Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah solusi terbaik dalam menuntaskan kisruh dualisme kepengurusan pada tingkat DPP.

"Saya pikir seluruh kader harus berkonsentrasi agar Golkar tidak kehilangan momentum politik. Politik itu berpacu dengan waktu. Saya rasa itu solusi yang terbaik dan saya dukung adanya Munaslub," ujarnya di Makassar, Rabu.

Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel mengatakan, konflik kepengurusan DPP Partai Golkar yang tidak berujung hanya akan memperparah keadaan, apalagi dengan terancamnya Golkar mengikuti Pilkada serentak.

Wacana Munaslub Partai Golkar pun digulirkan demi menyelamatkan partai tertua di Indonesia ini dari ancaman tidak ikut berpartisipasi di Pilkada dan bahkan DPD I Golkar Sulsel mendukung hal tersebut.

"Ini adalah salah satu upaya terakhir dan terbaik untuk menyelamatkan Partai Golkar, melakukan Munaslub. DPP seharusnya memikirkan bagaimana melakukan konsolidasi dan akselerasi agar Partai Golkar bisa ikut berpartisipasi di Pilkada serentak, bukan memperpanjang konflik," katanya.

Mantan Bupati Gowa dua periode ini menuturkan, jika Golkar hanya terpaku dan fokus pada penyelesaian masalah di pengadilan, dirinya yakin permasalahan tersebut tidak akan selesai tepat waktu sehingga membuat partai beringin kehilangan momentum dalam pelaksanaan Pilkada.

"Kita tidak harus berfokus dan menunggu pada proses peradilan. Kalau itu yang ditunggu, kita akan kehilangan momentum dan itu akan menjadi kerugian terbesar bagi Golkar yang merupakan aset bangsa ini," tegasnya.

Senada dengan Syahrul, Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri mengatakan, Munaslub merupakan jalan keluar terakhir untuk mengakhiri konflik dualisme kepengurusan DPP Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono.

"Dengan Munaslub, itu bisa mengembalikan kedaulatan Golkar yang selama ini direbut. Munaslub juga mengembalikan mandat kader Golkar," sebut anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Aset DPRD Sulsel ini.

Armin Mustamin menilai, penyelesaian konflik dualisme kepengurusan melalui peradilan tidak akan menyelesaikan masalah dengan singkat karena proses ini pun akan sangat panjang.

Alasannya, dengan keluarnya keputusan pengadilan nantinya yang memenangkan salah satu kubu, maka kubu yang lainnya akan tidak puas dan kembali melakukan banding atas putusan tersebut.

"Kalau Munaslub digelar sudah tidak ada lagi rasa ketidakpuasan dengan putusan yang dihasilkan. Karena di Munaslub seluruh kader memiliki ruang yang sama," ujarnya. FC Kuen

Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2024