Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) selalu memberi masukan kepada presiden dan wakil presiden agar selalu memegang teguh konstitusi dan mengutamakan kualitas hidup rakyat.
Ketua Umum PB HMI, M. Arief Rosyid Hasan, dan Sekretaris Jenderal, Mulyadi P. Tamsir, melalui siaran pers yang diterima Antara di Makassar, Rabu, meminta Wantimpres agar mendukung demokratisasi dan kewargaan aktif.
Dalam hal ini, pihaknya meminta Wantimpres melibatkan mahasiswa dalam setiap agenda kebijakan pemerintah dan berkenan menempatkan diri sebagai penyambung lidah bagi gerakan mahasiswa.
"Wantimpres agar mengagendakan pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan kelompok mahasiswa sebagai forum musyawarah bagi isu-isu yang berkembang di publik," katanya.
Wantimpres agar memfasilitasi pertemuan rutin dan berkelanjutan bersama Presiden RI sebagai forum deliberasi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa.
PB HMI juga meminta berbagai elemen gerakan mahasiswa agar tetap menjadi garda terdepan gerakan moral, penyambung lidah rakyat, dan bersedia menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik apapun.
"Indonesia kini selayaknya diberi nama Indonesia pasca-reformasi. Dengan segala kekurangannya, impian-impian yang mengemuka pada gerakan Reformasi 1998 bisa dikatakan sudah berakhir," katanya.
HMI berpandangan periode perubahan rezim sudah berlalu dan menghasilkan banyak perubahan kebebasan sipil-politik yang meluas, desentralisasi, luruhnya supremasi militer dan bangkitnya politik sipil melalui gerakan kesukarelawanan dan sistem multi-partai.
"Perubahan tersebut sebagai tanda telah berjalannya agenda reformasi yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia," katanya.
Tantangan terbesar menuju demokrasi yang bermutu tinggi, ujar dia, adalah masalah pembagian sumber daya politik yang masih timpang, secara ideal mestinya setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diambil negara.
"Tugas pemerintah adalah mengeliminasi jarak yang menganga, di antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Dalam hal ini, kita selalu membutuhkan hadirnya kepemimpinan yang kuat dan deliberatif," katanya.
Kepemimpinan yang tangguh bukan hanya karena dukungan koalisi politik, namun karena berpegang teguh pada konstitusi, sambil merendahkan telinganya pada jerit aspirasi masyarakat.
Sejak awal kemerdekaan republik, ujar dia, sirkulasi kepemimpinan nasional selalu berasal dari jalur pendidikan, militer, organisasi massa, dan dunia bisnis. Kepemimpinan daerah kini telah menjadi rahim baru bagi kepemimpinan nasional.
"Prospek dan keberhasilan model kepemimpinan ini, kita sedang menunggu pembuktiannya, tak lain dan tak bukan adalah pada figur presiden kita saat ini, Bapak Ir. Joko Widodo," katanya.
Dalam hal produk legislasi yang lahir di masa pasca-reformasi sebenarnya telah mengarah pada agenda-agenda reformasi, namun belum secara maksimal diaktualisasikan dan ditegakkan.
Ketua Umum PB HMI, M. Arief Rosyid Hasan, dan Sekretaris Jenderal, Mulyadi P. Tamsir, melalui siaran pers yang diterima Antara di Makassar, Rabu, meminta Wantimpres agar mendukung demokratisasi dan kewargaan aktif.
Dalam hal ini, pihaknya meminta Wantimpres melibatkan mahasiswa dalam setiap agenda kebijakan pemerintah dan berkenan menempatkan diri sebagai penyambung lidah bagi gerakan mahasiswa.
"Wantimpres agar mengagendakan pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan kelompok mahasiswa sebagai forum musyawarah bagi isu-isu yang berkembang di publik," katanya.
Wantimpres agar memfasilitasi pertemuan rutin dan berkelanjutan bersama Presiden RI sebagai forum deliberasi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa.
PB HMI juga meminta berbagai elemen gerakan mahasiswa agar tetap menjadi garda terdepan gerakan moral, penyambung lidah rakyat, dan bersedia menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik apapun.
"Indonesia kini selayaknya diberi nama Indonesia pasca-reformasi. Dengan segala kekurangannya, impian-impian yang mengemuka pada gerakan Reformasi 1998 bisa dikatakan sudah berakhir," katanya.
HMI berpandangan periode perubahan rezim sudah berlalu dan menghasilkan banyak perubahan kebebasan sipil-politik yang meluas, desentralisasi, luruhnya supremasi militer dan bangkitnya politik sipil melalui gerakan kesukarelawanan dan sistem multi-partai.
"Perubahan tersebut sebagai tanda telah berjalannya agenda reformasi yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia," katanya.
Tantangan terbesar menuju demokrasi yang bermutu tinggi, ujar dia, adalah masalah pembagian sumber daya politik yang masih timpang, secara ideal mestinya setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diambil negara.
"Tugas pemerintah adalah mengeliminasi jarak yang menganga, di antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Dalam hal ini, kita selalu membutuhkan hadirnya kepemimpinan yang kuat dan deliberatif," katanya.
Kepemimpinan yang tangguh bukan hanya karena dukungan koalisi politik, namun karena berpegang teguh pada konstitusi, sambil merendahkan telinganya pada jerit aspirasi masyarakat.
Sejak awal kemerdekaan republik, ujar dia, sirkulasi kepemimpinan nasional selalu berasal dari jalur pendidikan, militer, organisasi massa, dan dunia bisnis. Kepemimpinan daerah kini telah menjadi rahim baru bagi kepemimpinan nasional.
"Prospek dan keberhasilan model kepemimpinan ini, kita sedang menunggu pembuktiannya, tak lain dan tak bukan adalah pada figur presiden kita saat ini, Bapak Ir. Joko Widodo," katanya.
Dalam hal produk legislasi yang lahir di masa pasca-reformasi sebenarnya telah mengarah pada agenda-agenda reformasi, namun belum secara maksimal diaktualisasikan dan ditegakkan.