Makasar (ANTARA Sulsel) - Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Sulawesi Selatan kembali mempertanyakan transparansi keuangan termasuk pembagian jasa pelayanan kepada manajemen rumah sakit setempat.

"Kami sudah berulangkali mempertanyakan hal ini ke manajemen rumah sakit, tetapi beaum ada jawaban pasti dan hanya mengatakan tunggu hasilnya nanti," kata Korlap aksi Salahuddin, di Makassar, Senin.

Sebelumnya aksi mogok kerja dilakukan karyawan Rumkit yang dikelola Pemprov Sulsel itu dengan membentangkan spanduk dan menutup ruang pelayanan di Poliklinik, IGD serta menolak pasien yang baru masuk.

Namun untuk pasien rawat inap terlihat masih dilayani termasuk pembelian obat di apotik dan pemberian makanan di ruang instalasi gizi. Sejumlah pasien baru masuk terlihat kecewa karena ditolak lalu diarahkan ke rumah sakit terdekat, kecuali kritis.

"Kami tidak akan berhenti sampai disini, sampai ada tanggapan dari Gubernur Sulsel bagaimana nasib kami diperjuangkan, kami meminta pimpinan diganti saja, karena tidak peduli," tegas Salahudin.

Aksi mogok karyawan juga pernah dilakukan pada 10 April, kemudian pada tangal 13 April dilakukan mediasi oleh Kesbang Pol Provinsi dengan pihak terkait namun tidak ada hasil. Bahkan pada 16 April 2015 turun bersama ombusdman, tetap tidak menghasilkan apa-apa.

Sementara karyawan lainnya Syafaruddin sebagai perawat pelaksana perawatan bedah membeberkan bahwa pendapatan 2013 mencapai Rp27 miliar, surplus Rp2,2 miliar dan 2014 sekitar Rp37,7 miliar surplus sekitar Rp3,5 miliar.

"Kami mengetaui penghasilan BPJS 2014 dan Jamkesmas berapa, umum dan lainnya berapa serta pembagian jasa dan mekanisme bagaiamana. Dari tahun pertama sampai kelima, bukan perbulan. Padahal ada peningatan pasien datri 2013 ke 2014 hingga 35 persen," bebernya.

Selain itu lanjutnya, sejak 2008 tidak ada pertanggungjawaban pemotongan 2,5 persn dana untuk masjid, termasuk pembelian alat kesehatan tidak sesuai disebabkan banyak dokter mengeluh karena lain diminta lain dibeli.

"Sarana dan prasarana medis juga tidak memadai, yang diajukan alat kesehatan dengan merek bagus malah merk lain diberikan," bebernya.

Dirinya menyebut ada 80 persen karyawan dan pegawai yang ikut mogok kerja smentara lainnya tidak bisa ikut karena masin meberikan pelayanan. sebagaian manajemen tidak mendukung aksi sebagiannya takut dipecat meski mendukung.

Diketahui ada 376 pegawai, sementara tenaga kontrak atau outsourching 160 orang, sukarela 55 orang dengan total 344 orang. bahkan ada karyawan sudah dua tahun tidak mendapat gaji sementara pelayanan sudah kategori ISO.

"Kami ingin ada yang bisa mediasi dari pihak tengah. Karena ada mengatakan ini provokasi, ada unsur politik, aksi ditunggangi beberapa orang dan bahkan isunya menelantarkan pasien, padahal itu tidak benar. Ini murni aksi kekecewaan kami," tandasnya

Sementara Wakil Direktur RSUD Haji Rahmawati Beda saat dikonfirmasi menyatakan, surplus atau keuntungan rumah sakit bisa digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

"Pelayanan tetap berlangsung dan petugas masih melayani, kalu ditutup ada pintu keluar bisa dijadikan pintu masuk. Pihak manajemen tidak tahu kalau mereka aksi hari ini," kilahnya.  Agus Setiawan

Pewarta : Darwin Fatir
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2024