Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan mutasi pejabat eselon III di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar dalam waktu dekat.
Pelaksana tugas pemprov Sulbar, Jamil Barambangi di Mamuju, Sabtu, mengatakan, mutasi pejabat eselon III Sulbar segera akan dilakukan pada akhir April 2015 ini.
Ia mengatakan, sebelum dilakukan mutasi maka akan dibentuk tim penyelarasan pejabat eselon III yang akan mempersiapkan pejabat eselon III yang akan segera dilakukan mutasi.
Menurut dia, kebijakan mutasi yang akan dilaksanakan pemerintah di Sulbar akan berpedoman pada job dan pengalaman kerja serta analisis beban kerja masing masing pejabat.
"Job dan pengalaman kerja serta analisis beban kerja masing masing pejabat akan disesuaikan di tempat baru mereka, tidak lagi ditempatkan pejabat pada jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya," katanya.
Ia mengatakan, jangan lagi ada pejabat di Sulbar yang karena tidak sesuai latar belakang pendidikannya tetapi dipaksakan menempati jabatan tertentu karena dapat menghambat pembangunan.
"Jangan lagi ada pejabat yang di humas yang mengurusi informasi kepada masyarakat memiliki titel sarjana teknik elektro atau pejabat di sekretariat dewan berasal dari sarjana kesehatan," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan mesti dibuat terarah dengan memperbaiki sumber daya pejabat agar pembangunan dapat lebih maju dan berkembang. Fardah Assegaf
Pelaksana tugas pemprov Sulbar, Jamil Barambangi di Mamuju, Sabtu, mengatakan, mutasi pejabat eselon III Sulbar segera akan dilakukan pada akhir April 2015 ini.
Ia mengatakan, sebelum dilakukan mutasi maka akan dibentuk tim penyelarasan pejabat eselon III yang akan mempersiapkan pejabat eselon III yang akan segera dilakukan mutasi.
Menurut dia, kebijakan mutasi yang akan dilaksanakan pemerintah di Sulbar akan berpedoman pada job dan pengalaman kerja serta analisis beban kerja masing masing pejabat.
"Job dan pengalaman kerja serta analisis beban kerja masing masing pejabat akan disesuaikan di tempat baru mereka, tidak lagi ditempatkan pejabat pada jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya," katanya.
Ia mengatakan, jangan lagi ada pejabat di Sulbar yang karena tidak sesuai latar belakang pendidikannya tetapi dipaksakan menempati jabatan tertentu karena dapat menghambat pembangunan.
"Jangan lagi ada pejabat yang di humas yang mengurusi informasi kepada masyarakat memiliki titel sarjana teknik elektro atau pejabat di sekretariat dewan berasal dari sarjana kesehatan," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan mesti dibuat terarah dengan memperbaiki sumber daya pejabat agar pembangunan dapat lebih maju dan berkembang. Fardah Assegaf