"Tahun ini kita akan menggelar Pilkada serentak dan semua pihak telah bekerja untuk menyukseskannya termasuk KPU. Kita juga sudah menyaring sejumlah pendaftar hingga terpilih 33 anggota Panwaslu yang kemudian nantinya dibantu dengan penganggaran," ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, Panwaslu di 11 kabupaten telah memasukkan usulan anggaran untuk pelaksanan pilkada serentak tahun ini. Sebagian anggaran telah disetujui dan akan dicairkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah bersamaan dengan pelantikan komisioner Panwaslu, pada Jumat (24/4) pekan depan.
Berdasarkan data dari Bawaslu, tidak ada satu pun yang mendapatkan pencairan sesuai yang diusulkan. Panwaslu Bulukumba dengan usulan terbesar yakni, Rp12 miliar hanya mendapatkan Rp2 miliar.
Sedangkan Tana Toraja, dengan usulan terkecil sejumlah Rp3 miliar, juga mendapatkan besaran yang sama. Jumlah yang disetujui pada sebelas kabupaten adalah Rp21,35 miliar.
Laode Arumahi mengatakan, setiap daerah memasukkan usulan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian besar akan digunakan untuk urusan akomodasi.
Jumlahnya berbeda-beda karena sesuai dengan wilayah geografis, jumlah penduduk, dan pembagian wilayah administrasi seperti kecamatan dan kelurahan.
Panitia yang dimaksud adalah panitia pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan yang masing-masing sebanyak tiga orang. Perekrutannya akan dilakukan segera setelah komisioner Panwas kabupaten dilantik.
"Selain akomodasi, anggaran juga akan banyak tersedot pada perekrutan panitia pengawas di tingkat bawah seperti Panwas tingkat kecamatan," katanya.
Menurut Laode Arumahi yang juga mantan wartawan itu, terbatasnya anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Daerah karena pengusulannya jauh setelah APBD setempat disahkan.
Sebelumnya, setiap pemerintah daerah sudah menganggarkan perkiraan anggaran, meski banyak yang melenceng dari permintaan Panwas. Rencananya, kekurangan dana akan kembali diupayakan melalui pembahasan APBD-perubahan tahun ini. FC Kuen