Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulawesi Selatan La Tinro La Tunrung digoyang oleh sejumlah pengurus terkait dengan banyaknya masalah yang mulai bermunculan menjelang pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten Desember 2015.
"Saya sangat kecewa dengan Pak La Tinro selaku Ketua Gerindra Sulsel karena pembentukan Desk Pilkada tidak melibatkan saya," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Faisal Mamma di Makassar, Sabtu.
Dia mengaku pembentukan Desk Pilkada beberapa waktu lalu itu hanya dilakukan secara sepihak karena sejak dari awal pembahasan hingga terbentuknya dirinya tidak dilibatkan.
Menurut Faisal, banyak keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Gerindra Sulsel, La Tinro itu tanpa melakukan koordinasi dan bahkan, ketuanya itu aktif dalam memberikan sanksi terhadap kader seperti pemecatan.
"Saya sangat kecewa karena pembahasan hingga pembentukan desk pilkada tidak pernah dilibatkan. Pak ketua (Latinro) hanya bisa memecat-mecat kader," katanya.
Bukan cuma pada pembentukan Desk Pilkada itu, masalah lain yang dimunculkan yakni polemik kompensasi terhadap Caleg gagal pada 9 April lalu. Berbagai tuntutan dari sejumlah mantan Caleg mempertanyakan haknya.
Hasrullah Awing salah satu Caleg gagal mengatakan, kebijakan memberikan kompensasi kepada sejumlah Caleg gagal menjadi pelipur lara karena dalam kegagalan tersebut, partai menghargai usaha itu dalam bentuk kompensasi.
Namun, dana kompensasi yang diharapkannya itu hanya menjadi janji-janji politik saja yang belum juga terealisasikan kepada caleg gagal. Padahal, sejumlah caleg sudah mulai menuntutnya.
"Asal diketahui saja, janji Ketua DPD Gerindra Sulsel La Tinro La Tunrung itu diungkapkan pada rapat koordinasi antara semua Caleg. Memang benar bahwa tidak semua yang Caleg yang gagal itu akan mendapatkan karena ada persyaratan khusus," katanya.
Caleg DPRD Sulsel Dapil III meliputi Kabupaten Gowa dan Takalar itu mengaku hingga saat ini kompensasi tersebut belum juga diterimanya. Padahal jika hal ini terealisasikan dirinya mendapatkan sekitar Rp2 juta per bulannya.
"Kompensasi kepada Caleg ini memang sudah menjadi keputusan bersama kader saat jelang Pileg 9 April lalu. Seperti saya, kalau dibawarkan itu, saya dapat Rp2 juta per bulan," terangnya. Agus Setiawan
"Saya sangat kecewa dengan Pak La Tinro selaku Ketua Gerindra Sulsel karena pembentukan Desk Pilkada tidak melibatkan saya," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Faisal Mamma di Makassar, Sabtu.
Dia mengaku pembentukan Desk Pilkada beberapa waktu lalu itu hanya dilakukan secara sepihak karena sejak dari awal pembahasan hingga terbentuknya dirinya tidak dilibatkan.
Menurut Faisal, banyak keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Gerindra Sulsel, La Tinro itu tanpa melakukan koordinasi dan bahkan, ketuanya itu aktif dalam memberikan sanksi terhadap kader seperti pemecatan.
"Saya sangat kecewa karena pembahasan hingga pembentukan desk pilkada tidak pernah dilibatkan. Pak ketua (Latinro) hanya bisa memecat-mecat kader," katanya.
Bukan cuma pada pembentukan Desk Pilkada itu, masalah lain yang dimunculkan yakni polemik kompensasi terhadap Caleg gagal pada 9 April lalu. Berbagai tuntutan dari sejumlah mantan Caleg mempertanyakan haknya.
Hasrullah Awing salah satu Caleg gagal mengatakan, kebijakan memberikan kompensasi kepada sejumlah Caleg gagal menjadi pelipur lara karena dalam kegagalan tersebut, partai menghargai usaha itu dalam bentuk kompensasi.
Namun, dana kompensasi yang diharapkannya itu hanya menjadi janji-janji politik saja yang belum juga terealisasikan kepada caleg gagal. Padahal, sejumlah caleg sudah mulai menuntutnya.
"Asal diketahui saja, janji Ketua DPD Gerindra Sulsel La Tinro La Tunrung itu diungkapkan pada rapat koordinasi antara semua Caleg. Memang benar bahwa tidak semua yang Caleg yang gagal itu akan mendapatkan karena ada persyaratan khusus," katanya.
Caleg DPRD Sulsel Dapil III meliputi Kabupaten Gowa dan Takalar itu mengaku hingga saat ini kompensasi tersebut belum juga diterimanya. Padahal jika hal ini terealisasikan dirinya mendapatkan sekitar Rp2 juta per bulannya.
"Kompensasi kepada Caleg ini memang sudah menjadi keputusan bersama kader saat jelang Pileg 9 April lalu. Seperti saya, kalau dibawarkan itu, saya dapat Rp2 juta per bulan," terangnya. Agus Setiawan