Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu di 11 kabupaten untuk segera membangun relasi dengan pejabat Komisi Pemilihan Umum setempat dalam membangun kepercayaan masyarakat.
"Ada 33 anggota Panwaslu yang dilantik hari ini punya tanggungjawab besar dan sebisa mungkin setelah pelantikan langsung berkoordinasi dengan pejabat KPU setempat," ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi di Makassar, Jumat.
Menurut dia, nantinya, setiap pelanggaran yang ditemukan oleh Panwas akan disampaikan langsung lewat rekomendasi ke KPU. Sehingga kedua lembaga harus baik koordinasinya.
Dia mengatakan, komunikasi yang baik dengan KPU juga akan memudahkan pemecahan masalah terkait pelanggaran. Setiap persoalan sebisa mungkin diselesaikan di tingkat paling bawah, sehingga pengawas di tingkat atas tak perlu turun tangan.
"Jadi, tidak perlu lagi ada pelanggaran yang diajukan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Banyak laporan yang menumpuk di sana, sebisa mungkin diselesaikan pada tingkat terbawah," harapnya.
Komisioner Bawaslu RI, Hamidah, mengingatkan kepada panitia di daerah untuk berpegang teguh pada tugas dan tanggungjawabnya. Ia menyebutkan, setidaknya seorang anggota Panwas harus memiliki pengetahuan dan integritas yang teruji. Meski keduanya harus diutamakan,
"Tapi kalau harus dipilih salah satu, lebih penting integritas yang dijaga," kata dia.
Hamidah menyatakan hingga saat ini tahapan penentuan komisioner Panwaslu di seluruh Indonesia berjalan lancar. Bawaslu di setiap propinsi disebut rata-rata sudah menjaring orang sesuai standar kompetensi. Belum ada satu pun laporan keberatan mengenai proses penjaringan.
Diketahui, 11 kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak di akhir tahun ini di antaranya, Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Kemudian Kabupaten Bulukumba, Kepulauan Selayar, Barru, Toraja Utara (Torut), Luwu Utara (Lutra), Luwu Timur (Lutim), Tana Toraja, Gowa dan Soppeng.
Untuk 33 nama yang terpilih yakni Haruna Yusuf, Satriawan, Hasmaniar (Maros) ; Saharuddin Hafid, Saiful Mujib, Sitti Fatimah (Pangkep) ; Ambo Rade Junaid, Andi M Amin, Muzakkir (Bulukumba) ; Abdul Kadir, Sirajuddin, Muhammad Tahir (Selayar).
Abdul Mannang, Rusdi, Muhammad Nuralim (Barru) ; Andarias Duma, Berti Matasik, Andriani (Toraja Utara) ; Rahmat, Muhajirin, Syamsu Rijal (Lutra) ; Rachman Atja, Sukmawati Suaib, Siti Hafsah (Lutim) ; Agustinus Talling, Alfrida Kabanga, Jayadi (Tana Toraja) ; Nurhayati, Tasrif, Samsuar Saleh (Gowa) ; Herman, Nurlaelah, Winardi (Soppeng).
Laode mengatakan, panitia terpilih berasal dari beragam kalangan masyarakat. Sebanyak delapan belas di antaranya merupakan panitia incumbent atau petahana.
Delapan orang naik tingkat dari panitia pengawas kecamatan. Sedangkan sisanya ada yang berlatar belakang staf Panwas, aktivis LSM, dosen, serta bekas komisioner KPU. T Susilo
"Ada 33 anggota Panwaslu yang dilantik hari ini punya tanggungjawab besar dan sebisa mungkin setelah pelantikan langsung berkoordinasi dengan pejabat KPU setempat," ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi di Makassar, Jumat.
Menurut dia, nantinya, setiap pelanggaran yang ditemukan oleh Panwas akan disampaikan langsung lewat rekomendasi ke KPU. Sehingga kedua lembaga harus baik koordinasinya.
Dia mengatakan, komunikasi yang baik dengan KPU juga akan memudahkan pemecahan masalah terkait pelanggaran. Setiap persoalan sebisa mungkin diselesaikan di tingkat paling bawah, sehingga pengawas di tingkat atas tak perlu turun tangan.
"Jadi, tidak perlu lagi ada pelanggaran yang diajukan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Banyak laporan yang menumpuk di sana, sebisa mungkin diselesaikan pada tingkat terbawah," harapnya.
Komisioner Bawaslu RI, Hamidah, mengingatkan kepada panitia di daerah untuk berpegang teguh pada tugas dan tanggungjawabnya. Ia menyebutkan, setidaknya seorang anggota Panwas harus memiliki pengetahuan dan integritas yang teruji. Meski keduanya harus diutamakan,
"Tapi kalau harus dipilih salah satu, lebih penting integritas yang dijaga," kata dia.
Hamidah menyatakan hingga saat ini tahapan penentuan komisioner Panwaslu di seluruh Indonesia berjalan lancar. Bawaslu di setiap propinsi disebut rata-rata sudah menjaring orang sesuai standar kompetensi. Belum ada satu pun laporan keberatan mengenai proses penjaringan.
Diketahui, 11 kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak di akhir tahun ini di antaranya, Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Kemudian Kabupaten Bulukumba, Kepulauan Selayar, Barru, Toraja Utara (Torut), Luwu Utara (Lutra), Luwu Timur (Lutim), Tana Toraja, Gowa dan Soppeng.
Untuk 33 nama yang terpilih yakni Haruna Yusuf, Satriawan, Hasmaniar (Maros) ; Saharuddin Hafid, Saiful Mujib, Sitti Fatimah (Pangkep) ; Ambo Rade Junaid, Andi M Amin, Muzakkir (Bulukumba) ; Abdul Kadir, Sirajuddin, Muhammad Tahir (Selayar).
Abdul Mannang, Rusdi, Muhammad Nuralim (Barru) ; Andarias Duma, Berti Matasik, Andriani (Toraja Utara) ; Rahmat, Muhajirin, Syamsu Rijal (Lutra) ; Rachman Atja, Sukmawati Suaib, Siti Hafsah (Lutim) ; Agustinus Talling, Alfrida Kabanga, Jayadi (Tana Toraja) ; Nurhayati, Tasrif, Samsuar Saleh (Gowa) ; Herman, Nurlaelah, Winardi (Soppeng).
Laode mengatakan, panitia terpilih berasal dari beragam kalangan masyarakat. Sebanyak delapan belas di antaranya merupakan panitia incumbent atau petahana.
Delapan orang naik tingkat dari panitia pengawas kecamatan. Sedangkan sisanya ada yang berlatar belakang staf Panwas, aktivis LSM, dosen, serta bekas komisioner KPU. T Susilo