Sorong, Papua Barat (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengalokasikan 70 persen pendapatan yang diperoleh dari tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan dari wisatawan asing untuk kepentingan konservasi.
"Jadi memang lebih besar yang dananya itu diberikan untuk konservasi daripada untuk pendapatan asli daerah (PAD)," kata Koordinator Staf Layanan Jasa Pemeliharaan Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Raja Ampat Amy Sarta di Sorong, Papua Barat, Senin.
Ini berarti dari Rp1 juta Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan dari wisatawan asing, Rp700 ribu dialokasikan untuk konservasi. Sementara untuk wisatawan lokal dengan tarif Rp500 ribu, sebanyak Rp425 ribu atau 85 persen, juga dialokasikan untuk konservasi.
"Data basenya sudah terbagi secara sistem, PAD masuk ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah), sementara untuk konservasi dananya dikelola oleh UPTD," terangnya.
Alokasi dana hingga 70 persen untuk konservasi tersebut, kata Amy, sebenarnya telah diterapkan sejak tahun 2007 yang dikelola oleh Tim Pengelola Dana Kepariwisataan Non Retribusi, namun berdasarkan Perbup No.18 Tahun 2014, kini pengelolaan diserahkan kepada UPTD KKP Raja Ampat.
Dana konservasi tersebut, kata dia, digunakan bagi upaya-upaya konservasi KKP Raja Ampat, diantaranya untuk mendukung Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang mengawasi kawasan tersebut. Dana ini, kata dia, juga digunakan untuk dana kesehatan bagi masyarakat, serta memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dari Raja Ampat.
"saat ini kami juga sedang menyiapkan sistem baru untuk penggunaan dana tersebut bagi masyarakat," tambahnya.
Upaya konservasi di kawasan Raja Ampat tidak terlepas dari dukungan The Nature Conservancy (TNC), organisasi konservasi terkemuka dunia yang bekerja untuk melestarikan daratan dan perairan. Menurut Koordinator Komunikasi (TNC) Nugroho Arif Prabowo, pihaknya secara resmi hadir melalui program Konservasi Laut di kawasan ini, khususnya di Misool dan Kofiau, sejak tahun 2003.
Program utama TNC, kata dia, diantaranya monitoring keanekaragaman hayati laut, pengawasan/patroli masyarakat melalui POKMASWAS, penjangkauan masyarakat yang mencakup pendidikan dan penyadaran, penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan sumberdaya manusia, penguatan kearifan tradisional, serta kebijakan dan kemitraan.
"Fokus kami adalah bagaimana konservasi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap model pengelolaan KKP Raja Ampat dapat menjadi contoh bagi daerah lain," pungkas Nugroho. N Yuliastuti
"Jadi memang lebih besar yang dananya itu diberikan untuk konservasi daripada untuk pendapatan asli daerah (PAD)," kata Koordinator Staf Layanan Jasa Pemeliharaan Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Raja Ampat Amy Sarta di Sorong, Papua Barat, Senin.
Ini berarti dari Rp1 juta Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan dari wisatawan asing, Rp700 ribu dialokasikan untuk konservasi. Sementara untuk wisatawan lokal dengan tarif Rp500 ribu, sebanyak Rp425 ribu atau 85 persen, juga dialokasikan untuk konservasi.
"Data basenya sudah terbagi secara sistem, PAD masuk ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah), sementara untuk konservasi dananya dikelola oleh UPTD," terangnya.
Alokasi dana hingga 70 persen untuk konservasi tersebut, kata Amy, sebenarnya telah diterapkan sejak tahun 2007 yang dikelola oleh Tim Pengelola Dana Kepariwisataan Non Retribusi, namun berdasarkan Perbup No.18 Tahun 2014, kini pengelolaan diserahkan kepada UPTD KKP Raja Ampat.
Dana konservasi tersebut, kata dia, digunakan bagi upaya-upaya konservasi KKP Raja Ampat, diantaranya untuk mendukung Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang mengawasi kawasan tersebut. Dana ini, kata dia, juga digunakan untuk dana kesehatan bagi masyarakat, serta memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dari Raja Ampat.
"saat ini kami juga sedang menyiapkan sistem baru untuk penggunaan dana tersebut bagi masyarakat," tambahnya.
Upaya konservasi di kawasan Raja Ampat tidak terlepas dari dukungan The Nature Conservancy (TNC), organisasi konservasi terkemuka dunia yang bekerja untuk melestarikan daratan dan perairan. Menurut Koordinator Komunikasi (TNC) Nugroho Arif Prabowo, pihaknya secara resmi hadir melalui program Konservasi Laut di kawasan ini, khususnya di Misool dan Kofiau, sejak tahun 2003.
Program utama TNC, kata dia, diantaranya monitoring keanekaragaman hayati laut, pengawasan/patroli masyarakat melalui POKMASWAS, penjangkauan masyarakat yang mencakup pendidikan dan penyadaran, penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan sumberdaya manusia, penguatan kearifan tradisional, serta kebijakan dan kemitraan.
"Fokus kami adalah bagaimana konservasi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap model pengelolaan KKP Raja Ampat dapat menjadi contoh bagi daerah lain," pungkas Nugroho. N Yuliastuti