Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat akan memperkuat data berbasis TI (Teknologi Informasi) untuk memudahkan penyusunan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada masa kini maupun yang akan datang.
"Pada pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada medio akhir November 2014 lalu telah kita sepakati untuk ikut memperkuat data berbasis TI. Hal ini untuk memudahkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Contohnya, seketika pusat meminta data kelautan dan Perikanan Sulbar, maka pusat tinggal online saja," kata Kepala DKP Sulbar, Parman Parakkasi di Mamuju, Minggu.
Parman menyebutkan pada saat dilaksanakan pertemuan yang digagas Dirjen Perikanan Tangkap KKP ini terkait pembangunan kemaritiman menjadi isu sentra yang menjadi perhatian serius dari Presiden RI, Joko Widodo.
Dalam pertemuan saat itu, kata Parman, maka ada empat fokus pemerintahan Jokowi-JK yaitu kedaulatan pangan, kemaritimam, energi dan sumber daya mineral serta kepariwisataan.
"Kita selaku pemerintahan yang ada di daerah tentu akan ikut mensinkronkan empat fokus itu dengan tugas pokok serta fungsi kita di bidang kelautan dan perikanan," terangnya.
Hal yang menjadi program prioritas kedepan, kata Parman, terjadinya illegal fishing yang telah merugikan negara mencapai angka Rp300 triliun.
"Bayangkan jika 1.249 kapal dengan bobot di atas 30 GT (gross tone) menangkap di wilayah Indonesia tanpa diserta izin maka hasil tangkapan ikan kita, maka jelas negara ini merugi karena tidak memberi pemasukan pada kas negara," ungkapnya.
Modus yang kerap terjadi selama ini, kata Parman, sebuah perusahaan yang memiliki kapal tangkap lebih dari satu unit namun hanya mengajukan izin untuk satu kapal. Izin tersebut kemudian digandakan dan dimanfaatkan oleh kapal lainnya.
"Tapi saya menyatakan, bisa saja lebih dari Rp 300 triliun kerugian negara kita, jika definisinya adalah unregulated dan destruktif. Penangkap ikan yang menggunakan bom sehingga merusak terumbu karang dan ekosistem lainnya juga sangat merugikan negara. Ikan kita tidak dapat berkembang biak dengan baik," terang alumnus pascasarjana universitas di Australia ini.
Olehnya, akan diperkuat pengawasan perairan dengan memaksimalkan armada pengawas. Selain itu juga akan dibangun 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.
"Ini sejalan dengan di Sulbar yang kita programkan yaitu Pembangunan Desa Nelayan Mandiri Berbasis Masyarakat yang kita singkat PDM Mandar," tutur mantan akademisi Universitas Tadulako Palu ini.
Program PDM Mandar mendapat apresiasi, bahkan Dirjen KKP meminta agar program itu tetap berjalan. Tinggal, DKP Sulbar memperkuat basis data karena pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih untuk perikanan di wilayah Indonesia Timur. Agus Setiawan
"Pada pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada medio akhir November 2014 lalu telah kita sepakati untuk ikut memperkuat data berbasis TI. Hal ini untuk memudahkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Contohnya, seketika pusat meminta data kelautan dan Perikanan Sulbar, maka pusat tinggal online saja," kata Kepala DKP Sulbar, Parman Parakkasi di Mamuju, Minggu.
Parman menyebutkan pada saat dilaksanakan pertemuan yang digagas Dirjen Perikanan Tangkap KKP ini terkait pembangunan kemaritiman menjadi isu sentra yang menjadi perhatian serius dari Presiden RI, Joko Widodo.
Dalam pertemuan saat itu, kata Parman, maka ada empat fokus pemerintahan Jokowi-JK yaitu kedaulatan pangan, kemaritimam, energi dan sumber daya mineral serta kepariwisataan.
"Kita selaku pemerintahan yang ada di daerah tentu akan ikut mensinkronkan empat fokus itu dengan tugas pokok serta fungsi kita di bidang kelautan dan perikanan," terangnya.
Hal yang menjadi program prioritas kedepan, kata Parman, terjadinya illegal fishing yang telah merugikan negara mencapai angka Rp300 triliun.
"Bayangkan jika 1.249 kapal dengan bobot di atas 30 GT (gross tone) menangkap di wilayah Indonesia tanpa diserta izin maka hasil tangkapan ikan kita, maka jelas negara ini merugi karena tidak memberi pemasukan pada kas negara," ungkapnya.
Modus yang kerap terjadi selama ini, kata Parman, sebuah perusahaan yang memiliki kapal tangkap lebih dari satu unit namun hanya mengajukan izin untuk satu kapal. Izin tersebut kemudian digandakan dan dimanfaatkan oleh kapal lainnya.
"Tapi saya menyatakan, bisa saja lebih dari Rp 300 triliun kerugian negara kita, jika definisinya adalah unregulated dan destruktif. Penangkap ikan yang menggunakan bom sehingga merusak terumbu karang dan ekosistem lainnya juga sangat merugikan negara. Ikan kita tidak dapat berkembang biak dengan baik," terang alumnus pascasarjana universitas di Australia ini.
Olehnya, akan diperkuat pengawasan perairan dengan memaksimalkan armada pengawas. Selain itu juga akan dibangun 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.
"Ini sejalan dengan di Sulbar yang kita programkan yaitu Pembangunan Desa Nelayan Mandiri Berbasis Masyarakat yang kita singkat PDM Mandar," tutur mantan akademisi Universitas Tadulako Palu ini.
Program PDM Mandar mendapat apresiasi, bahkan Dirjen KKP meminta agar program itu tetap berjalan. Tinggal, DKP Sulbar memperkuat basis data karena pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih untuk perikanan di wilayah Indonesia Timur. Agus Setiawan