Mamuju (ANTARA Sulbar) - Legislator Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPRD Provinsi Sulawesi Barat Risbar Berlian Bachri menyatakan pihaknya menolak politik uang apabila dilegalkan di Pemilu dengan alasan apapun.
"Apapun namanya baik itu pemberian imbalan kepada pemilih di Pemilu, politik uang dilegalkan tetap kami tolak sebagai legislator yang dipilih lansung oleh rakyat, karena itu akan merusak tatanan demokrasi," kata Risbar Berlian Bachri di Mamuju, Jumat.
Ia menyatakan politik uang akan merusak mental masyarakat yang butuh pemimpin yang mampu membawa peningkatan ekonomi dan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemilih akan memilih pemimpin bukan karena kemampuannya untuk membawa kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi akan memilih karena uang, tentu ini tidak akan mendidik dan akan menjadikan kemunduran berdemokrasi yang sebelumnya terus berupaya dibangun dinegara ini," katanya.
Oleh karena itu ia berharap agar Komisi II DPR-RI tidak lagi berupaya membahas pemberian imbalan kepada pemilih di Pemilu karena itu sama saja dengan politik uang yang bisa mempengaruhi independensi pemilih.
"Jangan lahirkan peraturan KPU yang melegalkan politik uang karena akan memundurkan demokrasi, seharusnya yang mesti dilakukan adalah memperbaiki konstitusi negara agar semakin ketat mengawasi praktek politik uang yang merusak demokrasi," katanya.
Ia mengatakan politik uang harus ditolak agar tidak lahir pemimpin yang hanya mengandalkan uang tanpa memiliki visi jelas, kualitas dan karakter kepemimpinan yang mampu membawa daerah maju dan berkembang dimasa mendatang. Agus Setiawan
"Apapun namanya baik itu pemberian imbalan kepada pemilih di Pemilu, politik uang dilegalkan tetap kami tolak sebagai legislator yang dipilih lansung oleh rakyat, karena itu akan merusak tatanan demokrasi," kata Risbar Berlian Bachri di Mamuju, Jumat.
Ia menyatakan politik uang akan merusak mental masyarakat yang butuh pemimpin yang mampu membawa peningkatan ekonomi dan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemilih akan memilih pemimpin bukan karena kemampuannya untuk membawa kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi akan memilih karena uang, tentu ini tidak akan mendidik dan akan menjadikan kemunduran berdemokrasi yang sebelumnya terus berupaya dibangun dinegara ini," katanya.
Oleh karena itu ia berharap agar Komisi II DPR-RI tidak lagi berupaya membahas pemberian imbalan kepada pemilih di Pemilu karena itu sama saja dengan politik uang yang bisa mempengaruhi independensi pemilih.
"Jangan lahirkan peraturan KPU yang melegalkan politik uang karena akan memundurkan demokrasi, seharusnya yang mesti dilakukan adalah memperbaiki konstitusi negara agar semakin ketat mengawasi praktek politik uang yang merusak demokrasi," katanya.
Ia mengatakan politik uang harus ditolak agar tidak lahir pemimpin yang hanya mengandalkan uang tanpa memiliki visi jelas, kualitas dan karakter kepemimpinan yang mampu membawa daerah maju dan berkembang dimasa mendatang. Agus Setiawan