Makassar (ANTARA Sulsel) - Legislator Nasional Demokrat (Nasdem) Makassar Rudianto Lallo menyatakan akan mengupayakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dibahas secara detail dan mendalam oleh panitia khusus di DPRD.
"Laporan yang diserahkan wali kota kepada DPRD, tanggal 17 April lalu masih berupa gambaran umum tentang kinerja Pemerintah Kota, sehingga ini masih perlu dikaji secara mendalam," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Dia menyebutkan, dari sejumlah hal dalam LKPJ yang penting untuk dikaji yakni penyerapan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk satu tahun anggaran.
Rudi menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan secara serius. Sebab, laporan tersebut merupakan gambaran pencapaian Pemerintah Kota secara umum. Publik dapat menilai langsung keberhasilan maupun kegagalan wali kota dalam menjalankan pemerintahan.
Pembahasan LKPJ, kata Rudi, setidaknya mencakup sejumlah poin penting. Di antaranya adalah kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan, serta penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Masing-masing harus mendapatkan perhatian yang sama besar.
"Supaya kita tahu, apakah gambaran umum yang dulu dibacakan telah sesuai dengan kenyataan ataukah malah sebaliknya. Kita tidak ingin, ini hanya kegiatan seremoni belaka," katanya.
Rudi yang juga Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan itu mengaju jika saat ini, perwakilan sembilan fraksi di DPRD Makassar masih merumuskan susunan panitia khusus pembahasan LKPJ.
Anggota Dewan belum bersepakat dalam menentukan unsur pimpinan pansus. Padahal, mereka dituntut untuk segera merampungkan hasil pembahasan sebelum tenggat waktu.
Sebelumnya Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta menjelaskan bahwa parlemen berwenang membahas LKPJ Wali Kota selama paling lambat tiga puluh hari setelah paripurna.
Jika lewat batas, DPRD dianggap tidak konstitusional sehingga tidak berhak untuk menyampaikan rekomendasi atau perbaikan laporan. Untuk diketahui, Kamis ini sudah tepat dua pekan setelah paripurna penyerahan LKPJ.
Legislator Golkar Rahman Pina mengatakan bahwa pansus akan bekerja maksimal segera setelah dibentuk. Ia optimistis pembahasan LKPJ bakal selesai tepat waktu, sesuai tenggat yang diatur undang-undang. Sehingga nantinya paripurna pembacaan hasil pembahasan juga bisa digelar sesuai waktunya.
Rahman mengatakan, LKPJ memang mesti dibahas secara mendetail. Namun itu tidak akan menjadi beban. Pembahasan diyakini tak akan memakan banyak waktu, mesti setiap poin penting dalam laporan harus diteliti.
`Satu minggu juga bisa selesai," ujarnya.
Pada paripurna pembacaan LKPJ, Wakil Wali Kota Syamsu Rizal yang mewakili M Ramdhan Pomanto mengatakan secara umum APBD Kota Makassar telah diserap sesuai dengan rencana.
Pemerintah disebut mewujudkan penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp2,62 Triliun dari target Rp2,73 Triliun. Persentasenya 96,23 persen. Adapun belanja, tercapai 88,11 persen atau Rp2,60 Triliun dari target Rp2,96 Triliun. T Susilo
"Laporan yang diserahkan wali kota kepada DPRD, tanggal 17 April lalu masih berupa gambaran umum tentang kinerja Pemerintah Kota, sehingga ini masih perlu dikaji secara mendalam," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Dia menyebutkan, dari sejumlah hal dalam LKPJ yang penting untuk dikaji yakni penyerapan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk satu tahun anggaran.
Rudi menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan secara serius. Sebab, laporan tersebut merupakan gambaran pencapaian Pemerintah Kota secara umum. Publik dapat menilai langsung keberhasilan maupun kegagalan wali kota dalam menjalankan pemerintahan.
Pembahasan LKPJ, kata Rudi, setidaknya mencakup sejumlah poin penting. Di antaranya adalah kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan, serta penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Masing-masing harus mendapatkan perhatian yang sama besar.
"Supaya kita tahu, apakah gambaran umum yang dulu dibacakan telah sesuai dengan kenyataan ataukah malah sebaliknya. Kita tidak ingin, ini hanya kegiatan seremoni belaka," katanya.
Rudi yang juga Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan itu mengaju jika saat ini, perwakilan sembilan fraksi di DPRD Makassar masih merumuskan susunan panitia khusus pembahasan LKPJ.
Anggota Dewan belum bersepakat dalam menentukan unsur pimpinan pansus. Padahal, mereka dituntut untuk segera merampungkan hasil pembahasan sebelum tenggat waktu.
Sebelumnya Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta menjelaskan bahwa parlemen berwenang membahas LKPJ Wali Kota selama paling lambat tiga puluh hari setelah paripurna.
Jika lewat batas, DPRD dianggap tidak konstitusional sehingga tidak berhak untuk menyampaikan rekomendasi atau perbaikan laporan. Untuk diketahui, Kamis ini sudah tepat dua pekan setelah paripurna penyerahan LKPJ.
Legislator Golkar Rahman Pina mengatakan bahwa pansus akan bekerja maksimal segera setelah dibentuk. Ia optimistis pembahasan LKPJ bakal selesai tepat waktu, sesuai tenggat yang diatur undang-undang. Sehingga nantinya paripurna pembacaan hasil pembahasan juga bisa digelar sesuai waktunya.
Rahman mengatakan, LKPJ memang mesti dibahas secara mendetail. Namun itu tidak akan menjadi beban. Pembahasan diyakini tak akan memakan banyak waktu, mesti setiap poin penting dalam laporan harus diteliti.
`Satu minggu juga bisa selesai," ujarnya.
Pada paripurna pembacaan LKPJ, Wakil Wali Kota Syamsu Rizal yang mewakili M Ramdhan Pomanto mengatakan secara umum APBD Kota Makassar telah diserap sesuai dengan rencana.
Pemerintah disebut mewujudkan penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp2,62 Triliun dari target Rp2,73 Triliun. Persentasenya 96,23 persen. Adapun belanja, tercapai 88,11 persen atau Rp2,60 Triliun dari target Rp2,96 Triliun. T Susilo